Lampung Selatan
Pembangunan SMPN 3 Tanjung Bintang Dimulai, Bupati Nanang: Fundamen Generasi Emas 2045
Alteripost Tanjung Bintang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel) melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri 3 Tanjung Bintang, di Desa Rejomulyo, Kecamatan Tanjung Bintang, Selasa (27/8/2024).
Proses pembangunan yang memakan anggaran sebesar Rp4.474.804.860 diatas lahan seluas 10.850 m2 itu, ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto.
Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto mengatakan, pembangunan fasilitas pendidikan itu adalah langkah strategis dalam menyiapkan generasi muda yang berkompeten dan berkarakter.
Hal ini mengingat, pendidikan merupakan fundamen dasar yang harus dimiliki oleh setiap anak bangsa menuju generasi emas 2045.
“Ini tantangan bagi kita, khususnya di dunia pendidikan. Kita harus mempersiapkan generasi Lampung Selatan untuk menuju Indonesia emas 2045,” kata Nanang.
Nanang berharap, seluruh elemen masyarakat bisa peduli terhadap dunia pendidikan. Karena, dunia pendidikan adalah kunci dari pembangunan bangsa dan negara.
“Harapan saya kepada seluruh elemen masyarakat, tokoh masyarakat, orang tua, tokoh agama memiliki rasa kepedulian kepada anak-anak kita,” ujar Nanang.
Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, Asep Jamhur mengatakan, pembangunan SMP Negeri 3 Tanjung Bintang tersebut merupakan bagian dari langkah pemerintah daerah dalam mendukung program Swasembada Sekolah di Kabupaten Lampung Selatan.
“Tujuannya mendukung progran swasembada sekolah, pendidikan yang merata dan terjangkau, serta penguatan terhadap pendidikan SD dan SMP di Lampung Selatan,” kata Asep Jamhur. (*)
Lampung Selatan
Program Rumah Subsidi di Lampung Selatan Tawarkan Cicilan Hingga 40 Tahun
Alteripost Jati Agung – Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama mendampingi kunjungan kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait di Lampung Selatan, Kamis (7/5/2026). Kunjungan tersebut membawa angin segar bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program pembiayaan rumah subsidi dengan bunga ringan dan tenor kredit hingga 40 tahun.
Kegiatan dipusatkan pada acara Kredit Program Perumahan (KPP) bertajuk Kolaborasi Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang berlangsung di Gedung Parrona, Jalan Terusan Ryacudu, Gedung Harapan, Kecamatan Jati Agung.
Program itu menekankan kolaborasi pembiayaan perumahan bagi masyarakat melalui dukungan berbagai lembaga seperti Bank BTN, BP Tapera, PNM, SMF dan sejumlah mitra lainnya. Melalui program tersebut, masyarakat kini dapat mengakses kredit rumah dengan bunga mulai 5,59 persen per tahun serta skema cicilan yang lebih ringan.
Menteri PKP RI, Maruarar Sirait mengatakan, Presiden RI Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap sektor perumahan rakyat sebagai bagian dari pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.
“Presiden Prabowo memerintahkan kepada saya untuk mempersiapkan kota-kota baru di sekitar Jakarta, Medan, Makassar, Manado dan berbagai daerah lainnya agar tercipta pusat-pusat pertumbuhan baru,” ujar Maruarar.
Menurutnya, pemerintah juga terus memperluas kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar semakin mudah memiliki rumah layak huni. Salah satu kebijakan yang disiapkan yakni memperpanjang tenor kredit rumah subsidi dari 20 tahun menjadi 40 tahun.
“Presiden juga memerintahkan agar masa kredit diperpanjang menjadi 40 tahun sehingga cicilan masyarakat menjadi lebih ringan. Selain itu, BPHTB dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR di Lampung juga sudah digratiskan,” katanya.
Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah strategis untuk membantu masyarakat yang selama ini kesulitan memiliki rumah akibat tingginya cicilan dan biaya administrasi.
Sementara itu, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama berharap program kolaborasi pembiayaan perumahan tersebut dapat membuka akses kepemilikan rumah yang lebih luas bagi masyarakat di daerahnya, khususnya kalangan pekerja dan keluarga muda.
Ia juga berharap sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan dan pengembang dapat mempercepat pemerataan hunian layak sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak, terjangkau dan berkelanjutan. (*)

