Lampung
PRL 2023 Resmi Ditutup, Sekdaprov Fahrizal Beri Apresiasi Semua Pihak yang telah Berpartisipasi
Alteripost.co Bandar Lampung – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, diwakili Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Fahrizal Darminto, secara resmi menutup Pekan Raya Lampung (PRL) 2023, yang berlangsung di PKOR Way Halim, Bandar Lampung, Sabtu (21/10/2023) malam.
Dalam sambutannya, Sekdaprov Fahrizal Darminto mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan terlibat dalam aktifitas penyelenggaraan Pekan Raya Lampung 2023 sehingga dapat berjalan dengan sukses dan lancar.
“Alhamdulillah, penyelenggaraan Pekan Raya Lampung selama 16 hari telah berjalan dengan baik dan lancar,” ujarnya.
Sekdaprov Fahrizal menuturkan bahwa Pelaksanaan Pekan Raya Lampung 2023 menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah dalam melaksanakan kewajiban, khususnya dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi program pembangunan, inovasi pelayanan publik, serta strategi pembangunan baik yang sudah, sedang maupun yang akan dilaksanakan.
Dengan terinformasikannya program pembangunan, diharapkan partisipasi masyarakat akan tumbuh dan bisa dipergunakan sebagai masukan dalam pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Lampung.
“Kekurangan tentu ada selama pelaksanaan Pekan Raya Lampung. Untuk itu, Kami berharap panitia tetap melaksanakan evaluasi terhadap seluruh unsur penyelenggaraan. Catatan penting seputar pelaksanaan Pekan Raya Lampung jadikan sebagai bahan evaluasi, serta menjadi input untuk merencanakan dan perbaikan penyelenggaraan Pekan Raya Lampung di tahun-tahun mendatang,”ujarnya.
Sekdaprov Fahrizal mengucapkan terima kasih kepada peserta yang telah berpartisipasi mengisi stan dan anjungan dengan berbagai produk unggulannya, serta selamat kepada para peraih penghargaan dan pemenang lomba. Semoga menjadi motivasi untuk menyajikan dan menampilkan yang terbaik dalam event-event mendatang.
“Bagi warga masyarakat yang telah berkesempatan menyaksikan Pekan Raya Lampung 2023, saya ucapkan terima kasih dan mengimbau untuk meneruskan informasi keberhasilan pembangunan kepada masyarakat lainnya, sehingga dapat terus menggelorakan semangat bangga menjadi masyarakat Lampung, bangga membangun daerah Lampung tercinta,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama Sekretaris Umum Apindo Lampung, Yanuar Irawan selaku Ketua Pelaksana, melaporkan bahwa dalam pelaksanaan Pekan Raya Lampung 2023 yang telah berlangsung sekitar 16 hari lebih kurang terdapat 110 ribu pengunjung, dengan transaksi perhari mencapai 1,1 miliar sampai 1,5 miliar.
Yanuar menyampaikan bahwa secara umum pelaksanaan Pekan Raya Lampung 2023 telah berjalan dengan sukses dan berhasil. Untuk itu, dirinya menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak terutama Pemerintah Provinsi Lampung yang telah mempercayakan Pekan Raya Lampung 2023 kepada Apindo.
Dalam penutupan Pekan Raya Lampung, Sekdaprov Fahrizal juga memberikan penghargaan kepada tiga besar anjungan terbaik, yaitu pertama Kabupaten Mesuji, kedua Kabupaten Pringsewu, dan Ketiga Kabupaten Lampung Timur.
Selain itu juga terdapat penyerahan penghargaan kepada pemenang lomba pada kegiatan PRL 2023.
Dalam closing ceremony tersebut, ribuan masyarakat Lampung berbondong-bondong hadir untuk menyaksikan kemeriahan acara penutupan Pekan Raya Lampung. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Jembatan Perintis Garuda Diresmikan, Mobilitas dan Ekonomi Warga Lampung Selatan Kian Lancar
Perkuat Sinergi, Bupati Qudrotul Ikhwan Tandatangani Hibah Tanah Untuk Kejaksaan Negeri Tuba
Bupati Qudrotul Ikhwan Hadiri Rapat Paripurna DPRD Tuba
