Lampung
Kemendagri Tekankan Daerah Untuk Meningkatkan Gerakan Menanam dan Operasi Pasar Murah
Alteripost Bandar Lampung – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, di Ruang Command Center lt.II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Rabu (13/03/2024).
Pada pengantarnya, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, menyampaikan bahwa rapat ini dilakukan sebagai upaya untuk terus mengatasi permasalahan harga dan distribusi bahan pokok di daerah.
“Ini merupakan rapat koordinasi yang pertama kali di bulan Ramadhan ini, yang sekaligus menjadi penekanan kita untuk terus berusaha keras dapat mengatasi permasalahan-permasalahan harga dan distribusi bahan-bahan pokok penting ini,” ucapnya.
Tomsi Tohir dalam hal ini juga menyajikan data daerah-daerah provinsi, kabupaten dan kota yang kondisi inflasinya masih tinggi dan berharap hal ini dapat menjadi perhatian daerah-daerah tersebut.
“Selain daripada 10 daerah tertinggi ini juga masih banyak provinsi kabupaten dan kota yang diatas rata-rata nasional. Saya berharap bisa menjadi perhatian,” tegasnya.
Diakhir Rapat, Tomsi Tohir menginstruksikan kepada kepala daerah untuk meningkatkan gerakan menanam dan operasi pasar murah sebagai upaya pemenuhan ketersediaan stok bahan pangan dan pengendalian harga.
“Teman-teman kepala daerah diharapkan agar meningkatkan atau melaksanakan gerakan menanam. Kedua, melaksanakan operasi pasar yang massive, jangan hanya satu kali lalu selesai. Tetapi, operasi pasar yang memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan harga,” tegasnya.
Sementara itu, Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dalam paparannya menyampaikan bahwa BPS telah mencatat kelompok yang memberikan andil inflasi terbesar pada Februari 2024 yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau.
“Berdasarkan rilis yang sudah dilakukan oleh BPS, untuk inflasi Februari 2024 BPS telah mencatat bahwa kelompok yang memberikan andil inflasi terbesar pada Februari 2024 adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau. Kelompok ini menyumbang andil terbesar pada inflasi Februari 2024 tidak hanya secara bulanan tetapi juga secara tahunan,” jelasnya.
Secara month-to-month Pada Februari 2024, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 1,00% hingga menyumbang andil inflasi sebesar 0,29% yang merupakan andil terbesar dibandingkan kelompok lainnya.
Komoditas yang paling dominan memberikan andil inflasi pada kelompok ini adalah Beras, Cabai Merah, Telur Ayam Ras, Daging Ayam Ras, serta Minyak Goreng.
“Beras memberikan andil yang terbesar yaitu sebesar 0,21% dengan inflasi sebesar 5,32% secara month-to-month pada Februari 2024,” jelasnya.
Selain dari komoditas penyumbang inflasi,
ada juga komoditas yang menyumbang deflasi pada Februari 2024 yaitu bawang merah, tomat dan cabai rawit.
“3 komoditas ini memberikan andil deflasi terhadap inflasi Februari 2024,” lanjutnya.
Untuk kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau secara year-on-year, Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau adalah komoditas sebagai penyumbang utama terhadap inflasi year-on-year pada Februari 2024.
“Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau secara year-on-year adalah sebesar 6,36% adapun komoditas yang memberikan atau menyumbang sebagai penyumbang utama terhadap inflasi year-on-year,” ungkapnya.
Amalia Adininggar Widyasanti juga mengungkapkan bahwa beras memberikan andil inflasi yang cukup signifikan.
“Beras dengan inflasi sebesar 18,41% dan andilnya cukup signifikan yaitu 0,67% kemudian diikuti oleh cabai merah, daging ayam ras, sigaret kretek emsin, tomat, bawang putih, dan gula pasir,” jelasnya
Selain dari komoditas penyumbang inflasi, Amalia juga mengungkapkan bahwa ada juga komoditas yang menyumbang deflasi year-on-year yaitu bawang merah, ikan segar, minyak goreng, dan cabai rawit.
Pasca rapat inflasi tersebut, Sekdaprov menyampaikan bahwa inflasi di Provinsi Lampung masih dalam batas range yang telah ditentukan. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Jembatan Perintis Garuda Diresmikan, Mobilitas dan Ekonomi Warga Lampung Selatan Kian Lancar
Perkuat Sinergi, Bupati Qudrotul Ikhwan Tandatangani Hibah Tanah Untuk Kejaksaan Negeri Tuba
Bupati Qudrotul Ikhwan Hadiri Rapat Paripurna DPRD Tuba
