Lampung
Gubernur dan Kepala BNN RI Bersinergi Lakukan Langkah Nyata Cegah Peredaran Gelap Narkotika
Alteripost.co Bandar Lampung – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Prof. Dr. Petrus Reinhard Golose bersinergi bersama mengajak semua pihak terus melakukan langkah-langkah nyata dalam mencegah peredaran gelap narkotika dan menggelorakan semangat akselerasi war on drugs di setiap pergerakannya.
“Mari kita bersama-sama menyelamatkan keluarga, masyarakat, dan anak bangsa kita dari kejahatan narkoba, sehingga terciptanya Lampung Bersinar (Bersih Narkoba),” ujar Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dalam Acara Seminar Kepemudaan dengan Tema Strategi War On Drags Menuju Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba), yang dihadiri Prof. Dr. Petrus Reinhard Golose, di Ballroom Swiss-bell Hotel, Bandar Lampung, Rabu (18/10/2023).
Dalam sambutannya, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyampaikan bahwa dalam sejarah perjalanan bangsa, pemuda adalah bagian penting dari masa depan Indonesia dan merupakan aset berharga yang perlu kita lindungi. Generasi muda adalah harapan bangsa. Oleh sebab itu, semua pihak memiliki kewajiban untuk memberikan lingkungan yang aman dan sehat bagi pertumbuhan masa depan generasi muda. Namun demikian, salah satu tantangan yang dihadapi saat ini yaitu penyalahgunaan narkoba.
“Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia dewasa ini kian menjadi ancaman serius terhadap berbagai aspek kehidupan, bahkan terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara,” ujarnya.
Masalah narkoba, lanjut Gubernur, juga merupakan salah satu dari extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) yang dampak dan daya rusaknya bagi kesehatan lebih serius mulai dari dehidrasi, halusinasi, menurunnya tingkat kesadaran, kematian dan gangguan kualitas hidup serta tidak adanya jaminan sembuh,” jelasnya.
Gubernur Arinal menjelaskan Provinsi Lampung sebagai pintu gerbang pulau Sumatera dan Jawa serta sebaliknya sangat rentan terhadap lintasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.
Berbagai tindak kriminal yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran narkoba antara lain yaitu terorisme, perdagangan gelap wanita dan anak, pencucian uang, kejahatan dunia maya, pembajakan laut, penyelundupan senjata, dan kejahatan bidang ekonomi dan sosial.
“Menyikapi hal ini tidak ada pilihan lain kecuali mengerahkan segala daya dan upaya oleh Pemerintah bersama segenap potensi bangsa dalam melakukan pemberantasan terhadap permasalahan penyalahgunaan narkoba,” jelasnya.
“Sedemikian kompleksnya permasalahan yang melatarbelakangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, sehingga sangat dibutuhkan penanganan secara komprehensif dan multidisipliner, baik dalam komitmen maupun upaya dan aksi nyata, dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dari berbagai aspek kehidupan,” ujarnya.
Gubernur Arinal mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang selama ini telah bersama-sama memerangi kejahatan narkoba dan juga telah berpartisipasi aktif dalam program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
Sementara itu, Kepala BNN RI Prof. Dr. Petrus Reinhard Golose memberikan wawasan dan pengetahuan kepada para peserta terkait kejahatan narkotika yangmana sebagai salah bentuk kejahatan transnational organized crime atau kejahatan lintas negara yang terorganisir.
Adapun Seminar Kepemudaan dengan Tema Strategi War On Drags Menuju Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba) tersebut berjalan dengan penuh antusias yang tinggi dari para peserta dengan adanya hadiah berupa sepeda, handphone, dan jaket. Seminar yang interaktif tersebut membuat para peserta menjadi bersemangat dan lebih mudah memahami materi yang disampaikan.
Ditemui usai memberikan materi seminar, Kepala BNN RI, Prof. Dr. Petrus Reinhard Golose mengungkapkan bahwa kunjungannya ke Provinsi Lampung dalam rangka meningkatkan pertahanan dan bagaimana perlawanan dari rakyat.
“BNN adalah leading institution untuk penanggulangan narkotika, tapi selalu kerjasama terutama dengan Pemerintah Daerah dan tentunya Polisi/TNI. Ini harus kita gelorakan dan tadi saya melihat bagaimana semangat para pemuda lampung, semangat kebangsaan yang ditunjukkan. Dengan menunjukkan semangat kebangsaan ini kita akan bisa mengeliminir peredaran narkotika,” jelasnya.
“Dan disini pak Gubernur hadir dari awal sampai akhir, ini menunjukkan komitmen dari seorang kepala daerah,” tambahnya.
Dengan adanya deklarasi dan kegiatan ini, Kepala BNN RI, Prof. Dr. Petrus Reinhard Golose berharap bisa meminimalisir peredaran gelap narkotika, dan kalaupun ada kita bisa membawa para pengguna kedalam rehabilitasi sehingga kita bisa sembuhkan dan berpartisipasi membangun bangsa. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Jembatan Perintis Garuda Diresmikan, Mobilitas dan Ekonomi Warga Lampung Selatan Kian Lancar
Perkuat Sinergi, Bupati Qudrotul Ikhwan Tandatangani Hibah Tanah Untuk Kejaksaan Negeri Tuba
Bupati Qudrotul Ikhwan Hadiri Rapat Paripurna DPRD Tuba
