Lampung
Pembangunan Bidang Kesehatan di Provinsi Lampung Terus Didorong Guna Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan
Alteripost Bandar Lampung – Gubernur Lampung yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Zainal Abidin, menjadi pembina apel mingguan di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, di Lapangan Korpri, Senin (03/06/2024).
Gubernur dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Staf Ahli bidang Ekubang menyebutkan bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan dilakukan dengan berkolaborasi dan melibatkan berbagai pihak terkait yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendorong masyarakat untuk hidup lebih sehat agar bisa lebih produktif sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian yang akan menjadikan Indonesia lebih maju.
Sistem kesehatan yang kuat diwujudkan dengan transformasi melalui 6 pilar. Adapun fokus 6 pilar transformasi kesehatan sebagai berikut :
1) Transformasi layanan primer,
2) Transfomasi layanan rujukan,
3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan,
4) Transformasi kesehatan, sistem pembiayaan
5) Transformasi Sumber Daya Manusia kesehatan, dan
6) Transformasi teknologi kesehatan.
Pemerintah Provinsi Lampung memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penguatan sistem kesehatan di berbagai sektor, sehingga seluruh komponen masyarakat dapat kembali produktif dan sehat.
Permasalahan kesehatan sangatlah kompleks dan bervariatif: adanya kematian (Kematian ibu, kematian bayi), kesakitan Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular dan status gizi (stunting, wasting, underweight, overweight). Pelayanan primer harus memberikan akses layanan kesehatan dasar kepada seluruh masyarakat dengan mengedepankan layanan promotif dan preventif berdasarkan siklus hidup manusia.
Indeks pembangunan manusia Provinsi Lampung tahun 2023 menunjukan pencapaian yang sangat baik dengan nilai 72,48 dan salah satu indeks kompositnya yang menunjukan peningkatannya adalah Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 74,17 tahun.
Pencapaian ini diikuti dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama bidang kesehatan (kematian ibu, kematian bayi, prevalensi stunting dan angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis) dengan katagori: baik. Universal Health Coverage (UHC)/Jaminan kesehatan semesta Provinsi Lampung tercapai sebesar 97,78%. Optimis, Rakyat Lampung Sehat Berjaya tercapai.
Dalam kesempatan ini, Gubernur berharap agar seluruh stakeholder terus memperbaiki kinerja pembangunan kesehatan kedepannya dengan pemenuhan akses dan mutu pelayanan kesehatan, penurunan angka kematian ibu dan bayi, perbaikan status gizi masyarakat, pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular serta penguatan Universal Health coverage (UHC).
“Saya berharap mari kita bekerja bersama-sama, bahu – membahu dengan semua lintas program dan lintas sektor berupaya untuk melakukan transformasi kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi, khususnya di Provinsi Lampung.” tutup Gubernur. (*)
Lampung
Raih Opini WTP 12 Kali Secara Beruntun, Pemprov Lampung Buktikan Tata Kelola Keuangan Akuntabel
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut sekaligus menjadi opini WTP ke-12 kali secara beruntun yang diraih Pemprov Lampung, sebagai bentuk konsistensi dalam menerapkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., mengatakan, bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah, DPRD Provinsi Lampung, serta berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Alhamdulillah, Pemprov Lampung kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh OPD sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan, serta dukungan DPRD Provinsi Lampung dalam menjalankan fungsi pengawasan,” ujar Marindo.
Menurutnya, opini WTP bukan sekadar penghargaan atau prestasi administratif semata, melainkan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan negara secara baik dan bertanggung jawab.
“Opini WTP dari BPK RI merupakan pengakuan tertinggi atas kualitas pengelolaan keuangan daerah. Namun bagi kami, WTP bukanlah tujuan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana tata kelola pemerintahan terus diperkuat agar semakin transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Sekdaprov Marindo menegaskan, keberhasilan meraih WTP selama 12 tahun berturut-turut juga menjadi modal penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Kepercayaan masyarakat adalah aset yang sangat berharga. Karena itu, capaian ini harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sekdaprov Marindo menyampaikan bahwa mempertahankan opini WTP membutuhkan komitmen berkelanjutan melalui penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Meraih WTP adalah sebuah pencapaian, tetapi mempertahankannya jauh lebih menantang. Diperlukan inovasi, peningkatan kapasitas SDM, penguatan sistem informasi, serta budaya akuntabilitas yang tertanam di seluruh lini pemerintahan,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan apresiasi kepada BPK RI dan BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional serta memberikan berbagai rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Atas nama Pemprov Lampung, kami mengucapkan terima kasih kepada BPK RI dan BPK Perwakilan Provinsi Lampung atas pelaksanaan pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan. Rekomendasi tersebut menjadi masukan yang sangat berharga untuk terus menyempurnakan pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Mirza menambahkan, Pemprov Lampung berkomitmen menjadikan capaian opini WTP sebagai momentum untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan.
“WTP adalah cerminan dari kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjaga amanah rakyat. Ke depan, kami akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi mendukung pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lampung,” kata Gubernur. (Red/Gus)
Raih Opini WTP 12 Kali Secara Beruntun, Pemprov Lampung Buktikan Tata Kelola Keuangan Akuntabel
RSUD Alimuddin Umar Terus Berbenah, Pemkab Lampung Barat Perkuat Layanan Kesehatan Masyarakat
Bupati Egi Raih Penghargaan Nasional, Bukti Pariwisata Lampung Selatan Kian Maju
