DPRD
Pj. Gubernur dan Ketua DPRD Hadiri Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-78 di Mapolda Lampung
Alteripost Lampung – Pj. Gubernur Samsudin dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Mingrum Gumay menghadiri upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-78 di Lapangan Mapolda Lampung. Senin (1/7/2024).
Pada kesempatan itu, Pj. Gubernur Samsudin mengapresiasi Polda Lampung atas kerjasama dan sinergi yang terjalin baik selama ini dengan Pemerintah Provinsi Lampung.
Dengan tema Polri Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas, upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-78 di Provinsi Lampung ini dipimpin langsung Kapolda Lampung Irjen Pol. Helmy Santika selaku inspektur upacara.
Tema tersebut representatif semangat Polri dalam menunjukkan gerak dinamis dan progresif seiring perkembangan zaman.
Memperingati HUT Bhayangkara ke-78, Pj. Gubernur Samsudin mengucapkan selamat ulang tahun Bhayangkara ke-78 tahun 2024.
“Polri Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas. Polri Professional berintegritas dambaan seluruh masyarakat Indonesia. Jadilah bhayangkara yang mengayomi serta melindungi rakyat lampung tercinta,” ujar Pj. Gubernur Samsudin.
Dalam sambutannya, Kapolda Lampung Irjen Pol. Helmy Santika menjelaskan bahwa Peringatan ke–78 Hari Bhayangkara tahun ini mengangkat tema “Polri Presisi mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas”.
Tema ini, lanjut Kapolda, menegaskan bahwa Polri tidak hanya bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendukung agenda nasional serta kebijakan pemerintah dengan menjaga integritas, profesionalisme, serta kemitraan dengan semua pihak terkait, polri berperan sebagai garda terdepan dalam menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Saat ini, dalam upaya menuju arah pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, jelasnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menekankan tiga hal pokok untuk menjadi acuan. Yaitu, pertama, pentingnya stabilitas bangsa; Kedua, harus adanya keberkelanjutan dan berkesinambungan; dan Ketiga, Sumber daya manusia unggul.
Dalam rangka peringatan Hari Bhayangkara ke-78, Polri dalam hal ini Polda Lampung melaksanakan beberapa kegiatan, salah satunya adalah bulan bakti presisi berupa bedah rumah, bakti religi dengan pembersihan dan perbaikan rumah ibadah, pembangunan sumber air bersih serta penyaluran bantuan sosial secara serentak di seluruh jajaran polda lampung. Polda Lampung juga menggelar bakti kesehatan dalam rangka Hari Bhayangkara ke-78.
Dalam kesempatan itu juga, Kapolda Lampung Irjen Pol. Helmy Santika menyampaikan pesan-pesan serta harapan ke depan untuk Polri dalam hal ini Polda Lampung dalam mendukung institusi Polri yang semakin baik dan dekat dengan masyarakat.
Diantaranya pertama, seluruh personel Polri tetap berkomitmen mengedepankan prinsip tegas, humanis dan merakyat di setiap pelaksanaan tugasnya.
Kedua, perkuat sinergitas dengan stakeholder dalam upaya bersama mengawal pembangunan bersama menuju indonesia emas 2045.
Ketiga, jaga terus soliditas internal dalam memberikan pelayanan terbaik guna merawat situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif.
Keempat, mengoptimalkan penegakan hukum yang tegas, humanis dan transparan.
Dan kelima, terus bersemangat untuk memberikan dharma bakti untuk bangsa.(*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyambut baik masukan konstruktif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung terkait perlunya pengetatan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Lampung. Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai krusial guna memastikan alokasi energi bersubsidi tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzan Sibron, yang menyoroti persoalan antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Fauzan menduga masih berlangsungnya antrean panjang disebabkan oleh kelalaian pengawasan serta adanya oknum yang menyalahgunakan mekanisme barcode subsidi.
“Saya belum melihat ada penguraian antrean. Justru sebaliknya, antrean ini semakin parah. Saya menduga masih ada kelalaian oleh petugas-petugas di SPBU,” ujar Fauzan, Kamis (07/10/2026).
Fauzan memaparkan, berdasarkan temuannya di lapangan, modus yang kerap terjadi melibatkan manipulasi identitas kendaraan saat proses pengisian bahan bakar.
“Yang saya temukan di lapangan, faktanya adalah banyak satu mobil menggunakan beberapa barcode dengan modus mengganti pelat. Ini yang terjadi di lapangan,” ungkapnya.
Menyikapi dinamika tersebut, legislatif mengusulkan agar Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina Patra Niaga guna memberlakukan verifikasi ganda di lapangan. Verifikasi tersebut mencakup kewajiban mencocokkan barcode dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli.
“Ketika mereka mengisi BBM subsidi, selain menunjukkan barcode yang kemudian di-scan, mereka juga harus menunjukkan STNK aslinya,” kata Fauzan.
Ia menegaskan, langkah pencocokan fisik STNK selaras dengan sistem registrasi awal yang telah ditetapkan oleh regulator hilir migas.
“Di peraturan yang ada di BPH Migas itu sudah tertera bahwa barcode mekanismenya di-input melalui STNK. Maka petugas di lapangan bisa mencocokkan antara STNK dan barcode itu,” jelasnya.
Selain pemeriksaan STNK, pengawasan diusulkan mencakup pengecekan bagasi kendaraan yang dicurigai serta pengerahan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung untuk memperkuat ketertiban di area SPBU.
“Kalau ini bisa dilaksanakan dan berlaku di Lampung, maka Satpol PP Pemerintah Provinsi bisa ditugaskan di SPBU-SPBU ini untuk mengawasi. Itu kewenangannya ada di Pak Gubernur,” ucapnya.
Fauzan menegaskan bahwa rangkaian langkah pengawasan ini murni ditujukan untuk menegakkan integritas penyaluran BBM subsidi, bukan menghambat hak konsumsi warga.
“Ini bukan untuk menghambat masyarakat mengisi subsidi, tetapi untuk mengurai permainan-permainan yang ada di lapangan. Kalau ini tidak dilaksanakan, maka antrean akan terus terjadi,” tegasnya.
Terkait ketersediaan stok, DPRD Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap langkah proaktif Pemprov Lampung yang telah mengajukan usulan penambahan kuota BBM subsidi ke BPH Migas. Namun, penambahan volume pasokan harus berjalan seiring dengan penindakan tegas terhadap segala bentuk penyimpangan.
“Penambahan kuota itu kita tetap berharap kepada BPH Migas, apa yang telah diajukan Pemerintah Provinsi melalui gubernur bisa direalisasikan, karena sampai saat ini kita belum menerima jawabannya,” tutur Fauzan.
Ia menambahkan, ketegasan pengawasan di lapangan merupakan kunci utama penyelesaian masalah.
“Penambahan kuota tidak cukup kalau oknum-oknum ini tidak diberantas,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Budhi Darmawan menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung segera mengambil langkah koordinasi dengan pihak terkait.
“Dinas ESDM akan terus melakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk melakukan pengecekan lebih detail mengenai keabsahan kendaraan dan qr code yang bertujuan agar subsidi bbm tepat sasaran,” ucap Budhi.
Kata dia, Pemprov Lampung bakal berkomitmen menindaklanjuti masukan tersebut melalui penguatan koordinasi bersama aparat penegak hukum, Pertamina, dan instansi terkait guna menjamin transparansi, ketertiban, dan keadilan distribusi BBM bersubsidi bagi seluruh masyarakat Lampung. (Rls)
OJK Tindak Lanjuti Masukan MSCI, Reformasi Pasar Modal Terus Berjalan
Ambil Berkas Formulir Pendaftaran Ketua PWI Lampung, Wira Optimis Kembali Terpilih
Gubernur Lampung: Penanganan Karhutla Dipercepat Secara Tepat dan Efektif
