Lampung
Rakor Gabungan Pemilu Gubernur Arinal Bersama Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Tanda Tangani NPHD Pilkada
Alteripost.co Bandar Lampung – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi bersama Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami dan Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P. Panggar melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) Pilkada 2024 dalam Rakor Gabungan Pemilu 2024 di Ballroom Hotel Novotel Bandar Lampung, Jumat (10/11/2023) malam.
Gubernur juga menyaksikan penandatanganan NPHD Pilkada 2024 antara Bupati/Walikota bersama dengan Ketua KPU dan Ketua Bawaslu masing-masing Kabupaten/Kota.
Arinal mengatakan, kegiatan ini sebagai wujud komitmen Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Lampung untuk mendukung pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024.
Ia meminta dengan anggaran yang telah tersedia, penyelenggara pemilu dapat menggunakan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan serta bersama didalam mensukseskan Pilkada 2024.
“Dan tentunya kualitas pelaksanaannya dapat lebih meningkat dan membawa dampak terhadap peningkatan partisipasi politik serta terwujud Pilkada yang aman dan damai,” ujar Arinal.
Arinal menekankan beberapa poin untuk dapat ditindaklanjuti dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
Diantaranya, untuk menjalin sinergitas yang kuat dan berkesinambungan antar penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, dan aparat keamanan serta pemangku kepentingan pemilu lainnya seperti media, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, caleg dan parpol.
Ia juga mengajak untuk mewaspadai dan mencegah hal-hal yang dapat menciderai proses pemilu.
“Seperti perang hoaxs dan propaganda, politik uang, politik identitas, black campaign, serangan fajar dan intimidasi atau pemaksaan,” katanya.
Selanjutnya, mendorong secara optimal peningkatan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam rangka mewujudkan suksesnya Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024.
“Dengan target yang telah ditetapkan oleh KPU sebesar 79,5%,” ujarnya.
Arinal meminta untuk menjaga netralitas aparat keamanan baik TNI maupun Polri, ASN dan penyelenggara pemilu dalam menciptakan Pemilu dan Pilkada yang mandiri, jujur dan adil.
“Juga Pemilu dan Pilkada yang berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien guna menghasilkan pemimpin nasional, wakil rakyat dan Kepala Daerah yang mempunyai legitimasi yang kuat serta amanah dalam menjalankan tugasnya,” katanya.
Seperti diketahui, selain Pileg dan Pilpres, Tahun 2024 mendatang Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi serentak berupa Pilkada yakni meliputi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami mengpresiasi dukungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Lampung dalam persiapan Pilkada serentak 2024 di Provinsi Lampung.
“Alhamdulillah malam ini sudah ditandatangani NPHD. Semoga pemilu di Lampung berjalan aman, damai, tertib dan demokratis,” ujar Erwan.
Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P. Panggar mengatakan, penandatanganan NPHD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serentak di Provinsi Lampung ini merupakan yang pertama dilakukan di Indonesia.
“Terima kasih kepada Bapak Gubernur dan jajaran, Bupati/Walikota, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah mensupport terhadap pengawasan pemilu di Provinsi Lampung,” ujar Iskardo.
Karo Ops Polda Lampung Kombes Pol Amiludin Roemtaat mengatakan dukungan Polri dalam Pemilu 2024 seperti menjaga stabilitas keamanan disemua tahapan dan melindungi serta memberikan keamanan kepada semua stakeholder.
“Lalu membantu kelancaran dan mengamankan distribusi logistik pemilu khususnya di daerah-daerah yang terpencil dan sulit diakses serta mencegah terjadinya konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa,” ujar Amiludin.
Kasiops Kasrem 043/Gatam Kolonel Inf Gede Setiawan mengatakan pihaknya telah melakukan kesiapan seperti memetakan wilayah yang dianggap rawan pada Pemilu 2024 dengan berkoordinasi bersama Bawaslu dan sosialisasi netralitas TNI kepada seluruh prajurit.
“Lalu melaksanakan monitoring dan pengamanan wilayah selama tahapan pemilu berlangsung bersama polri,” ujar Gede.
Pada Rakor ini hadir diantaranya anggota Forkopimda, para Kapolres dan Dandim serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) se- Lampung.(“)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Deretan showroom kendaraan di Lampung sepanjang semester pertama 2026 tak hanya menjadi tempat transaksi jual beli sepeda motor dan mobil. Di balik meningkatnya penjualan kendaraan baru, ada kabar yang lebih besar yakni pendapatan daerah ikut terdongkrak.
Data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung menunjukkan realisasi kendaraan baru periode Januari-Juni 2026 meningkat cukup signifikan dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya.
Penjualan kendaraan roda dua mencapai 74.170 unit, naik 19 persen dibanding semester pertama 2025 yang sebanyak 62.239 unit. Bersamaan dengan itu, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melonjak dari Rp9,30 miliar menjadi Rp11,12 miliar, atau naik sekitar 20 persen. Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) juga meningkat 19 persen, dari Rp85,09 miliar menjadi Rp101,26 miliar.
Lonjakan lebih tinggi terjadi pada kendaraan roda empat. Penjualan mobil baru naik dari 5.558 unit menjadi 7.939 unit, atau tumbuh 43 persen. Dampaknya langsung terasa terhadap penerimaan daerah. PKB meningkat 34 persen, dari Rp12,84 miliar menjadi Rp17,17 miliar, sementara BBNKB naik 33 persen, dari Rp91,69 miliar menjadi Rp122,22 miliar.
Angka-angka itu memperlihatkan hubungan yang erat antara pertumbuhan ekonomi dengan kemampuan pemerintah daerah mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketika masyarakat dan pelaku usaha kembali memiliki daya beli, penerimaan pajak ikut bergerak naik.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menilai kenaikan tersebut menjadi sinyal positif bahwa aktivitas ekonomi masyarakat mulai semakin kuat.
“Peningkatan penjualan kendaraan baru menunjukkan aktivitas ekonomi yang terus bergerak. Ini menjadi indikator bahwa daya beli masyarakat membaik dan berdampak langsung terhadap meningkatnya penerimaan daerah. Pendapatan ini akan kami kembalikan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik yang lebih baik,” ujar Rahmat Mirzani Djausal.
Menurut dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) terus berupaya menjaga iklim investasi, memperbaiki pelayanan publik, sekaligus menghadirkan sistem pembayaran pajak yang semakin mudah agar kepatuhan masyarakat meningkat.
Kenaikan penerimaan PKB dan BBNKB juga menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal. Semakin besar penerimaan pajak daerah, semakin besar pula ruang pemerintah membiayai berbagai program pembangunan tanpa bergantung sepenuhnya pada transfer dari pemerintah pusat.
Semester pertama 2026 pun memberikan optimisme baru. Di tengah tantangan ekonomi nasional, sektor otomotif di Lampung justru menunjukkan geliat yang mampu menjadi salah satu penggerak pendapatan daerah. Dari setiap kendaraan yang keluar dari showroom, roda pembangunan daerah ikut berputar lebih cepat. (Rls)
Penjualan Kendaraan Baru Berpeluang Dongkrak PAD Lampung
Sidang Pleno Rakernas APEKSI Hasilkan Sembilan Rekomendasi Strategis, Wali Kota Bandar Lampung Hadir
Wali Kota Eva Dwiana Hadiri Festival Karnaval Nusantara di Rakernas XVIII APEKSI Medan
