DPRD
Anggota DPRD Budiman AS Minta Gakumdu Usut Tuntas Kecurangan Pemilu di Way Kandis
Alteripost Lampung – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ProvinsiLampung Budiman AS minta Gakumdu usut tuntas kecurangan Pemilu di TPS 19 Way Kandis Tanjung Senang Bandar Lampung.
“Ini tidak bisa dibiarkan harus diusut tuntas supaya tidak terjadi lagi, saya minta Gakumdu, Bawaslu, dan kepolisian usut tuntas kecurangan Pemilu yang terjadi,” ujarnya.
Jika ini dibiarkan tentu akan terus berulang dan tidak ada efek jera bagi pelakunya,” kata Budiman AS. Rabu (14/2/2024).
Budiman AS mengaku dirinya telah memantau di lokasi TPS 19 Way Kandis dan merasa kecewa lantaran masyarakat dirugikan tidak bisa memilih wakil yang diharapkan karena ada kecurangan.
Atas peristiwa ini tentu sangat merugikan masyarakat, harusnya memilih wakil yang mereka suka jadi terkendala karena ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” tandasnya. (*)
Alteripost Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung merespons berbagai keluhan masyarakat terkait kenaikan tarif Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar dengan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para pemangku kepentingan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Muhammad Ghofur, membenarkan bahwa RDP akan digelar pada Senin, 6 Juli 2026, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Lampung.
Rapat tersebut akan menghadirkan sejumlah pihak terkait, di antaranya Direktur PT Bakauheni Terbanggi Besar Toll, Branch Manager Jalan Tol Terpeka PT Hutama Karya (Persero), Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung, serta Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Lampung.
Menurut Ghofur, agenda ini merupakan tindak lanjut atas berbagai isu yang berkembang di media massa serta aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD saat masa reses.
“Banyak warga mengeluhkan kenaikan tarif tol yang dinilai berdampak terhadap biaya transportasi dan distribusi barang di Provinsi Lampung,” ujarnya, Kamis (2/7/2026).
Melalui RDP tersebut, Komisi IV DPRD Lampung ingin memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai dasar penyesuaian tarif, dampaknya terhadap masyarakat, serta langkah-langkah yang dapat ditempuh agar kebijakan tersebut tetap memperhatikan kepentingan publik.
“Kami berharap RDP nanti menghasilkan solusi yang berimbang antara kepentingan investasi infrastruktur dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat, sehingga kebijakan tarif jalan tol tidak menjadi beban baru bagi warga maupun pelaku usaha di Lampung,” tutup Ghofur.(*)
Inflasi Lampung Juni 2026 Melandai, BI Pastikan Tetap Dalam Target
Tarif Tol Naik, DPRD Lampung Minta Penjelasan Pengelola dan Instansi Terkait
Bangun Sinergi dan Kolaborasi Bersama, Bupati Qudrotul Ikhwan Terima Audiensi PWI Tuba
