DPRD
Mirza: Perlu Langkah Antisipatif Untuk Cegah Dampak Buruk Akibat Kemarau Panjang
Alteripost.co, Bandarlampung-
Belum lama ini Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan bakal ada kemarau panjang dampak dari badai El Nino. Kemarau yang terjadi pun diprediksi bakal lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya.
Merespon hal tersebut, Ketua DPD Partai Gerindra Lampung Rahmat Mirzani Djausal meminta kepada seluruh kader memantau dan melaporkan dampak kemarau di wilayah masing-masing. Kemudian berkoordinasi dengan Pemerintah setempat untuk mencarikan solusinya.
“Kepada seluruh kader Partai Gerindra yang duduk di Legislatif, saya minta segera berkoordinasi dengan Eksekutif untuk mencarikan solusi dengan memberikan bantuan darurat. Jangan sampai ada yang sulit mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari,” kata Mirza, sapaan akrabnya di Bandarlampung, Senin (28/8/2023).
Lanjut dia, terkhusus bidang pertanian yang menjadi andalan Lampung, Mirza menekankan agar memantau dampaknya terhadap budidaya tanaman pangan, terutama padi di lahan non irigasi teknis.
“Padi di lahan tadah hujan ini amat rentan Fuso. Oleh karena itu, mohon dicatat agar dilaporkan ke dinas terkait untuk diusulkan dapat bantuan,” kata Mirza yang juga Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Lampung itu.
Untuk itu, Mirza pun menegaskan bahwa hal ini tentunya menjadi atensi Partai Gerindra Lampung dan pihaknya akan berkoordinasi dengan para pemangku kebijakan terkait, agar melakukan langkah antisipatif untuk mencegah dampak buruk dari kemarau panjang ini. Apalagi badai ini diprediksi hingga September, saat petani mulai memasuki musim tanam rendeng.
Selain mencari solusi dampaknya, yang sangat perlu diperhatikan, kata Mirza, adalah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Kebakaran hutan dan lahan harus kita cegah bersama baik yang disengaja maupun tidak,” kata Mirza.
Mirza yang pernah memimpin Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Lampung itu juga meminta agar, ketahanan pangan Lampung tidak terpengaruh kemarau. Terutama stok pangan agar tidak membuat harga melonjak. “Kami minta Bulog Lampung dapat menjamin stok beras cukup untuk tiga bulan ke depan, Demikian juga stok sembako lainnya,’ kata dia.
Dengan antisipasi sejak dini, pihaknya berharap musim kamarau panjang ini tidak membuat target produksi pangan andalan Lampung seperti padi, jagung, dan singkong menjadi terganggu.
“Kuncinya koordinasi yang baik di semua lini terkait, mulai dari Kabupaten hingga Provinsi,” ujar Mirza. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyambut baik masukan konstruktif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung terkait perlunya pengetatan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Lampung. Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai krusial guna memastikan alokasi energi bersubsidi tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzan Sibron, yang menyoroti persoalan antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Fauzan menduga masih berlangsungnya antrean panjang disebabkan oleh kelalaian pengawasan serta adanya oknum yang menyalahgunakan mekanisme barcode subsidi.
“Saya belum melihat ada penguraian antrean. Justru sebaliknya, antrean ini semakin parah. Saya menduga masih ada kelalaian oleh petugas-petugas di SPBU,” ujar Fauzan, Kamis (07/10/2026).
Fauzan memaparkan, berdasarkan temuannya di lapangan, modus yang kerap terjadi melibatkan manipulasi identitas kendaraan saat proses pengisian bahan bakar.
“Yang saya temukan di lapangan, faktanya adalah banyak satu mobil menggunakan beberapa barcode dengan modus mengganti pelat. Ini yang terjadi di lapangan,” ungkapnya.
Menyikapi dinamika tersebut, legislatif mengusulkan agar Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina Patra Niaga guna memberlakukan verifikasi ganda di lapangan. Verifikasi tersebut mencakup kewajiban mencocokkan barcode dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli.
“Ketika mereka mengisi BBM subsidi, selain menunjukkan barcode yang kemudian di-scan, mereka juga harus menunjukkan STNK aslinya,” kata Fauzan.
Ia menegaskan, langkah pencocokan fisik STNK selaras dengan sistem registrasi awal yang telah ditetapkan oleh regulator hilir migas.
“Di peraturan yang ada di BPH Migas itu sudah tertera bahwa barcode mekanismenya di-input melalui STNK. Maka petugas di lapangan bisa mencocokkan antara STNK dan barcode itu,” jelasnya.
Selain pemeriksaan STNK, pengawasan diusulkan mencakup pengecekan bagasi kendaraan yang dicurigai serta pengerahan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung untuk memperkuat ketertiban di area SPBU.
“Kalau ini bisa dilaksanakan dan berlaku di Lampung, maka Satpol PP Pemerintah Provinsi bisa ditugaskan di SPBU-SPBU ini untuk mengawasi. Itu kewenangannya ada di Pak Gubernur,” ucapnya.
Fauzan menegaskan bahwa rangkaian langkah pengawasan ini murni ditujukan untuk menegakkan integritas penyaluran BBM subsidi, bukan menghambat hak konsumsi warga.
“Ini bukan untuk menghambat masyarakat mengisi subsidi, tetapi untuk mengurai permainan-permainan yang ada di lapangan. Kalau ini tidak dilaksanakan, maka antrean akan terus terjadi,” tegasnya.
Terkait ketersediaan stok, DPRD Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap langkah proaktif Pemprov Lampung yang telah mengajukan usulan penambahan kuota BBM subsidi ke BPH Migas. Namun, penambahan volume pasokan harus berjalan seiring dengan penindakan tegas terhadap segala bentuk penyimpangan.
“Penambahan kuota itu kita tetap berharap kepada BPH Migas, apa yang telah diajukan Pemerintah Provinsi melalui gubernur bisa direalisasikan, karena sampai saat ini kita belum menerima jawabannya,” tutur Fauzan.
Ia menambahkan, ketegasan pengawasan di lapangan merupakan kunci utama penyelesaian masalah.
“Penambahan kuota tidak cukup kalau oknum-oknum ini tidak diberantas,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Budhi Darmawan menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung segera mengambil langkah koordinasi dengan pihak terkait.
“Dinas ESDM akan terus melakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk melakukan pengecekan lebih detail mengenai keabsahan kendaraan dan qr code yang bertujuan agar subsidi bbm tepat sasaran,” ucap Budhi.
Kata dia, Pemprov Lampung bakal berkomitmen menindaklanjuti masukan tersebut melalui penguatan koordinasi bersama aparat penegak hukum, Pertamina, dan instansi terkait guna menjamin transparansi, ketertiban, dan keadilan distribusi BBM bersubsidi bagi seluruh masyarakat Lampung. (Rls)
AMY Diagendakan Hadiri Pesta Rakyat Petani di Lampung
Gubernur Mirza dan Bupati Egi Apresiasi Inovasi Pakan Mandiri Pembudidaya Ikan
Bangun Kesadaran Kebangsaan, Dedi Yuginta Edukasi Masyarakat tentang Pancasila
