DPRD
Mirza: Perlu Langkah Antisipatif Untuk Cegah Dampak Buruk Akibat Kemarau Panjang
Alteripost.co, Bandarlampung-
Belum lama ini Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan bakal ada kemarau panjang dampak dari badai El Nino. Kemarau yang terjadi pun diprediksi bakal lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya.
Merespon hal tersebut, Ketua DPD Partai Gerindra Lampung Rahmat Mirzani Djausal meminta kepada seluruh kader memantau dan melaporkan dampak kemarau di wilayah masing-masing. Kemudian berkoordinasi dengan Pemerintah setempat untuk mencarikan solusinya.
“Kepada seluruh kader Partai Gerindra yang duduk di Legislatif, saya minta segera berkoordinasi dengan Eksekutif untuk mencarikan solusi dengan memberikan bantuan darurat. Jangan sampai ada yang sulit mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari,” kata Mirza, sapaan akrabnya di Bandarlampung, Senin (28/8/2023).
Lanjut dia, terkhusus bidang pertanian yang menjadi andalan Lampung, Mirza menekankan agar memantau dampaknya terhadap budidaya tanaman pangan, terutama padi di lahan non irigasi teknis.
“Padi di lahan tadah hujan ini amat rentan Fuso. Oleh karena itu, mohon dicatat agar dilaporkan ke dinas terkait untuk diusulkan dapat bantuan,” kata Mirza yang juga Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Lampung itu.
Untuk itu, Mirza pun menegaskan bahwa hal ini tentunya menjadi atensi Partai Gerindra Lampung dan pihaknya akan berkoordinasi dengan para pemangku kebijakan terkait, agar melakukan langkah antisipatif untuk mencegah dampak buruk dari kemarau panjang ini. Apalagi badai ini diprediksi hingga September, saat petani mulai memasuki musim tanam rendeng.
Selain mencari solusi dampaknya, yang sangat perlu diperhatikan, kata Mirza, adalah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Kebakaran hutan dan lahan harus kita cegah bersama baik yang disengaja maupun tidak,” kata Mirza.
Mirza yang pernah memimpin Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Lampung itu juga meminta agar, ketahanan pangan Lampung tidak terpengaruh kemarau. Terutama stok pangan agar tidak membuat harga melonjak. “Kami minta Bulog Lampung dapat menjamin stok beras cukup untuk tiga bulan ke depan, Demikian juga stok sembako lainnya,’ kata dia.
Dengan antisipasi sejak dini, pihaknya berharap musim kamarau panjang ini tidak membuat target produksi pangan andalan Lampung seperti padi, jagung, dan singkong menjadi terganggu.
“Kuncinya koordinasi yang baik di semua lini terkait, mulai dari Kabupaten hingga Provinsi,” ujar Mirza. (*)
DPRD
Tarif Tol Naik, DPRD Lampung Minta Penjelasan Pengelola dan Instansi Terkait
Alteripost Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung merespons berbagai keluhan masyarakat terkait kenaikan tarif Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar dengan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para pemangku kepentingan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Muhammad Ghofur, membenarkan bahwa RDP akan digelar pada Senin, 6 Juli 2026, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Lampung.
Rapat tersebut akan menghadirkan sejumlah pihak terkait, di antaranya Direktur PT Bakauheni Terbanggi Besar Toll, Branch Manager Jalan Tol Terpeka PT Hutama Karya (Persero), Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung, serta Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Lampung.
Menurut Ghofur, agenda ini merupakan tindak lanjut atas berbagai isu yang berkembang di media massa serta aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD saat masa reses.
“Banyak warga mengeluhkan kenaikan tarif tol yang dinilai berdampak terhadap biaya transportasi dan distribusi barang di Provinsi Lampung,” ujarnya, Kamis (2/7/2026).
Melalui RDP tersebut, Komisi IV DPRD Lampung ingin memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai dasar penyesuaian tarif, dampaknya terhadap masyarakat, serta langkah-langkah yang dapat ditempuh agar kebijakan tersebut tetap memperhatikan kepentingan publik.
“Kami berharap RDP nanti menghasilkan solusi yang berimbang antara kepentingan investasi infrastruktur dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat, sehingga kebijakan tarif jalan tol tidak menjadi beban baru bagi warga maupun pelaku usaha di Lampung,” tutup Ghofur.(*)

