Lampung
Gubernur Arinal Berharap Dapat Menjawab Tantangan Penyakit Tanaman dan Tingkatkan Produksi Pertanian Lampung
Alteripost.co Bandar Lampung – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi membuka Seminar Ilmiah dan Kongres XXVII Perhimpunan Fitopatologi Indonesia bertemakan Modern Plant Pathology for Sustainable Agriculture, yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Horison, Bandar Lampung, Kamis (27/7/2023).
Dalam sambutannya, Gubernur Arinal menjelaskan Provinsi Lampung memiliki berbagai macam komoditas baik perkebunan, pangan, dan hortikultura yang memberikan kontribusi besar bagi Indonesia. Diantaranya tebu, lada, kakao, sawit, pisang, nanas, singkong, jagung, dan padi, dimana semua komoditi tersebut masuk di lima besar nasional.
“Pengelolaan komoditas-komoditas ini perlu ditingkatkan agar kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan meningkat. Selain kuantitas dan kualitas produk, harga komoditas pertanian harus dijaga stabilitasnya,” ujarnya.
Untuk mencapai tujuan tersebut, jelas Gubernur Arinal, maka semua pihak harus bersama-sama melakukan kerja sama. Seperti kerja sama antara peneliti (akademisi, balai penelitian), praktisi (perusahaan), dan pemangku kebijakan (pemerintah) harus saling terjalin, harus saling diskusi sehingga terwujud sinergitas.
Gubernur Arinal menilai bahwa Forum Seminar Ilmiah dan Kongres ke-27 PFI ini merupakan salah satu respons positif dalam menjawab tantangan khususnya dalam bidang penyakit tumbuhan dan pertanian pada umumnya.
“Berbagai pihak tentunya yang harus kita libatkan mulai dari akademisi, peneliti, praktisi, dan pemangku kebijakan yang berkumpul pada acara seminar ini pastinya mempunyai ide dan pemikiran yang progresif untuk pertanian di Indonesia,” ujarnya.
Gubernur berharap seminar ini akan mendapatkan hasil terkait bagaimana caranya produksi pertanian meningkat, bagaimana caranya mengatasi hama dan penyakit yang menyerang, serta bagaimana agar harga produk pertanian stabil dan lain sebagainya.
Gubernur Arinal berharap kegiatan ini bisa memberikan kontribusi nyata untuk menyelesaikan permasalahan pertanian dan petani yang ada di Indonesia khususnya Provinsi Lampung, sehingga akan terwujud Petani Lampung Berjaya.
Acara Seminar Ilmiah dan Kongres XXVII Perhimpunan Fitopatologi Indonesia (PFI) turut dihadiri langsung oleh Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan Syafaruddin, Wakil Rektor Unila Suripto Dwi Yuwono, dan Ketua PFI Joko Prasetyo. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sejumlah organisasi wartawan mendesak Pemprov Lampung mengevaluasi oknum anggota tim media Gubernur terkait dugaan penghalangan kerja jurnalistik.
Tuntutan tersebut diketahui buntut dari dugaan intimidasi terhadap jurnalis Garuda TV berinisial AA yang diminta menghentikan peliputan dan menghapus rekaman saat meliput agenda Gubernur di The Canopy, Bandar Lampung, Jumat (2/10/2026) lalu.
Kejadian tersebut membuka kembali tabir serupa yang diduga melibatkan tim media gubernur.
Dalam kesempatan tersebut, menghasilkan dialog yang dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan, didampingi sejumlah kepala OPD, serta perwakilan organisasi pers diantaranya, PWI, Forwako, AMSI, IJTI, FJPI, KWRI, PWRI, Koalisi Wartawan Lampung, Taring, IJP, dan Pewarta Foto.
Sekretaris PWI Lampung, Andi S. Panjaitan, menegaskan permintaan maaf harus datang dari pihak yang menjadi pokok persoalan.
“PWI Lampung mengecam segala bentuk pelarangan atau penghalangan terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas peliputan,” tegasnya.
Menurut Andi, evaluasi internal tetap diperlukan agar kejadian serupa tidak terulang dan tata kelola pendampingan media di lingkungan Pemprov Lampung bisa lebih profesional.
Sementara itu, Ketua Ikatan Jurnalis Pemprov (IJP) Lampung, Abung Mamasa, menegaskan persoalan ini bukan konflik pribadi, melainkan soal batas kewenangan tim media gubernur dan kebebasan pers.
Ia bahkan menolak permintaan maaf yang disampaikan Sekdaprov Marindo atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Gubernur.
“Mohon maaf, Pak Sekda dan kepala-kepala OPD lainnya, bukan kami bermasalah dengan Sekda ataupun Gubernur. Kami tidak menerima permintaan maaf itu, karena untuk apa kami menerima? Karena konteksnya bukan Gubernur atau Sekda yang berbuat salah,” tegas Abung.
Menurut Abung, pihak yang diduga melakukan penghalangan harus hadir dan bertanggung jawab langsung.
“Sejauh mana kewenangan tim media dalam melakukan peliputan? Apakah kelasnya di atas kawan-kawan jurnalis yang melakukan peliputan? Apakah dia punya hak untuk melarang?” ujarnya.
Ia menyebut setelah kasus AA mencuat, sejumlah wartawan lain juga mengaku pernah mengalami perlakuan serupa.
Ketua FJPI Lampung, Leni Marlina, turut menyoroti dugaan kekerasan fisik terhadap jurnalis perempuan berinisial L saat meliput apel pembukaan Kemah Bakti Satya Linmas di Bumi Perkemahan Karya Bakti Herman H.N., Kemiling, Bandar Lampung, Kamis (24/9/2026).
Dalam laporan FJPI, L mengaku didorong oleh salah satu anggota tim media gubernur hingga mengenai area dada dan membuatnya syok.
“Jurnalis yang sedang bekerja di lapangan itu tidak sedang sendiri, Pak. Tetapi si L ini tiba-tiba didorong sehingga mengenai area dada korban,” kata Leni.
FJPI mendesak Pemprov mengevaluasi total tim media gubernur dan memperjelas SOP pendampingan agar tidak disalahgunakan untuk membatasi kerja wartawan.
Menanggapi hal tersebut, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menyampaikan permintaan maaf atas nama Pemprov dan jajaran Gubernur, serta berjanji segera melakukan evaluasi.
“Sebagai manusia, sebagai pemerintah, kami akan mengevaluasi. Kami memastikan yang terjadi ini menjadi sebuah pengalaman dan pelajaran yang mahal bagi Pemerintah Provinsi Lampung,” kata Marindo.
Ia mengatakan akan memberi ruang bagi oknum anggota tim media yang disebut dalam pokok persoalan, untuk segera menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. (Rls)
Sekdaprov Marindo Terima Aspirasi Insan Pers Lampung
Pemprov Bersama DPRD Lampung Perkuat Sinergi Awasi Distribusi BBM Bersubsidi
Beda TMT, Beda Waktu Gaji PPPK Paruh Waktu, BKD Lampung Selatan Pastikan SK Perpanjangan Segera Terbit
