Lampung Selatan
DPRD Lamsel: Penurunan PAD dan Belanja Modal Harus Jadi Perhatian Khusus Dalam Perencanaan
Alteripost Kalianda – Penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disebabkan dari turunnya proyeksi target pendapatan pajak daerah sebesar Rp. 19.509.555.543 atau turun 8,73 %.
Selain itu penurunan proyeksi target PAD di sektor pajak daerah harus mendapat perhatian serius dalam hal perencanaan dan realisasi pencapaiannya dikarenakan Pajak dan Retribusi Daerah adalah penyumbang terbesar PAD.
Hal tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PKS DPRD Lampung Selatan (Lamsel), M Akyas dalam pandangan umum fraksinya pada Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar KUA-PPAS perubahan APBD Kabupaten Lamsel, yang dipusatkan di ruang sidang utama kantor DPRD, Senin (22/7/2024).
Menurut fraksi PKS yang disampaikan juru bicaranya, harus ada Peningkatan kinerja OPD-OPD yang diamanahi target pencapaian PAD dalam hal kreatifitas dan inovasi, sumber PAD baru untuk menambah pencapaian PAD.
Penurunan Belanja Modal juga menjadi perhatian dari Fraksi PKS, terutama Belanja Modal Peralatan dan mesin yang turun 4,5 miliyar dan penambahan Belanja Modal Jalan Jaringan, Irigasi sebesar 1,4 miliyar,
“Hal ini menunjukkan bahwa belanja modal jalan bisa ditingkatkan dengan refocunsing dan rasionalisasi belanja daerah.”ujarnya.
Maka Pemkab Lamsel perlu kecermatan dan kehati-hatian juga dalam realisasi pelaksanaan kegiatan terutama dalam hal pencapaian keseimbangan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah agar tidak terjadi defisit anggaran di akhir tahun.”pungkas juru bicara Fraksi PKS M Akyas dalam penyampaian pandangan umum fraksinya.(*)
Alteripost Jati Agung – Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama mendampingi kunjungan kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait di Lampung Selatan, Kamis (7/5/2026). Kunjungan tersebut membawa angin segar bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program pembiayaan rumah subsidi dengan bunga ringan dan tenor kredit hingga 40 tahun.
Kegiatan dipusatkan pada acara Kredit Program Perumahan (KPP) bertajuk Kolaborasi Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang berlangsung di Gedung Parrona, Jalan Terusan Ryacudu, Gedung Harapan, Kecamatan Jati Agung.
Program itu menekankan kolaborasi pembiayaan perumahan bagi masyarakat melalui dukungan berbagai lembaga seperti Bank BTN, BP Tapera, PNM, SMF dan sejumlah mitra lainnya. Melalui program tersebut, masyarakat kini dapat mengakses kredit rumah dengan bunga mulai 5,59 persen per tahun serta skema cicilan yang lebih ringan.
Menteri PKP RI, Maruarar Sirait mengatakan, Presiden RI Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap sektor perumahan rakyat sebagai bagian dari pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.
“Presiden Prabowo memerintahkan kepada saya untuk mempersiapkan kota-kota baru di sekitar Jakarta, Medan, Makassar, Manado dan berbagai daerah lainnya agar tercipta pusat-pusat pertumbuhan baru,” ujar Maruarar.
Menurutnya, pemerintah juga terus memperluas kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar semakin mudah memiliki rumah layak huni. Salah satu kebijakan yang disiapkan yakni memperpanjang tenor kredit rumah subsidi dari 20 tahun menjadi 40 tahun.
“Presiden juga memerintahkan agar masa kredit diperpanjang menjadi 40 tahun sehingga cicilan masyarakat menjadi lebih ringan. Selain itu, BPHTB dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR di Lampung juga sudah digratiskan,” katanya.
Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah strategis untuk membantu masyarakat yang selama ini kesulitan memiliki rumah akibat tingginya cicilan dan biaya administrasi.
Sementara itu, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama berharap program kolaborasi pembiayaan perumahan tersebut dapat membuka akses kepemilikan rumah yang lebih luas bagi masyarakat di daerahnya, khususnya kalangan pekerja dan keluarga muda.
Ia juga berharap sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan dan pengembang dapat mempercepat pemerataan hunian layak sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak, terjangkau dan berkelanjutan. (*)
Itjen Kemendagri Dorong Pemprov Lampung Tingkatkan Kinerja Pemerintahan
Polda Lampung Ungkap Kasus Love Scamming yang Dikendalikan dari Dalam Rutan Kotabumi
Bahas Sejumlah Program, DPD Golkar Tuba Gelar Rapat Kerja Perdana Konsolidasi dan Silaturahmi Kepengurusan Baru
