DPRD
Ketua DPRD Mingrum Gumay Memberi Apresiasi Terhadap Pengelolaan Tol Bakauheni dan Terbanggi Besar Arus Mudik dan Balik Lebaran
Alteripost Bandar Lampung – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung, Mingrum Gumay, memberi apresiasinya terhadap pengelolaan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar yang berhasil memperlancar arus mudik dan balik Lebaran.
Dalam pernyataannya, Mingrum menyampaikan rasa syukur atas kelancaran yang terjadi, yang sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam memastikan kenyamanan dan keamanan bagi para pemudik.
“Kami sangat mengapresiasi kinerja pihak terkait, termasuk pengelola tol, dalam memastikan ketersediaan fasilitas dan pelayanan yang memadai bagi para pemudik,” ujar Mingrum.
Mingrum Gumay juga mengatakan bahwa kelancaran arus mudik dan balik merupakan hasil sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, kepolisian, dan stakeholder terkait lainnya.
Tol Bakauheni-Terbanggi Besar, sebagai akses utama menuju Lampung, telah menjadi jalur vital bagi ribuan pemudik yang pulang kampung menjelang Lebaran. Pengoperasian tol yang efisien dan penyediaan layanan yang memadai di rest area dan fasilitas terkait lainnya memainkan peran penting dalam meminimalisir kemacetan dan memastikan keamanan perjalanan.
Mingrum juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan pihak terkait dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam hal transportasi dan infrastruktur.
“Kami berharap kolaborasi ini dapat terus ditingkatkan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Lampung, terutama pada momen-momen penting seperti arus mudik dan balik Lebaran,” tandasnya.
“Dengan demikian, pengelolaan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar bukan hanya menjadi indikator keberhasilan dalam transportasi, tetapi juga menjadi cerminan dari kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas,” pungkasnya.(*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Provinsi Lampung Tahun 2025 menggelar rapat internal perdana, Rabu (29/04/2026). Rapat tersebut membahas penyusunan jadwal kerja serta strategi pembahasan LKPj Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung agar proses evaluasi berjalan maksimal dan tepat waktu.
Ketua Pansus LKPj DPRD Provinsi Lampung, Lesty Putri Utami, mengatakan pembahasan LKPj memiliki batas waktu selama 30 hari sejak dokumen disampaikan kepada DPRD. Dengan demikian, pembahasan diperkirakan harus selesai paling lambat 27 Mei 2026.
Namun, menurutnya jadwal tersebut beririsan dengan libur Hari Raya Iduladha, sehingga pansus berencana mempercepat sekaligus menyesuaikan agenda pembahasan agar hasilnya tetap optimal.
“Hari ini rapat internal terkait penjadwalan, karena secara aturan LKPj ini dibahas selama 30 hari sejak penyampaian. Kalau dihitung dari tanggal 27, maka maksimal selesai 27 Mei. Tetapi karena berdekatan dengan Lebaran Haji, maka harus dimajukan sedikit,” ujar Lesty.
Lebih lanjut Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Selatan tersebut menegaskan, pansus ingin pembahasan LKPj tahun ini dilakukan secara serius, mendalam dan objektif, dan bukan sekadar formalitas tahunan.
Menurutnya, laporan yang diterima DPRD setebal sekitar 660 halaman masih didominasi uraian administratif dan kode rekening, tanpa penjelasan yang memadai terkait capaian program.
“Jangan sampai pembahasan ini hanya seremoni. Kita ingin ada tindak lanjut nyata. Dari laporan setebal 660 halaman itu, banyak yang sifatnya administratif. Ini harus kita dalami secara serius,” tegasnya.
Bahkan, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung tersebut juga menyoroti adanya sejumlah program yang dinilai belum sinkron antara LKPJ dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), termasuk visi dan misi Gubernur serta Wakil Gubernur Lampung. Karena itu, pansus akan memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna meminta penjelasan langsung terkait realisasi kinerja dan pelaksanaan program selama tahun 2025.
“Kita ingin melihat apakah capaian kinerja 2025 benar-benar sesuai dengan tiga visi utama kepala daerah. Kalau tidak sinkron, tentu ini menjadi catatan penting,” ujarnya.
Selain membahas LKPj tahun berjalan, menurutnya. Pansus juga akan menelaah matriks tindak lanjut rekomendasi DPRD pada LKPj tahun 2023 dan 2024. Dari delapan temuan atau catatan evaluasi sebelumnya, menurut Lesty baru satu hingga dua program yang benar-benar dijalankan.
“Nanti kita lihat matriks 2023, 2024, lalu 2025. Dari delapan temuan sebelumnya, baru satu dua yang terlaksana. Ini jadi bahan evaluasi besar bagi gubernur untuk melihat kinerja OPD,” kata Lesty.
Untuk itu, Lesty menambahkan. Pansus telah meminta tambahan waktu kerja dari semula dijadwalkan selesai pada 18 Mei menjadi hingga 25 Mei 2026, agar pembahasan lebih komprehensif.
Menurut Lesty, TAPD akan menjadi pihak pertama yang dipanggil dalam agenda pembahasan karena memiliki peran sentral dalam koordinasi pelaksanaan anggaran daerah.
“Saya minta fokus awal dengan TAPD dan harus selesai dulu bersama TAPD, karena mereka panglima perang dalam pemerintahan daerah. Mereka harus paham persoalan di masing-masing OPD,” pungkasnya. (*)
Sekdaprov Marindo Kukuhkan Pengurus KORPRI Way Kanan
Lesty Pastikan Pansus LkPj DPRD Lampung Bakal Bekerja Secara Objektif
PWI Lampung Matangkan Persiapan Jelang Porwanas 2027
