Ekonomi dan Bisnis
IHK Gabungan 2 Kota di Provinsi Lampung Bulan Desember 2023 Tercatat Mengalami Inflasi 0,01%
Alteripost Bandar Lampung – Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan dua kota di Provinsi Lampung bulan Desember 2023 tercatat mengalami inflasi 0,01% (mtm), lebih rendah dibandingkan periode November 2023 yang mengalami inflasi 1,02% (mtm) dan rata-rata inflasi bulan Desember pada tiga tahun terakhir yang tercatat mengalami inflasi 0,54% (mtm).
Tingkat inflasi IHK tersebut lebih rendah dari inflasi nasional dan inflasi gabungan 24 kota di wilayah Sumatera yang masing-masing mengalami inflasi 0,41% (mtm) dan 0,29% (mtm). Secara tahunan, inflasi gabungan dua kota di Provinsi Lampung bulan Desember 2023 tercatat sebesar 3,47% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional dan inflasi gabungan 24 kota di wilayah Sumatera yang masing-masing tercatat 2,61% (yoy) dan 2,72% (yoy).
Dilihat dari sumbernya, inflasi pada bulan Desember 2023 didorong oleh kenaikan harga pada beberapa komoditas seperti: bawang merah, ikan kembung, minyak goreng, tomat dan gula pasir dengan andil masing-masing sebesar 0,064%; 0,043%; 0,042%; 0,030%; dan 0,027%. Kenaikan harga komoditas bahan pangan menjadi penyumbang utama inflasi pada Desember 2023. Kenaikan harga bawang merah dipengaruhi oleh masuknya periode tanam di Jawa Tengah yang tercermin dari kenaikan harganya pada November (Rp27.250/kg) dan Desember 2023 (Rp32.410/kg). Inflasi bulanan ikan kembung yang meningkat pada Desember 2023 sejalan dengan tren historisnya, di mana terjadi penurunan produksi aneka komoditas perikanan seperti ikan tongkol, ikan kembung, udang laut dan selar.
Akibat meningkatnya curah hujan di tengah periode low season produksi. Adapun inflasi minyak goreng didorong oleh harga minyak goreng curah, yang meningkat menjadi Rp.14.370/kg pada 25 Desember 2023 dibandingkan Rp14.000/kg pada 1 Desember 2023. Kenaikan harga minyak goreng curah lebih dipengaruhi dari sisi supply, di mana serapan DMO minyak goreng pada Desember 2023 hanya tercatat sebesar 63%, turun jika dibandingkan 85% pada November 2023.
Disisi lain, pada bulan Desember 2023 terdapat sejumlah komoditas yang mengalami deflasi, antara lain cabai rawit, daging ayam ras, air kemasan, jeruk dan susu cair kemasan dengan andil masing-masing sebesar -0,102%; -0,051%; -0,038%; -0,022%; dan -0,022%. Laju inflasi Desember 2023 yang melambat didukung oleh penguatan upaya stabilisasi harga aneka cabai.
Penurunan harga cabai rawit pada Desember 2023 dipengaruhi oleh masuknya periode panen di Mesuji pada lahan seluas 5 Ha. Selain itu, sinergi stabilisasi harga TPID se-Provinsi Lampung pada Desember 2023 semakin intensif dengan pelaksanaan sidak pasar, pengecekan pasokan pada gudang distributor, serta pelaksanaan operasi pasar aneka cabai yang disertai pemberian subsidi Rp.10.000/kg melalui realisasi dana BTT sebesar Rp.40 juta. Adapun penurunan harga daging ayam ras dipengaruhi kondisi oversupply (surplus 8.841 ton) seiring dengan peningkatan produksi korporasi besar.
Ke depan, KPw BI Provinsi Lampung memprakirakan bahwa inflasi IHK gabungan dua kota di Provinsi Lampung akan terjaga pada rentang sasaran inflasi 2,5±1% (yoy) Sampai dengan akhir tahun 2024. Namun demikian, diperlukan upaya mitigasi risiko-risiko, sebagai berikut, antara lain dari Inflasi Inti berupa (i) potensi kenaikan aggregate demand yang didorong oleh realisasi belanja Pemerintah dan Calon Legislatif/Eksekutif pada tahun politik, serta berlanjutnya penyaluran bansos; dan (ii) di sisi lain, jika daya beli masyarakat masih relatif rendah, hal ini berpotensi menyebabkan kenaikan inflasi inti di kemudian hari akibat respon penurunan volume produksi pelaku usaha sebagai bentuk efisiensi.
Sementara itu dari sisi Inflasi Volatile Food (VF), adalah (i) Risiko meningkatnya harga komoditas hortikultura pada periode tanam, Cabai: Maret – Mei 2024, September – November 2024; Bawang: Mei – Juli 2024, November – Desember 2024; dan (ii) risiko inflasi beras pada 2024 perlu dimitigasi melalui penguatan tata niaga beras, termasuk pengaturan perdagangan gabah ke luar Lampung mengingat prognosa produksi padi Lampung pada 2024 diprakirakan akan terkontraksi sebesar 0,28%.
Slanjutnya risiko dari Inflasi Administered Prices (AP) yang perlu mendapat perhatian di antaranya yaitu (i) ketidakpastian kondisi perang di Timur Tengah berisiko menyebabkan revisi ke atas harga minyak dan gas dunia tahun 2024; dan (ii) pemerintah menetapkan kenaikan tarif cukai rokok tahun 2024 meningkat 10%, sedangkan untuk rokok elektrik meningkat 15%.
Meninjau perkembangan inflasi bulan berjalan dan mempertimbangkan risiko inflasi ke depan, TPID terus berupaya menjaga stabilitas harga melalui strategi 4K, yaitu:
- Keterjangkauan Harga
a. Melakukan operasi pasar beras/SPHP secara kontinyu hingga harga kembali turun sampai dengan HET.
b. Penggunaan dana BTT untuk Operasi Pasar pada triwulan IV 2023 yang difokuskan pada komoditas beras di 400 titik selama 50 hari pada (8 titik/hari). Pemerintah Provinsi Lampung bersinergi dengan PT. Wahana Raharja (BUMD) untuk pelaksanaannya
dengan dukungan belanja subsidi Rp2.100/kg untuk menjaga harga beras, terutama medium, agar tetap di bawah HET yang berlaku.
c. Melakukan monitoring harga dan pasokan , khususnya pada komoditas-komoditas sebagai berikut:
Komoditas yang perlu diwaspadai kenaikan harganya: beras, telur ayam, bawang merah, cabai merah, cabai rawit, minyak goreng, dan gula pasir.
Komoditas yang relatif terjaga, namun masih memiliki risiko kenaikan harga bawang putih dan daging ayam 2. Ketersediaan Pasokan
a. Memperkuat dan memperluas Kerjasama Antar Daerah (KAD) Intra Provinsi Lampung,
utamanya untuk komoditas yang sering bergejolak di Kota IHK.
b. Perluasan Kerjasama Perdagangan antar Daerah dengan Kepulauan Riau dan Bali
untuk memperkuat stabilitas harga pangan di masing-masing Provinsi
c. Berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk mempercepat
penanaman padi, optimalisasi peran bendungan, pendistribusian bibit yang cukup resisten terhadap kekeringan, dan pendistribusian traktor/alsintan. - Kelancaran Distribusi
a. Memastikan kelancaran transportasi serta angkutan udara, darat, dan laut melalui koordinasi dan sinergi untuk memastikan kecukupan kapasitas dan jumlah modal transportasi untuk menjaga lalu lintas angkutan barang dan manusia.
b. Penguatan kapasitas transportasi dengan penambahan volume penerbangan Lampung- Jakarta, perluasan rute penerbangan Lampung-Bali, serta operasionalisasi Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni.
c. Penyampaian substansi koordinasi
kepada Pemerintah Daerah untuk memprioritaskan perbaikan jalan Kabupaten/Kota dan Pedesaan yang dilalui oleh angkutan barang bahan pangan. - Komunikasi efektif Melakukan rapat koordinasi secara formal, dilaksanakan rutin setiap minggu, dan informal,
melalui WhatsApp Group, dalam rangka menjaga awareness TPID Lampung terkait dinamika harga dan pasokan terkini. (*)
Ampunnews Bandar Lampung – Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Lampung menggelar kegiatan Forum Bisnis Daerah (FORBISDA) Tahun 2026 di Hotel Emersia, Senin (11/05/2026).
Kegiatan ini menjadi ajang penguatan jejaring usaha, peningkatan literasi keuangan, serta kolaborasi strategis antar pelaku usaha muda di Provinsi Lampung.
Acara tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Umum BPD HIPMI Lampung periode 2025–2028, Gilang Ramadhan beserta jajaran pengurus HIPMI Lampung. Turut hadir mewakili Gubernur Lampung dari unsur Bappeda Provinsi Lampung, Dirbinmas Polda Lampung Kombes Pol. A.F. Indra Napitupulu, serta perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dari OJK hadir Dwi Krisna Yudi Pramono yang turut memberikan sambutan sekaligus pemaparan terkait pentingnya literasi dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.
Kegiatan FORBISDA ini dipimpin oleh Ketua Pelaksana Arienaldo Rahman yang menyampaikan bahwa forum tersebut menjadi ruang strategis bagi para pengusaha muda untuk memperkuat konektivitas bisnis, memperluas wawasan usaha, serta membangun kolaborasi lintas sektor di Lampung.
“FORBISDA bukan hanya forum diskusi bisnis, tetapi juga wadah mempertemukan ide, inovasi, dan peluang kolaborasi antar pengusaha muda daerah. Kami ingin HIPMI Lampung menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang adaptif dan berdaya saing,” ujar Arienaldo dalam sambutannya.
Sementara itu, Ketua Umum BPD HIPMI Lampung, Gilang Ramadhan, menegaskan pentingnya sinergi antara pengusaha, pemerintah, aparat keamanan, dan lembaga jasa keuangan dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, tantangan dunia usaha saat ini menuntut para pelaku usaha muda untuk lebih inovatif, cerdas dalam pengelolaan keuangan, serta memahami regulasi dan perlindungan konsumen di era digitalisasi ekonomi.
“Kami ingin pengusaha muda Lampung tidak hanya berkembang secara bisnis, tetapi juga memiliki pemahaman kuat terhadap tata kelola usaha yang sehat, transparan, dan berkelanjutan,” kata Gilang.
Dalam kesempatan tersebut, OJK menjadi salah satu fokus utama pembahasan seminar. Dwi Krisna Yudi Pramono menekankan bahwa literasi keuangan menjadi fondasi penting dalam menciptakan ekosistem usaha yang sehat dan terpercaya.
Ia menjelaskan bahwa OJK terus mendorong edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha agar semakin memahami produk dan layanan jasa keuangan, sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap investasi ilegal, pinjaman online ilegal, serta berbagai bentuk kejahatan keuangan digital.
“OJK hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai mitra strategis masyarakat dan pelaku usaha dalam menciptakan sektor jasa keuangan yang aman, sehat, dan inklusif. Pengusaha muda harus memahami pentingnya perlindungan konsumen dan pengelolaan keuangan yang bijak agar usaha dapat tumbuh berkelanjutan,” ujar Dwi Krisna Yudi Pramono.
Selain memberikan edukasi terkait perlindungan konsumen dan perilaku pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), OJK juga membuka ruang diskusi interaktif bersama peserta seminar terkait akses pembiayaan UMKM, digitalisasi layanan keuangan, hingga tantangan pengusaha muda dalam memperoleh permodalan usaha.
Kehadiran Dirbinmas Polda Lampung Kombes Pol. A.F. Indra Napitupulu turut memperkuat pesan pentingnya stabilitas keamanan dan kondusivitas daerah sebagai faktor pendukung pertumbuhan investasi dan dunia usaha di Lampung.
Forum bisnis ini diikuti peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Lampung, mulai dari pengusaha muda, pelaku UMKM, komunitas bisnis, hingga unsur organisasi kepemudaan. Antusiasme peserta terlihat dari tingginya partisipasi dalam sesi seminar, diskusi, dan networking bisnis yang berlangsung sepanjang kegiatan.
Melalui FORBISDA 2026, HIPMI Lampung berharap tercipta kolaborasi nyata antara pengusaha muda, pemerintah, dan lembaga strategis seperti OJK dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. (Gus)
Sekdaprov Marindo Ikuti Prosesi Peresmian 1.061 Kopdes Merah Putih oleh Presiden Prabowo
Pelaku Penembakan Bripka Arya Supena Berhasil Ditangkap, Satu Meninggal Dunia
Sekretariat DPRD Lamsel Klarifikasi Penggunaan Anggaran Laundry
