Lampung
Pj. Gubernur Samsudin Gelar Acara Silaturahmi dan Ramah Tamah dengan Wakasal Lasmana Madya TNI Erwin S. Aldedharma
Alteripost Bandar Lampung – Pj. Gubernur Lampung Samsudin menggelar acara silaturahmi dan ramah tamah dengan Wakil Kepala Staf TNI AL (Wakasal) Lasmana Madya TNI Erwin S. Aldedharma di Mahan Agung Rumah Dinas Gubernur Lampung. Selasa (9/7/2024).
Pada kesempatan itu, Samsudin mengapresiasi peran TNI Angkatan Laut dalam menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia, serta dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pesisir Lampung.
Samsudin mengatakan bahwa kehadiran Wakasal menjadi sebuah kehormatan yang besar bagi masyarakat Lampung.
Menurutnya, momentum ini tidak hanya sekadar pertemuan formal, tetapi juga merupakan kesempatan emas untuk menguatkan hubungan yang harmonis antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan TNI Angkatan Laut yang telah lama menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah maritim Indonesia.
“Saya yakin bahwa silaturahmi dan ramah tamah ini merupakan wujud dari komitmen bersama untuk terus memperkokoh sinergi antara pemerintah daerah, TNI Angkatan Laut, dan seluruh komponen masyarakat dalam mendukung terwujudnya Lampung yang maju dan sejahtera,” ujarnya.
Samsudin juga berterima kasih atas segala upaya jajaran TNI Angkatan Laut dalam mendukung berbagai program pembangunan nasional, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Mengakhiri sambutannya, Pj. Gubernur Samsudin mengajak seluruh tamu yang hadir untuk manfaatkan momentum ini untuk saling bertukar pikiran, mempererat tali persaudaraan, serta menjalin kerjasama yang lebih erat demi kepentingan bersama.
Sementara itu, Wakasal Lasmana Madya TNI Erwin S. Aldedharma mengatakan ramah tamah atau silaturahmi ini menunjukan bahwa komunikasi dan hubungan antara institusi TNI AL dengan Pemerintah Provinsi Lampung selama ini berjalan dengan sangat baik.
Laksdya Erwin mengatakan bahwa selain letaknya yang strategis diantara Samudera Hindia, Laut jawa dan Selat Sunda serta kekayaan alamnya yang melimpah, Provinsi Lampung juga menjadi rumah bagi pangkalan angkatan laut yaitu Lanal Lampung dan Brigif 4 Marinir.
Menurutnya, keberadaan 2 pangkalan tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung operasional TNI AL di wilayah Lampung dan sekitarnya.
“Sekaligus juga menjadi ujung tombak dalam pembinaan potensi maritim di wilayah Provinsi Lampung,” ujarnya.
Laksdya Erwin mengucapkan terima kasih serta mengapresiasi atas kerjasama yang telah terjalin dengan baik antara TNI AL dengan Pemerintah Provinsi Lampung.
Ia berharap hubungan dan kerjasama baik yang telah terjalin selama ini dapat dipertahankan serta ditingkatkan pada masa yang akan datang.(*)
Alteripost Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang masih menjadi ancaman serius di tengah masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam Konferensi Pers Pengungkapan Kasus TPPO di Siger Lounge Polda Lampung, Selasa (12/05/2026).
Dalam kesempatan itu, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Lampung atas keberhasilan mengungkap kasus dugaan perdagangan orang yang menimpa dua anak perempuan asal Bandar Lampung berinisial R dan BAA.
“Kami menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Kapolda dan jajaran Polda Lampung yang telah berhasil mengungkap kasus TPPO ini. Kasus TPPO masih menjadi ancaman serius, terutama bagi anak dan perempuan di Provinsi Lampung,” ujar Gubernur.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung sangat prihatin dan mengutuk keras praktik perdagangan orang yang menimpa anak di bawah umur.
“Saya sebagai Gubernur menegaskan Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen penuh melindungi anak-anak di Provinsi Lampung dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. UPTD PPA Provinsi Lampung hadir sebagai garda terdepan dan akan memastikan setiap korban mendapat layanan aman, nyaman, gratis, dan tuntas sampai korban pulih dan berdaya kembali,” tegasnya.
Gubernur menjelaskan, sejak menerima informasi dari Polda Lampung terkait pemulangan korban dari Polda Jawa Timur pada 10 Mei 2026, tim UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Lampung langsung bergerak melakukan pendampingan.
Pendampingan tersebut meliputi asesmen kondisi fisik, psikologis, dan sosial korban, penyediaan rumah aman (shelter) dengan pengawasan 24 jam, layanan kesehatan dan visum di RSUD Abdul Moeloek, hingga konseling trauma intensif untuk pemulihan psikologis korban.
Selain itu, Pemprov Lampung juga memberikan pendampingan hukum melalui penasihat hukum yang mendampingi korban selama proses hukum berlangsung. Pemerintah turut menyiapkan reintegrasi sosial bersama dinas sosial kabupaten/kota guna memastikan korban dapat kembali melanjutkan pendidikan.
“Korban ini masih duduk di kelas 3 SMP dan ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. Negara wajib hadir mendampingi korban sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS dan Perpres Nomor 65 Tahun 2020,” katanya.
Sebagai langkah pencegahan, Pemerintah Provinsi Lampung juga akan mengeluarkan surat edaran kepada seluruh bupati, wali kota, dan kepala desa se-Lampung untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap TPPO.
Gubernur mengajak masyarakat, khususnya orang tua, untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak, terutama dari modus bujuk rayu melalui media sosial.
“Kepolisian dan pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Mari sama-sama kita awasi anak-anak kita dari modus bujuk rayu di media sosial. Laporkan segera jika melihat indikasi TPPO atau kekerasan terhadap anak kepada kepolisian, call center UPTD PPA Provinsi Lampung 0811-1791-1120, hotline SAPA 129, atau kantor polisi terdekat,” ajaknya.
Ia juga meminta media menjaga identitas korban demi masa depan anak-anak tersebut.
“Kami akan kawal kasus ini sampai tuntas. Kami sampaikan bahwa kalian tidak sendiri, pemerintah akan mendampingi sampai pulih,” tambahnya.
Sementara itu, Kapolda Lampung Helfi Assegaf mengungkapkan bahwa kasus tersebut merupakan dugaan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO.
Ia menjelaskan, kasus bermula ketika tersangka berinisial SAS (17 tahun 11 bulan) diduga mengajak korban bekerja di Surabaya sebagai terapis “plus-plus” dengan iming-iming gaji Rp2 juta per minggu.
“Keuntungan yang diterima pelaku dari setiap korban yang menerima tamu sebesar Rp30 ribu,” jelas Kapolda.
Polda Lampung mengamankan korban dan tersangka pada 9 Mei 2026 serta menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen identitas, tangkapan layar percakapan WhatsApp, tiket perjalanan, dan telepon genggam milik tersangka.
Kapolda menyebut tersangka dijerat Pasal 2 juncto Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO yang pengaturannya disesuaikan dengan Pasal 455 Ayat 1 KUHP juncto Pasal 622 Ayat 1 Huruf g dan Ayat 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
“Kami mengimbau seluruh masyarakat Lampung, khususnya orang tua, guru, dan lembaga perlindungan anak, untuk bersama-sama meningkatkan pengawasan dan langkah pencegahan terhadap TPPO yang semakin marak terjadi,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana memastikan Pemerintah Kota Bandar Lampung akan mendampingi keberlanjutan pendidikan kedua korban.
“Anak-anak ini masih kelas 3 SMP dan kemarin belum mengikuti ujian. Insyaallah besok mereka akan melaksanakan ujian dan kami bertanggung jawab memastikan mereka dapat melanjutkan pendidikan ke SMA atau SMK di Bandar Lampung,” ujarnya.
Eva Dwiana juga menyampaikan pihaknya akan melakukan pengawasan lebih ketat terhadap penggunaan telepon genggam di kalangan pelajar SMP melalui koordinasi dengan sekolah dan orang tua. (*)
Gubernur, Kapolda dan Wali Kota Pastikan Pendidikan Korban TPPO Tetap Berjalan
Berhasil Ungkap Kasus TPPO, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bandarlampung Apresiasi Jajaran Polda Lampung
HLM TP2DD 2026, BI dan Pemkab Lampung Tengah Perkuat Sinergi Digitalisasi
