Lampung
Gubernur Arinal Dorong Majukan Desa Dengan Ide Kreatif Menuju Desa Maju Berjaya
Alteripost.co Bandar Lampung – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mendorong aparatur desa dan stakeholder terkait berkomitmen memajukan desa dengan memunculkan ide-ide kreatif dan ikut mensukseskan program-program Pemerintah Provinsi Lampung menuju Desa Maju Berjaya.
Hal itu disampaikan Gubernur saat menghadiri pembukaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa yang diikuti oleh 33 Provinsi dan dibuka secara virtual oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Irjen Kemendagri) Komjen Pol Tomsi Tohir Balaw, di Aston Lampung City Hotel, Kamis (21/9/2023).
“Mari bersama kita bekerja, membangun Desa Maju Berjaya. Pembangunan di desa harus semakin maju, untuk Rakyat Lampung Berjaya,” ujar Arinal.
Pelatihan ini merupakan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Kemendagri dalam rangka untuk mewujudkan aparatur desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan desa serta meningkatkan kinerja kelembagaan pemerintah desa melalui peningkatan kualitas belanja desa yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Arinal mengatakan desa-desa di Lampung harus mampu mengelola sumber daya dengan efisien, melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.
Ia berpendapat bahwa kerjasama yang baik antara pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan semua stakeholder adalah kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.
Sebab menurutnya, desa adalah pondasi bagi pembangunan daerah dan nasional.
“Terobosan-terobosan untuk memajukan ekonomi perdesaan terus kita lakukan. Seperti saya minta BUMDes nya harus bangkit, IT nya harus berjalan,” katanya.
Ia meminta para aparatur desa untuk ikut mensukseskan program-program unggulan Provinsi Lampung diantaranya Smart Village Menuju Desa Berjaya.
Smart Village ini bertujuan untuk optimalisasi potensi desa di Provinsi Lampung agar menjadi salah satu kekuatan sosial ekonomi di Indonesia.
“Smart Village adalah desa cerdas berbasis digital seperti ada e-Samdes (elektronik Samsat Desa), DesaMart dan Implementasi Kartu Petani Berjaya (KPB),” ujarnya.
Melalui pelatihan ini, Arinal meminta para aparatur desa dan kelembagaan desa memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya dengan baik.
“Mari bersama-sama bekerja keras, jangan pernah lelah untuk belajar belajar dan belajar, dan bekerjasama secara sinergis untuk mewujudkan visi pembangunan desa yang lebih baik di Provinsi Lampung,” katanya.
Dalam acara itu, Arinal berkesempatan berdialog dengan para Kepala Desa yang menyampaikan aspirasinya salah satunya terkait infrastruktur dan langsung ditindaklanjuti oleh instansi terkait.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Transmigrasi (PMDT) Provinsi Lampung Zaidirina mengatakan Provinsi Lampung tahun 2023 ini ada 9 Kabupaten yang mengikuti pelatihan tersebut.
“Sedangkan untuk tahun 2024, seluruh Kabupaten di Lampung akan menjadi lokus intervensi P3PD,” ujar Zaidirina.
Zaidirina menjelaskan untuk Provinsi Lampung, pelatihan akan dilaksanakan sejak tanggal 20 September – 10 November 2023.
Pada angkatan pertama ini ada 45 kelas dengan jumlah peserta 320 orang yang pelaksanaannya tersebar pada hotel-hotel di Bandar Lampung.
Dengan para peserta merupakan para Kepala Desa, Ketua Tim Penggerak PKK Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa.
“Kemudian, Ketua Posyandu, Ketua Karang Taruna, dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat,” katanya.
Ia menyebutkan materi pelatihan yaitu berkaitan dengan kepemimpinan, perubahan mindset dalam menghadapi perubahan dan kemajuan teknologi, pelatihan kelembagaan desa, manajemen dan tata kelola keuangan desa.
“Serta pemahaman hukum dan regulasi termasuk peraturan desa, monitoring dan evaluasi digitalisasi dan yang terakhir bagaimana penanganan dari pengaduan masyarakat,” ujarnya.(*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyatakan siap memberikan bantuan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kepala BPBD Provinsi Lampung Rudy Syawal mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait bentuk bantuan yang akan diberikan kepada daerah terdampak.
“Pemprov Lampung siap memberikan bantuan. Namun, saat ini kami masih menunggu arahan dari pusat. Nanti akan kami koordinasikan, termasuk dengan provinsi lain, terkait bantuan apa yang dibutuhkan,” kata Rudy, Minggu (16/8/2026).
Menurut Rudy, Lampung memiliki posisi strategis dalam penanganan kebencanaan karena menjadi salah satu provinsi di Sumatera yang masuk dalam 10 besar daerah yang memiliki kapasitas dan jejaring penanggulangan bencana.
Kondisi tersebut, kata dia, memungkinkan BPBD Lampung untuk berkoordinasi dengan daerah lain apabila sewaktu-waktu diperlukan dalam penanganan bencana di wilayah NTT.
“Pada intinya BPBD Lampung siap jika nanti dibutuhkan untuk mengirimkan relawan ke NTT. Tentu semuanya akan kami laporkan terlebih dahulu kepada Pak Gubernur,” ujarnya.
Rudy menilai bencana gempa bumi yang terjadi di NTT menjadi pengingat bagi seluruh daerah, termasuk Lampung, untuk tidak lengah terhadap potensi bencana.
Lampung sendiri memiliki wilayah pesisir yang cukup luas dan berada di kawasan yang memiliki potensi aktivitas kegempaan serta ancaman tsunami. Karena itu, kesiapsiagaan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menghadapi kemungkinan bencana.
“Gempa yang terjadi di NTT merupakan bagian dari dinamika atau siklus aktivitas di laut. Lampung juga memiliki wilayah pesisir. Kita juga memiliki potensi bencana, termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau dan ancaman tsunami,” jelasnya.
Rudy meminta masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir Lampung, untuk meningkatkan kewaspadaan dan memahami langkah-langkah evakuasi apabila terjadi gempa kuat maupun peringatan tsunami.
Menurutnya, upaya mitigasi tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat harus memiliki pengetahuan dan kesiapan menghadapi bencana sebelum bantuan datang.
“Alhamdulillah, kita sudah memberikan pelatihan kepada masyarakat. Harapannya, masyarakat tetap tangguh dan mampu menghadapi musibah kapan pun datang,” katanya.
Rudy juga menyebut keberadaan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS), termasuk dukungan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), menjadi bagian penting dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat.
Menurutnya, informasi peringatan dini harus segera direspons dengan tindakan nyata, terutama bagi masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana.
“EWS dan informasi dari BMKG sangat membantu. Tetapi yang paling penting adalah masyarakat memahami apa yang harus dilakukan ketika peringatan dini dikeluarkan,” ujarnya.
Di tengah musibah yang melanda NTT, Rudy menyampaikan belasungkawa kepada seluruh korban dan keluarga yang terdampak.
“Atas nama BPBD dan Pemerintah Provinsi Lampung, kami turut berbelasungkawa atas musibah yang terjadi kepada saudara-saudara kita di NTT. Semoga para korban yang berada di lokasi segera mendapatkan bantuan, baik makanan maupun pengobatan dari pemerintah dan pihak terkait,” tuturnya.
Ia juga mendoakan masyarakat yang meninggal dunia akibat bencana tersebut agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa.
“Semoga korban yang meninggal dunia mendapat tempat terbaik dan husnul khatimah. Semoga masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan dan seluruh proses penanganan bencana dapat berjalan dengan baik,” pungkas Rudy. (Rls)
Ziarah di TMP Kusuma Bangsa, Bupati Radityo Egi Serukan Semangat Pahlawan untuk Lampung Selatan yang Lebih Maju
Dari Khidmat ke Kebersamaan, Warga Lampung Selatan Rayakan Kemerdekaan Tanpa Sekat di Menara Siger
422 WBP Lapas Kelas IIA Kalianda Dapat Remisi HUT ke-81 RI, Enam Menatap Pintu Kebebasan
