DPRD
Proyeksi Naiknya Pendapatan dan Belanja Pemprov Lampung Dinilai Selaras Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Alteripost.co, Bandarlampung-
Proyeksi kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja Provinsi Lampung, menjadi hal positif bagi kemajuan pembangunan secara menyeluruh di segala lini. Mulai dari bidang infrastruktur, pertanian, perkebunan, pendidikan dan kesehatan, di Provinsi yang berjargon Sai Bumi Ruwa Jurai.
Atas dasar itu, Badan Anggaran (Banang) DPRD Provinsi Lampung bersama Eksekutif menyepakati memproyeksikan pendapatan daerah naik, dari 7,3 Triliun menjadi Rp8.082.755.222.382,17 (Rp8 triliun lebih).
“Proyeksi kenaikan PAD yang sudah disepakati, sangat realistis dan optimisi tercapai. Karena, Lampung memiliki banyak sektor yang berpotensi menghasilkan, untuk mewujudkan peningkatan PAD kita,” kata Anggota Banggar DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, Senin (28/08/2023).
Lebih lanjut, Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung itu mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pembahasan bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), ada sejumlah sektor yang berpotensi mendongkrak PAD kita. Pertama, masukan dan permintan dari masyarakat, khususnya berkaitan dengan infrastruktur jalan. Kedua, berdasarkan pembahasan dengan Bapeda yang mengaku optimis PAD Lampung bisa naik.
“Sementara, dari pemaparan Bapenda, potensi kenaikan PAD cukup besar, diantaranya Pajak kendaraan, aset Pemprov yang masih dalam proses lelang dan pengolahan aset-aset yang lain. Nah, dengan kondisi yang disampaikan kemaren waktu pembahasan. Kami sangat optimis target 8 triliun bisa tercapai,” ujarnya.
Untuk itu, DPRD Lampung juga berharap dalam penggunaan anggaran tersebut bisa mengantisipasi dampak buruk dari El-Nino yang menyebabkan kemarau panjang.
Menurut Mikdar, khususnya Komisi V yang membidangi Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Kesehatan, bakal memfokuskan upaya antisipatif untuk mencegah dampak buruk dari kemarau panjang. Seperti mengalokasikan anggaran sumur bor, dan menyusun langkah taktis sebagai upaya pencegahan Kebakaran Hutan dan lainnya.
Selain itu, DPRD juga meminta kepada OPD terkait untuk memaksimalkan proyesksi itu sendiri. Jangan sampai hanya wacana dan target semata, sehingga pengunaan anggaran bisa betul-betul dirasakan oleh masyarakat.
“Ini penting, karena kita sangat mengharapkan sinergi positif antara Legislatif dan Eksekutif melalui proyeksi peningkatan PAD. Bisa benar-benar terwujud. Dan kami minta dukungan dari masyarakat menjadi penting, agar potensi SDA yang ada bisa dikelola dengan baik,” kata Mikdar. (*)
Alteripost Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung merespons berbagai keluhan masyarakat terkait kenaikan tarif Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar dengan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para pemangku kepentingan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Muhammad Ghofur, membenarkan bahwa RDP akan digelar pada Senin, 6 Juli 2026, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Lampung.
Rapat tersebut akan menghadirkan sejumlah pihak terkait, di antaranya Direktur PT Bakauheni Terbanggi Besar Toll, Branch Manager Jalan Tol Terpeka PT Hutama Karya (Persero), Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung, serta Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Lampung.
Menurut Ghofur, agenda ini merupakan tindak lanjut atas berbagai isu yang berkembang di media massa serta aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD saat masa reses.
“Banyak warga mengeluhkan kenaikan tarif tol yang dinilai berdampak terhadap biaya transportasi dan distribusi barang di Provinsi Lampung,” ujarnya, Kamis (2/7/2026).
Melalui RDP tersebut, Komisi IV DPRD Lampung ingin memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai dasar penyesuaian tarif, dampaknya terhadap masyarakat, serta langkah-langkah yang dapat ditempuh agar kebijakan tersebut tetap memperhatikan kepentingan publik.
“Kami berharap RDP nanti menghasilkan solusi yang berimbang antara kepentingan investasi infrastruktur dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat, sehingga kebijakan tarif jalan tol tidak menjadi beban baru bagi warga maupun pelaku usaha di Lampung,” tutup Ghofur.(*)
Sidang Pleno Rakernas APEKSI Hasilkan Sembilan Rekomendasi Strategis, Wali Kota Bandar Lampung Hadir
Wali Kota Eva Dwiana Hadiri Festival Karnaval Nusantara di Rakernas XVIII APEKSI Medan
Inflasi Lampung Juni 2026 Melandai, BI Pastikan Tetap Dalam Target
