Lampung Selatan
Hingga 2023, Program Bedah Rumah Bupati Lamsel Terealisasi Sebanyak 4.530 RTLH
Alteripost Kalianda – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel) dibawah kepemimpinan Bupati H. Nanang Ermanto terus menunjukkan konsistensinya untuk meningkatan taraf hidup dasar masyarakat. Terlebih untuk rumah tempat tinggal yang layak huni.
Buktinya, hingga tahun 2023 lalu setidaknya ada sebanyak 1.112 unit rumah tidak layak huni (RTLH) yang telah dilaksanakan rehabilitasi atau perbaikan dalam program Bedah Rumah yang diinisasi oleh Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Pemkab Lamsel, Aflah Efendi, ST, MT, MH, mengungkapkan, program bedah rumah tersebut merupakan salah satu program unggulan yang menjadi perhatian serius Bupati Lamsel, H. Nanang Ermanto.
Menurut Aflah Efendi, dari kurun waktu 2017 hingga 2023, kurang lebih ada sebanyak 4.530 unit RTLH yang telah dilakukan rehabilitasi dalam program Bedah Rumah. Aflah menyebut, sesuai data pada 2017, sebelumnya ada 13.221 unit RTLH yang tersebar di 17 kecamatan.
“Atas atensi khusus pak bupati, pak Nanang Ermanto, jumlah rumah tidak layak huni ini terus menurun. Hingga saat ini kurang lebih tinggal 8.691 unit RTLH saja,” ujar Aflah Efendi, Minggu 26 Mei 2024.
Aflah Efendi merincikan, pada 2017 program bedah rumah tersebut hanya mengandalkan pembiayaan dari APBN dengan realisasi hanya 280 RTLH saja. Kemudian baru pada 2018, Pemkab Lamsel merilis program bedah rumah tersebut dengan turut menganggarkan melalui APBD hingga terealisasi sebanyak 398 unit RTLH.
“Kemudian berturut pada 2019 terealisasi total 680 unit RTLH, lalu pada 2020 meningkat menjadi 1.030 unit RTLH. Kemudian 2021 dan 2022 terjadi penurunan realisasi dengan angka 532 unit dan 528 unit RTLH. Hal ini akibat dampak pembiayaan dari APBN yang juga menurun,” ungkap Aflah.
Lebih lanjut Aflah menjelaskan, akibat dampak menurunnya pembiayaan dari APBN, Pemkab Lamsel berupaya melakukan sejumlah inovasi dan terobosan guna memenuhi kebutuhan masyarakat untuk rumah layak huni.
“Kemudian timbul gagasan akan gerakan seribu rupiah (Geserbu) yang ditujukan ke pihak manapun yang peduli. Alhasil, dalam realisasinya Geserbu turut menyumbang 12 unit RTLH untuk dibedah. Kemudian CSR 19 unit, PGPM 5 unit, dan Baznas 13 unit RTLH,” kata Aflah.
Aflah Efendi menambahkan, bahwa yang menjadi persoalan utama dalam program bedah rumah RTLH adalah keterbatasan anggaran.
Karena menurutnya, anggaran yang ada tidak serta merta keseluruhannya diperuntukkan untuk program bedah rumah.
Sebab lanjut Aflah, ada pembangunan infrastruktur lain yang juga menjadi prioritas. Seperti pembangunan jalan, bangunan gedung representatif, jembatan, saluran air hingga penyediaan air bersih untuk masyarakat berupa sumur bor.
“Untuk tahun 2024 ini kami tidak menargetkan yang muluk-muluk. Yang pasti harapan kami trend-nya terus positif. Dalam artian angka unit RTLH yang direhabilitasi terus konsisten meningkat tiap tahunnya,” ujar Aflah mengakhiri. (*)
Alteripost Deli Serdang – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah terus diwujudkan melalui berbagai forum strategis tingkat nasional.
Salah satunya ditunjukkan Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, saat mengikuti Dialog Otonomi Daerah dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), sebagai upaya memperkuat kapasitas daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.
Dialog yang berlangsung di Convention Hall, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatra Utara, Kamis (2/7/2026), tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto.
Forum dialog tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian HUT ke-26 Apkasi yang mempertemukan para bupati dari seluruh Indonesia.
Selain mempererat sinergi antarpemerintah kabupaten, kegiatan itu juga menjadi ruang diskusi mengenai berbagai strategi penguatan otonomi daerah, peningkatan daya saing, hingga kolaborasi dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Dalam forum tersebut mengemuka bahwa pemerintah daerah dituntut semakin adaptif dan inovatif di tengah semakin terbatasnya ruang fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Kondisi tersebut mendorong setiap daerah untuk mampu mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD), meningkatkan efektivitas belanja, serta membangun berbagai bentuk kolaborasi antardaerah.
Bupati Radityo Egi Pratama, mengatakan Dialog Otonomi Daerah memiliki peran penting sebagai wadah bertukar gagasan sekaligus memperkuat sinergi antarpemerintah kabupaten dalam merumuskan solusi atas berbagai tantangan pembangunan.
“Apkasi menjadi ruang kolaborasi bagi pemerintah kabupaten untuk saling belajar, berbagi pengalaman, dan memperkuat sinergi. Berbagai inovasi yang lahir dari forum ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan,” ujar Bupati Egi.
Menurut Egi, penguatan jejaring antardaerah menjadi modal penting dalam mendorong lahirnya berbagai inovasi, khususnya dalam meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi potensi dan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang berkelanjutan.
Selama 26 tahun, Apkasi terus berperan sebagai wadah strategis bagi pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia dalam memperjuangkan aspirasi daerah, memperkuat kerja sama antardaerah, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Melalui keikutsertaannya dalam forum nasional tersebut, Pemkab Lampung Selatan berharap dapat memperluas jejaring kerja sama sekaligus mengadopsi berbagai praktik terbaik dari daerah lain guna mendorong pembangunan yang inovatif, berdaya saing, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)
Mengulas Kenaikan BI Rate ke 5,75, Apakah Sudah Efektif Dalam Menjaga Stabilitas Rupiah?
Wakil Bupati Hankam Hasan Pimpin Aksi Jumat Bersih di Perumahan Dinas 55 Menggala
Bupati Qudrotul Ikhwan Hadiri Muskab 1 Serikat Media Siber Indonesia Kabupaten Tuba
