Connect with us

Lampung

Sekdaprov Fahrizal Darminto Ikuti Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah dan Launching Sertifikat Elektronik

Published

on

Alteripost Bandar Lampung – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mengikuti secara virtual Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah dan Launching Sertifikat Elektronik oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, di Ballroom Hotel Novotel, Bandarlampung, Senin (04/12/2023).

Penyerahan sertifikat tersebut dilakukan Presiden di Istana Negara. Jumlah sertifikat yang diserahkan 2.558.000 yang merupakan tanah untuk rakyat.

Sertifikat yang diserahkan secara hibrida itu terdiri atas program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Redistribusi Lahan.

Pada kesempatan itu, Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung juga menyerahkan sebanyak 3.125 Sertifikat Hak atas Tanah di 15 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung.

Dari 3.125 sertifikat yang diberikan oleh BPN Provinsi Lampung, dihadirkan 200 penerima sertifikat dari beberapa Kabupaten, antara lain Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lamlung Timur, Kabupaten Lamlung Selatan, serta Kabupaten Pringsewu.

Sekdaprov Fahrizal mengapresiasi seluruh jajaran BPN Se-Provinsi Lampung atas dedikasi dan kinerjanya sehingga Provinsi Lampung mengalami progres yang sangat baik.

Menurut Fahrizal, sertifikat tanah merupakan bukti kepemilikan dan hak seseorang atas tanah atau lahan. Sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) ini merupakan dokumen negara yang sangat penting karena terkait dengan masalah legalitas serta tanda bukti kuat penguasaan lahan.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung Kalvyn Andar Sembiring mengatakan peluncuran sertifikat elektronik oleh Presiden akan membuat kinerja lebih efektif dan efisien.

“Dengan menggunakan sistem digital ini juga dapat mengurangi risiko sertifikat palsu dan duplikasi data, selain itu bisa melindungi sertifikat dari bencana alam, misalnya ketika terjadi banjir, gempa bumi, dan lainnya,” ujar Kalvyn.

Pada acara ini Sekdaprov Fahrizal juga menyerahkan 10 Sertifikat Hak Atas Tanah secara simbolis didampingi Kepala BPN Provinsi Lampung, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, dan perwakilan Kapolda Provinsi Lampung.

Sepuluh penerima sertifikat antara lain, dari Kabupaten Lampung Selatan diterima oleh Nyoman Ade, dan Daswanto untuk program PTSL, dan Suhanda melalui Program Redistribusi Lahan.

Kemudian dari Kabupaten Lampung Tengah diterima oleh Alex firdaus, dan Subtoni untuk program PTSL dan Nursan program Redistribusi Lahan.

Sedangkan dari Kabupaten Lampung Timur diwakili oleh Paimo untuk program PTSL, dan Sarbini melalui Redistribusi Lahan.
Dan yang terakhir dari Kabupaten Pringsewu diwakilkan oleh Deni Amelia, dan Agus Senoriadi melalui program Redistribusi Lahan.(*)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lampung

Momentum HKN ke-62, Pemprov Lampung Tekankan Pemerataan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan

Published

on

Foto: Sekdaprov Marindo saat menjadi pembina upacara HKN

Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekertaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan bertindak sebagai Pembina Upacara pada Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 tingkat Provinsi Lampung yang berlangsung di Lapangan Korpri, Selasa (17/11/2026).

Dalam upacara yang diikuti oleh jajaran Forkopimda serta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung tersebut, Sekdaprov Marindo Kurniawan membacakan sambutan tertulis Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin.

Melalui sambutannya, Menteri Kesehatan menegaskan kembali prinsip paling mendasar dalam pembangunan kesehatan nasional tahun ini, yakni “Sehat untuk Semua”, yang menempatkan kesehatan sebagai hak fundamental bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

“Tahun ini kita kembali menegaskan prinsip paling mendasar, Sehat untuk Semua. Artinya kesehatan adalah hak setiap warga negara tanpa terkecuali. Tidak boleh ada satu pun warga yang tertinggal di mana pun mereka tinggal,” ujar Sekdaprov Marindo saat membacakan amanat Menkes.

Pemerintah saat ini tengah menjalankan transformasi kesehatan secara mendasar dengan menggeser paradigma dari mengobati orang sakit menjadi gerakan aktif menjaga masyarakat tetap sehat. Hal ini diwujudkan melalui tiga pijakan utama, yakni mencegah sebelum sakit, mendekatkan layanan kesehatan yang lengkap, serta menjamin kualitas hidup yang lebih baik.

“Saat ini kita sedang melakukan transformasi secara mendasar, bergeser dari pola lama yang hanya menunggu orang jatuh sakit menjadi gerakan aktif menjaga orang sehat tetap sehat. Inilah semangat utama di balik Cek Kesehatan Gratis atau CKG,” lanjutnya.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan hingga 1 November 2026, program CKG telah menjangkau lebih dari 114 juta penduduk di seluruh kabupaten/kota. Dari pemeriksaan tersebut, ditemukan lebih dari 8 juta warga mengidap hipertensi maupun diabetes tanpa gejala, serta lebih dari 700.000 kasus tuberkulosis (TB) berhasil terdeteksi secara aktif dengan tingkat kepatuhan pengobatan mencapai 90 persen guna mengejar target Indonesia Bebas TB pada tahun 2030.

Selain deteksi dini, edukasi pencegahan penyakit kronis juga didorong melalui inovasi pelabelan gizi Nutri-Level untuk mengendalikan konsumsi gula berlebih, serta penyediaan kalkulator Nutri-Level gratis bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Guna menopang upaya preventif tersebut, pemerintah terus memperkuat infrastruktur dan sumber daya manusia kesehatan. Langkah ini mencakup rencana pembangunan hampir 2.000 Puskesmas baru dan renovasi lebih dari 8.000 Puskesmas, peningkatan kelas 66 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dari kelas D menjadi kelas C di wilayah akses sulit, hingga percepatan pemenuhan dokter spesialis melalui program Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU) yang memprioritaskan putra-putri daerah.

Dari sisi perlindungan finansial, cakupan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga terus diperkuat dengan menjangkau 284 juta jiwa atau setara 98 persen penduduk Indonesia.

Menutup sambutan Menteri Kesehatan, Sekdaprov Marindo menekankan bahwa keberhasilan transformasi sistem kesehatan tidak semata-mata diukur dari pembangunan fisik, melainkan dari dampak nyata terhadap produktivitas masyarakat.

“Pada akhirnya, keberhasilan transformasi sistem kesehatan bukan hanya diukur dari banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang dibangun, tenaga medis dan tenaga kesehatan yang disiapkan, atau masyarakat yang diperiksa kesehatannya, tetapi diukur dari semakin banyaknya rakyat Indonesia yang dapat hidup sehat, produktif, dan berkualitas,” pungkasnya.

Di kesempatan yang sama, Sekdaprov didampingi jajaran Forkopimda menyerahkan penghargaan di bidang kesehatan, diantaranya penghargaan bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, penghargaan bidang surveilans dan imunisasi, penghargaan bidang penyakit menular dan penghargaan bidang pelayanan kesehatan. (Rls)

Facebook Comments Box
Continue Reading