Lampung
Pj. Gubernur Samsudin Apresiasi Kinerja MUI dan Ajak Berkontribusi Aktif Dalam Pembangunan Masjid Al-Hijrah Kota Baru
Alteripost Bandar Lampung – Pj. Gubernur Lampung Samsudin menerima kunjungan silaturahmi dari pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Senin (30/9/2024).
Kunjungan tersebut juga dalam rangka membahas program kerja MUI Lampung.
Pj. Gubernur Samsudin mengapresiasi kinerja dan program-program kerja MUI Lampung yang turut berkontribusi aktif dalam pembangunan di Provinsi Lampung.
Menurutnya, kontribusi MUI di Provinsi Lampung telah sejalan dengan program yang telah dicanangkan oleh MUI Pusat dan Pemprov Lampung.
“Tentu saya beri apresiasi atas organisasi yang baik, yang dilakukan oleh MUI Lampung,” ujarnya.
Samsudin meminta kepada MUI Lampung untuk turut serta memberikan perhatian kepada pembangunan Masjid Al-Hijrah yang ada di kawasan Kota Baru, Jati Agung.
Ia mengungkapkan bahwa saat ini pembangunan Masjid tersebut telah dimulai kembali dengan tidak menggunakan dana APBD Provinsi Lampung.
“Saya menggagas masjid ini akan kita bangun dari tahun 2024 tanpa menggunakan APBD terlebih dahulu, itu yang bisa dilakukan dan alhamdulillah sudah terkumpul donasi dari sana sini,” ungkapnya.
Samsudin meyakini bahwa dengan didahulukan-nya pembangunan Masjid Al-Hijrah ini akan menjadi sebuah kebarokahan dalam kelanjutan pembangunan kawasan Kota Baru.
Ketua Umum MUI Lampung Prof KH. Moh. Mukri mengatakan bahwa MUI Lampung merupakan salah satu MUI daerah yang paling aktif menurut pengurus pusat.
Prof. Mukri juga mengungkapkan bahwa MUI Lampung memiliki lembaga Ganas Annar yang bertugas dalam pendampingan narkoba di Provinsi Lampung dan telah bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).
Selain itu, ia menyampaikan bahwa MUI Lampung juga memiliki lembaga yang menangani tentang permasalahan lingkungan, seni dan budaya.
“Kita minta kepada teman-teman untuk memberikan konsen terutama pondok-pondok pesantren dan masjid-masjid yang ramah lingkungan,” pungkasnya.
Prof. Mukri mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang telah memberikan atensi dan perhatian kepada MUI Provinsi Lampung selama ini.
Hadir mendampingi Pj. Gubernur Samsudin, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Achmad Saefulloh dan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Yulia Megaria.(*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengikuti Grand Entry Meeting Pemeriksaan Tematik Nasional Ketahanan Energi Tahun 2026 yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) secara daring dari Ruang Kerja Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Kamis (20/8/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan mengikuti kegiatan tersebut didampingi Kepala Bappeda Anang Risgiyanto, Kepala BPKAD Mirza Irawan Dwi Atmaja, Inspektur Provinsi Lampung Bayana, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo, serta sejumlah perwakilan OPD terkait.
Grand Entry Meeting merupakan pertemuan awal untuk menyamakan persepsi, membangun komunikasi, serta menyampaikan ruang lingkup dan metodologi pemeriksaan lintas sektor (cross-cutting audit) dalam mengawal program prioritas nasional ketahanan energi dari hulu hingga hilir.
Pemeriksaan tersebut bertujuan mengawal agenda Asta Cita bidang ketahanan energi pada Semester II Tahun 2026, menyelaraskan pengawasan keuangan negara dengan RPJMN 2025–2029, serta memastikan pengelolaan sektor energi berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
Ketua BPK RI Isma Yatun mengatakan ketahanan energi merupakan persoalan nasional yang membutuhkan sinergi lintas sektor dan lintas pemerintahan.
“Upaya mewujudkan ketahanan energi tidak lagi menjadi tantangan sektoral, melainkan sebagai tujuan nasional yang menuntut sinergi berbagai kebijakan, sumber daya, dan pelaksanaan program.” ucapnya.
Menurut Isma, pemerintah daerah memiliki peran strategis melalui penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dan integrasinya ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
BPK mencatat, dari 37 provinsi, 36 provinsi telah memasukkan indikator energi baru terbarukan (EBT) dalam RPJMD 2025–2029. Namun, baru tujuh provinsi yang targetnya telah selaras dengan RUED.
“Karena itu, kepemimpinan kepala daerah menjadi kunci dalam menyelaraskan Rencana Umum Energi Daerah dengan RPJMD agar target energi nasional dapat dicapai secara konsisten,” ujar Isma.
Isma Yatun juga menjelaskan, pemeriksaan tematik nasional ini tidak hanya menilai aspek kepatuhan, tetapi juga efektivitas kebijakan, program, dan pemanfaatan sumber daya di sektor energi.
Pemeriksaan akan melihat berbagai persoalan lintas sektor, mulai dari perencanaan, regulasi, pendanaan, infrastruktur, koordinasi antarinstansi hingga pelaksanaan program di tingkat pusat dan daerah.
“Pemeriksaan ini tidak hanya berfokus pada kepatuhan, tetapi juga menilai efektivitas kebijakan, program, dan pemanfaatan sumber daya untuk mengidentifikasi capaian, tantangan, serta akar permasalahan yang memengaruhi ketahanan energi,” ujarnya
Isma berharap pemeriksaan tersebut menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan dan memberikan dampak nyata.
“Kami berharap proses pemeriksaan ini menjadi ruang bersama untuk membangun pemahaman yang utuh atas capaian, tantangan, risiko, pola, dan praktik baik on the ground sehingga menghasilkan rekomendasi yang relevan, implementatif, dan berdampak nyata,” ucap Isma.
Selain itu Ia juga menekankan bahwa ketahanan energi membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah.
“Pada akhirnya, ketahanan energi tidak dapat diwujudkan oleh satu pihak saja. Pencapaiannya membutuhkan komitmen, sinergi, dan kesediaan seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak dalam arah yang sama,” pungkas Isma Yatun. (Rls)
Pemprov Lampung Sambut Positif Pemeriksaan Tematik BPK RI untuk Perkuat Ketahanan Energi
Pangdam XXI/Radin Inten Dukung Kick-Off HPN dan Porwanas 2027 di Lampung, Siap Ikut Lari 10K
Menuju Waterfront City, Gubernur Mirza Dorong Pesisir Bandar Lampung Lebih Produktif
