Lampung
Pj Gubernur Lampung Buka Rakor Akhir Reforma Agraria Tahun 2024
Alteripost Bandar Lampung – Penjabat (Pj) Gubernur Lampung, Samsudin membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Akhir Penyelenggaraan Reforma Agraria Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 bertempat di Hotel Novotel, Rabu (06/11/2024).
Rapat Koordinasi Akhir Penyelenggaraan Reforma Agraria Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 ini diselenggarakan selama 2 hari, 06-07 November 2024 dan bertujuan untuk menghasilkan kesepahaman dan kesepakatan bersama terkait tindak lanjut penataan aset dan penataan akses dalam penanganan reforma agraria.
Penjabat Gubernur Lampung, Samsudin menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan ini.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya mengapresiasi dan menyambut baik atas pelaksanaan Rapat Koordinasi Akhir Penyelenggaraan Reforma Agraria di Provinsi Lampung ini. Semoga kegiatan ini bisa menjadi suatu yang sangat berharga, sangat penting untuk mewujudkan cita-cita Reforma Agraria yang berkeadilan, berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Samsudin juga menekankan peran penting Badan Pertanahan Nasional (BPN) wilayah Lampung dalam upaya penyelesaian persoalan-persoalan pertanahan di Provinsi Lampung.
“Peranan dari BPN wilayah Lampung untuk lebih intensif lagi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pertanahan yang ada di provinsi Lampung. Masyarakat Lampung sangat berharap dengan aksi yang dilakukan oleh BPN, kemudian dilakukan oleh kehutanan sehingga masyarakat bisa dapat peluang untuk bisa mendapatkan hak-haknya sesuai dengan aturan yang berlaku,” lanjutnya.
Samsudin juga menekankankan bahwa terdapat beberapa aturan dan prosedur yang perlu diperhatikan bersama agar pelaksanaan Reforma Agraria dan transmigrasi dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan.
“Ini juga sesuai dengan aturan Penetapan Objek Reforma Agraria Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018, kemudian ada Kepastian Hukum Hak Milik Lahan yang harus betul-betul nanti diselesaikan kedepannya. Dua hal terpenting dalam reforma, reforma itu outputnya atau outcomenya itu menjadi reforming dan dreaming, dua itu tidak boleh terpisahkan,” ucapnya.
“Reforming dan dreaming itu harus menyatu. Saya ingin sekali tahapan-tahapan reformasi agraria ini bisa betul-betul terselesaikan dalam waktu yang cepat, setiap tahun ada penyelesaian yang tuntas dan kemudian pada akhirnya menjadi mimpi masyarakat provinsi Lampung,” lanjutnya.
Samsudin juga berharap hal ini dapat menjadi komitmen untuk memastikan bahwa Reforma Agraria ini berjalan dengan baik dan memberikan dampak bagi masyarakat.
“Dengan aturan-aturan yang jelas ini, kita berkomitmen untuk memastikan bahwa program Reforma Agraria dan transmigrasi berjalan sesuai peraturan yang berlaku saat ini dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah kita,” pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil ATR/BPN) Lampung Kalvyn Andar Sembiring menyampaikan bahwa pada tahun anggaran 2024, Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Lampung telah melakukan identifikasi dan verifikasi dalam rangka penyediaan tanah objek reforma agraria di beberapa tempat, yaitu ;
1. Eks UPT Way Terusan SP3 kampung persiapan Tritunggal Jaya yang terletak di Desa Mataram Udik kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.
2. Desa Purwotani, Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
3. Pekon Sukapura, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat.
4. Lokasi reforma agraria perkotaan di Kelurahan Bumi Waras dan Kelurahan Kangkung Dalam kecamatan bumi waras Kota Bandar Lampung.
“Lokasi yang kami sampaikan adalah lokasi yang paling cepat bisa nanti akan selesai karena prosesnya tinggal menunggu pelepasan kawasan hutan,” jelasnya.
Selain penyelesaian masalah, Kalvyn Andar Sembiring juga mengungkapkan bahwa Tim GTRA ini juga melakukan kegiatan pendaftaran tanah melalui kegiatan redistribusi Tanah sebanyak 4.050 bidang yang tersebar di kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, Tulang Bawang, Tanggamus dan Mesuji.
“Dan secara bersamaan dengan kegiatan redistribusi yang kita lakukan, kita juga melakukan kegiatan pendaftaran sistematik lengkap dengan target 51.714 bidang yang tersebar di 13 kabupaten kota di Provinsi Lampung,” lanjutnya.
Diakhir, Kalvyn berharap kegiatan ini dapat memberikan gambaran pelaksanaan Reforma Agraria selama tahun 2024.
“Dengan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan Reforma Agraria yang sudah kita laksanakan di tahun 2024 dimulai di bulan Januari,” pungkasnya.(*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mulai mempersiapkan diri sebagai calon tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXIII tahun 2032. Bersama KONI dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Pemprov Lampung terus mematangkan langkah strategis melalui diskusi intensif dengan Tim Visitasi dan Verifikasi KONI Pusat di Ruang Rapat Gubernur, Rabu (15/4/2026).
Pertemuan yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kesiapan daerah, baik dari sisi infrastruktur, pembinaan atlet, hingga dampak ekonomi yang akan dihasilkan. Sejumlah catatan strategis dari KONI Pusat langsung ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya serius Pemprov Lampung dalam memenuhi seluruh indikator penilaian.
Ketua Tim Penyaringan dan Penjaringan (TPP) KONI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Suwarno, mengapresiasi langkah progresif Pemprov Lampung yang terus mendorong percepatan persiapan. Ia menekankan pentingnya kepastian pembagian venue cabang olahraga antara Lampung dan Provinsi Banten sebagai mitra tuan rumah, termasuk untuk beberapa cabang olahraga di bawah Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) serta cabang angkat berat.
Menanggapi hal tersebut, Sekdaprov Marindo mengatakan bahwa Pemprov Lampung menegaskan kesiapan untuk segera menyelesaikan berbagai aspek teknis, termasuk perencanaan pembangunan sport center sebagai salah satu infrastruktur utama yang menjadi perhatian dalam proses evaluasi nasional. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sarana olahraga di Lampung.
Selain infrastruktur, lanjut Marindo, Pemprov Lampung juga menaruh perhatian besar pada peningkatan prestasi atlet. Sejalan dengan arahan KONI Pusat, pembinaan atlet akan dilakukan secara berkelanjutan sejak dini guna menciptakan kontingen yang tangguh dan kompetitif di tingkat nasional hingga internasional.
Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari visi besar Lampung dalam mencetak atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah.
Tidak hanya berorientasi pada sukses penyelenggaraan, Pemprov Lampung juga memaksimalkan peluang PON sebagai penggerak ekonomi daerah. Pengembangan sport industry menjadi fokus utama dengan melibatkan pelaku UMKM, sektor kuliner, dan perhotelan secara terintegrasi.
Dengan pendekatan ini, perhelatan PON diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Untuk memastikan seluruh proses berjalan optimal, Pemprov Lampung juga mendorong penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Kolaborasi dengan aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian akan dilakukan guna memastikan setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan berjalan sesuai koridor hukum.
Melalui langkah-langkah strategis tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis dapat memenuhi seluruh persyaratan dan tampil sebagai tuan rumah yang tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan, tetapi juga mampu memberikan legacy pembangunan olahraga dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa depan. (Rls)
Mukhlis Basri Sarankan Pemangku Kebijakan Kembali Duduk Bersama Tangani Banjir di Bandarlampung
Prioritaskan Keselamatan, Bunda Eva Intervensi Langsung Penanganan Sungai di Tanjung Senang
Pemprov Lampung Matangkan Langkah Strategis Menuju Tuan Rumah PON XXIII 2032
