Lampung
Pemprov Lampung Raih Penghargaan Dalam Ajang Anugerah Reksa Bandha yang Digelar Kemenkeu Kanwil Dirjen Kekayaan Negara
Alteripost Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung meraih penghargaan dengan Kategori Penilaian Khusus dalam ajang Anugerah Reksa Bandha, yang digelar Kemenkeu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Lampung-Bengkulu di Aula Gedung Saburai Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Kamis (22/02/2024).
Sekdaprov Fahrizal Darminto menerima penghargaan tersebut mewakili Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.
Kepala Kanwil DJKN Lampung-Bengkulu Dudung Rudi Hendriatna mengatakan penghargaan ini sebagai apresiasi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) kepada lembaga negara, satuan kerja, maupun stakeholders yang mengelola, maupun menjaga aset milik negara.
Pada Anugrah Reksa Bandha tahun 2023 ini, Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu memberikan penghargaan pada beberapa Bidang dan Ketagori. Antara lain : Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara, Kategori Utilisasi BMN, Kategori Sertifikasi BMN, Kategori Pelaporan BMN, Kategori PNBP, Kategori Best Perfomance Stakeholder.
Kemudian, Bidang Lelang terdapat Kategori Lelang Eksekusi, Kategori Lelang Non Eksekusi, Kategori Lelang Sukarela.
Lalu, Bidang Piutang Negara, dengan Kategori Penyerah Piutang dengan pelunasan terbanyak. Serta Bidang Penilaian, dengan Kategori Penilaian BMN, Kategori Penilaian BMD, dan yang terakhir terdapat penilaian dengan Kategori Khusus.
Dudung Rudi Hendriatna berharap kepada seluruh peraih penghargaan memaknai penghargaan agar bukan sekadar plakat, namun sebagai upaya membangun kultur atau budaya untuk selalu menjaga serta mengelola aset negara sebagai bagian dari pertanggungjawaban publik.
Dudung berharap kegiatan ini menjadi bagian dari ikhtiar yang membawa manfaat dan maslahat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.(*)
Alteripost.co, Jakarta-
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan kepada Provinsi Lampung. Penghargaan ini diberikan atas penguatan pendidikan antikorupsi melalui implementasi Pendidikan Antikorupsi (PAK) pada muatan lokal.
Penghargaan tersebut diterima Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam kegiatan Peluncuran Indeks Integritas Pendidikan Tahun 2026 bertajuk “Membangun Pendidikan Antikorupsi, Mewujudkan Indonesia Berintegritas” di Gedung Juang, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi KPK terhadap upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengimplementasikan Pendidikan Antikorupsi sebagai bagian dari pembelajaran di satuan pendidikan.
Di Provinsi Lampung, Pendidikan Antikorupsi telah diterapkan sebagai bagian dari muatan lokal pada jenjang pendidikan menengah melalui Peraturan Gubernur. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pendidikan karakter dan integritas peserta didik di lingkungan sekolah.
Penguatan Pendidikan Antikorupsi di Lampung tidak hanya diarahkan pada pemahaman peserta didik mengenai korupsi. Tetapi juga pada pembentukan karakter dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kemandirian, kerja keras, kepedulian dan keberanian.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan pendidikan antikorupsi perlu dimulai dari ruang kelas. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik agar mampu membedakan hal yang baik dan buruk serta memiliki integritas dalam kehidupan sehari-hari.
Menurut Setyo, penguatan pendidikan antikorupsi merupakan tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat hingga pemerintah. Karena itu, pendidikan antikorupsi perlu dibangun sebagai bagian dari ekosistem pendidikan dan tidak berjalan secara sektoral.
Dalam kesempatan tersebut, Setyo secara khusus mengapresiasi langkah Provinsi Lampung yang menerapkan pendidikan antikorupsi melalui muatan lokal.
“Seperti Gubernur Lampung, ya, ada muatan lokal, kurikulum muatan lokal untuk SMA dan SMK yang sudah diinstruksikan supaya diajarkan,” kata Setyo.
Menurut Setyo, penerapan Pendidikan Antikorupsi sebagai muatan lokal di Lampung dapat menjadi langkah awal sekaligus contoh yang dapat dikembangkan oleh daerah lain dalam memperkuat pendidikan antikorupsi.
“Meskipun ini sifatnya muatan lokal, tapi setidaknya itu bisa dijadikan sebagai pilot project. Sebagai awal untuk melakukan yang terbaik,” ujarnya.
Setyo berharap praktik baik yang telah dilakukan Provinsi Lampung dapat ditularkan kepada daerah lainnya. Menurutnya, daerah yang telah memiliki praktik baik dalam penguatan integritas pendidikan dapat menjadi contoh bagi kepala daerah lainnya untuk bersama-sama meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan.
“Harapannya ini menyebar ke semuanya. Kepala daerah, gubernur, semuanya ikut dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah yang lain yang sudah bagus,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya menjadikan pendidikan antikorupsi sebagai kebiasaan atau gaya hidup, sehingga nilai-nilai integritas dapat tumbuh sejak peserta didik berada di lingkungan pendidikan.
Peluncuran Indeks Integritas Pendidikan Tahun 2026 menjadi bagian dari upaya KPK memetakan kondisi integritas pendidikan di Indonesia melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan.
SPI Pendidikan mencakup aspek karakter peserta didik, ekosistem pendidikan serta tata kelola pendidikan. Hasil pemetaan tersebut menjadi dasar bagi KPK dalam menyusun rekomendasi penguatan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi.
SPI Pendidikan telah dilaksanakan sejak 2021. Pada tahap awal, Lampung menjadi salah satu dari tiga provinsi yang menjadi lokasi uji coba instrumen SPI Pendidikan bersama DKI Jakarta dan Jawa Barat.
Penghargaan ini menjadi apresiasi atas upaya Provinsi Lampung dalam memperkuat pendidikan antikorupsi melalui muatan lokal sekaligus mendorong tumbuhnya budaya integritas sejak lingkungan pendidikan. (Rls)
Mendiktisaintek Dorong Karya Riset UBL Jadi Produk Bernilai Ekonomi
Pemprov Lampung Sabet Penghargaan atas Penguatan Pendidikan Antikorupsi
HIPMI Bandar Lampung Gelar Rakercab dan Diklatcab, Dorong Generasi Muda Jadi Pengusaha
