Lampung
Presiden Joko Widodo Didampingi Pj. Gubernur Lampung Tinjau RSUD Dr. H. Bob Bazar Lamsel
Alteripost Lampung Selatan – Presiden Joko Widodo didampingi oleh Pj. Gubernur Lampung Samsudin melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Bob Bazar, SKM, di Kabupaten Lampung Selatan, Kamis (11/07/2024).
Menurut Pj Gubernur, kunjungan Presiden ke RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM bertujuan untuk meninjau fasilitas serta pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit kepada masyarakat, khususnya peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Dalam pertemuan tersebut, Direktur RSUD Dr. H. Bob Bazar, Reny Indrayani, menjelaskan bahwa rumah sakit tipe C ini menyediakan berbagai pelayanan medis, termasuk 26 dokter spesialis. Namun, rumah sakit masih membutuhkan kehadiran spesialis tambahan seperti dokter jantung, dokter saraf intervensi, dan dokter kanker.
“Kami sangat memerlukan tambahan spesialis di bidang-bidang tersebut untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di sini,” ujar Reny Indrayani.
Reny juga mengungkapkan harapannya agar pemerintah dapat menambah fasilitas di RSUD tersebut. Rumah sakit ini mengalami keterbatasan kapasitas, di mana jumlah pasien rawat inap per bulan mencapai sekitar 400-500 orang, sementara tempat tidur yang tersedia hanya 250. Hal ini menyebabkan rumah sakit sering mengalami over kapasitas.
“Dengan adanya tambahan fasilitas dan ruangan perawatan, kami berharap bisa lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tambah Reny.
Selama kunjungan, beberapa pasien RSUD juga menyampaikan apresiasi mereka terhadap pelayanan BPJS. Syahrani, salah satu pasien, mengungkapkan rasa terima kasihnya. “Alhamdulillah, pelayanan BPJS sangat membantu kami,” kata Syahrani, yang telah berobat di RSUD tersebut sejak 2016.
Hal yang sama disampaikan oleh Ruslinawati yang juga mengungkapkan kepuasan terhadap pelayanan yang diterima. Namun, ia berharap adanya penambahan peralatan dan fasilitas kesehatan di rumah sakit agar tidak perlu lagi melakukan perjalanan jauh ke Bandar Lampung untuk penanganan penyakit berat.
“Pelayanan di sini cukup bagus, tetapi alat-alat kesehatan perlu ditingkatkan. Untuk penyakit berat seperti jantung, kami harus pergi ke Bandar Lampung, yang cukup jauh dan memakan waktu,” ungkap Ruslinawati.
Kunjungan Presiden Jokowi ini menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas fasilitas dan pelayanan kesehatan di Indonesia, khususnya di rumah-rumah sakit daerah. Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan ini adalah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Pj. Gubernur Lampung Samsudin, serta Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto. (*)
Alteripost.co, Jakarta-
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan kepada Provinsi Lampung. Penghargaan ini diberikan atas penguatan pendidikan antikorupsi melalui implementasi Pendidikan Antikorupsi (PAK) pada muatan lokal.
Penghargaan tersebut diterima Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam kegiatan Peluncuran Indeks Integritas Pendidikan Tahun 2026 bertajuk “Membangun Pendidikan Antikorupsi, Mewujudkan Indonesia Berintegritas” di Gedung Juang, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi KPK terhadap upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengimplementasikan Pendidikan Antikorupsi sebagai bagian dari pembelajaran di satuan pendidikan.
Di Provinsi Lampung, Pendidikan Antikorupsi telah diterapkan sebagai bagian dari muatan lokal pada jenjang pendidikan menengah melalui Peraturan Gubernur. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pendidikan karakter dan integritas peserta didik di lingkungan sekolah.
Penguatan Pendidikan Antikorupsi di Lampung tidak hanya diarahkan pada pemahaman peserta didik mengenai korupsi. Tetapi juga pada pembentukan karakter dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kemandirian, kerja keras, kepedulian dan keberanian.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan pendidikan antikorupsi perlu dimulai dari ruang kelas. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik agar mampu membedakan hal yang baik dan buruk serta memiliki integritas dalam kehidupan sehari-hari.
Menurut Setyo, penguatan pendidikan antikorupsi merupakan tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat hingga pemerintah. Karena itu, pendidikan antikorupsi perlu dibangun sebagai bagian dari ekosistem pendidikan dan tidak berjalan secara sektoral.
Dalam kesempatan tersebut, Setyo secara khusus mengapresiasi langkah Provinsi Lampung yang menerapkan pendidikan antikorupsi melalui muatan lokal.
“Seperti Gubernur Lampung, ya, ada muatan lokal, kurikulum muatan lokal untuk SMA dan SMK yang sudah diinstruksikan supaya diajarkan,” kata Setyo.
Menurut Setyo, penerapan Pendidikan Antikorupsi sebagai muatan lokal di Lampung dapat menjadi langkah awal sekaligus contoh yang dapat dikembangkan oleh daerah lain dalam memperkuat pendidikan antikorupsi.
“Meskipun ini sifatnya muatan lokal, tapi setidaknya itu bisa dijadikan sebagai pilot project. Sebagai awal untuk melakukan yang terbaik,” ujarnya.
Setyo berharap praktik baik yang telah dilakukan Provinsi Lampung dapat ditularkan kepada daerah lainnya. Menurutnya, daerah yang telah memiliki praktik baik dalam penguatan integritas pendidikan dapat menjadi contoh bagi kepala daerah lainnya untuk bersama-sama meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan.
“Harapannya ini menyebar ke semuanya. Kepala daerah, gubernur, semuanya ikut dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah yang lain yang sudah bagus,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya menjadikan pendidikan antikorupsi sebagai kebiasaan atau gaya hidup, sehingga nilai-nilai integritas dapat tumbuh sejak peserta didik berada di lingkungan pendidikan.
Peluncuran Indeks Integritas Pendidikan Tahun 2026 menjadi bagian dari upaya KPK memetakan kondisi integritas pendidikan di Indonesia melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan.
SPI Pendidikan mencakup aspek karakter peserta didik, ekosistem pendidikan serta tata kelola pendidikan. Hasil pemetaan tersebut menjadi dasar bagi KPK dalam menyusun rekomendasi penguatan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi.
SPI Pendidikan telah dilaksanakan sejak 2021. Pada tahap awal, Lampung menjadi salah satu dari tiga provinsi yang menjadi lokasi uji coba instrumen SPI Pendidikan bersama DKI Jakarta dan Jawa Barat.
Penghargaan ini menjadi apresiasi atas upaya Provinsi Lampung dalam memperkuat pendidikan antikorupsi melalui muatan lokal sekaligus mendorong tumbuhnya budaya integritas sejak lingkungan pendidikan. (Rls)
Mendiktisaintek Dorong Karya Riset UBL Jadi Produk Bernilai Ekonomi
Pemprov Lampung Sabet Penghargaan atas Penguatan Pendidikan Antikorupsi
HIPMI Bandar Lampung Gelar Rakercab dan Diklatcab, Dorong Generasi Muda Jadi Pengusaha
