Lampung Selatan
Peringatan Hari Guru 2024, Bupati Lamsel: Jangan Sekali-kali Melupakan Jasa Guru
Alteripost Kalianda – Bupati Lampung Selatan (Lamsel) Nanang Ermanto mengajak seluruh masyarakat untuk menghargai dan tidak melupakan jasa guru.
Pesan itu disampaikan Nanang Ermanto saat memimpin upacara peringatan Hari Guru Nasional dan HUT ke-79 PGRI tahun 2024 tingkat Kabupaten Lampung Selatan, yang digelar di Lapangan Korpri, Kalianda, Komplek Pemkab Lamsel. Senin (22/11/2024).
Nanang mengatakan, guru adalah pahlawan-pahlawan bangsa, walau tanpa tanda jasa. Menurutnya, seluruh masyarakat wajib mengingat jasa, dedikasi dan pengabdian para guru, sehingga bisa menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara.
”Jangan sekali-sekali melupakan jasa guru. Jasa mereka harus terpatri membekas di sanubari kita,” kata Nanang Ermanto saat memimpin upacara.
Nanang menuturkan, guru adalah manusia mulia, yang bekerja dengan penuh pengabdian, penuh ketulusan, dan ikhlas ditempatkan bekerja dimana pun, di pelosok-pelosok desa, dengan sarana prasarana yang terbatas, sehingga jasa-jasanya tak terlupakan.
“Kita sepakat, semua guru tanpa terkecuali, adalah pahlawan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita harus bangga, dan berterimakasih kepada guru,” ujar Nanang.
Menurut Nanang, peran guru tidak akan pernah tergantikan. Untuk itu, dalam momen tersebut, dirinya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada guru-guru yang telah memberikan darmabahaktinya bagi Bumi Khagom Mufakat.
”Tidak ada orang cerdas dan cendikiawan, tidak ada presiden, menteri, gubernur, bupati, dan tidak ada pejabat di negeri ini, jika tidak ada guru yang mendidik kita. Mulai dari tingkat pendidikan usia dini, SD, SMP, SLTA, sampai pendidikan tinggi,” kata Nanang.
Sementara, dalam momen Hari Guru Nasional 2024, Nanang Ermanto juga memberikan piagam penghargaan dan sertifikat kepada guru-guru berprestasi yang telah membawa harum nama Kabupaten Lamsel.(*)
Alteripost Kalianda – Kasus Nenek Asnah (64), warga Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung yang sempat viral di media sosial karena dianggap luput dari perhatian pemerintah, justru membuka pemahaman baru bagi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menegaskan bahwa bantuan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau bedah rumah memiliki mekanisme dan syarat ketat agar benar-benar tepat sasaran.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan, Aflah Efendi, menjelaskan bahwa tidak semua rumah tidak layak huni otomatis bisa mendapatkan bantuan perbaikan. Program RTLH dirancang dengan regulasi yang jelas untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria.
Menurut Aflah, kasus yang dialami Nenek Asnah bukan karena pemerintah abai. Faktanya, Asnah telah menerima sejumlah bantuan sosial, seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan bantuan lainnya dari Kementerian Sosial.
“Bantuan bedah rumah itu ada aturannya. Bukan berarti pemerintah tidak peduli, tapi harus sesuai ketentuan agar tidak salah sasaran,” ujarnya.
Ia menjelaskan, rumah milik Nenek Asnah belum dapat diperbaiki melalui program tersebut karena berdiri di kawasan register hutan. Secara regulasi, lokasi tersebut tidak diperbolehkan untuk pembangunan atau renovasi menggunakan dana bantuan pemerintah.
Aflah kemudian mengedukasi masyarakat terkait syarat penerima bantuan RTLH. Di antaranya, lahan harus milik pribadi yang dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen sah, rumah dalam kondisi tidak layak huni dan telah ditempati minimal satu tahun serta pemohon merupakan warga Lampung Selatan yang dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga.
Selain itu, calon penerima harus terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN) desil 1 hingga 5, belum pernah menerima bantuan serupa, serta memiliki surat pengantar dari desa yang diketahui camat. Syarat lainnya yang kerap terlewat adalah adanya swadaya dari penerima, meskipun dalam jumlah terbatas.
Di sisi lain, jumlah RTLH di Lampung Selatan masih cukup tinggi. Berdasarkan data, terdapat sekitar 8.400 unit rumah tidak layak huni yang membutuhkan penanganan bertahap.
“Karena jumlahnya banyak, tidak bisa diselesaikan sekaligus. Kami terus berupaya menambah kuota bantuan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, DPR RI, hingga pihak swasta melalui CSR,” jelas Aflah.
Untuk tahun 2026, Pemkab Lampung Selatan telah mendapatkan alokasi sementara sebanyak 544 unit dari APBN melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Sementara dari APBD, dialokasikan 123 unit melalui Program Rumah Layak Huni (RULANI), dengan kemungkinan penambahan kuota.
Aflah pun mengimbau masyarakat agar bersabar apabila usulan bantuan belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Lampung Selatan, Hendry Kurniawan, menekankan pentingnya akses informasi yang akurat guna mencegah kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Ia mengimbau masyarakat untuk menjadikan Dinas Kominfo sebagai pintu utama dalam memperoleh informasi terkait kebijakan pemerintah daerah.
“Kominfo siap membantu masyarakat mendapatkan informasi yang benar, sehingga tidak perlu bingung atau terburu-buru menyimpulkan tanpa klarifikasi,” ujar Hendry.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial, terutama dengan menyaring informasi sebelum dibagikan ke publik.
“Pastikan informasi yang beredar itu benar. Jika ragu, masyarakat dapat langsung mengonfirmasi melalui Kominfo agar tidak terjadi kesalahpahaman,” tegasnya.
Dengan penjelasan ini, pemerintah berharap masyarakat semakin memahami bahwa program bantuan, termasuk bedah rumah, dijalankan berdasarkan aturan yang ketat demi keadilan dan ketepatan sasaran.(*)
Hasil Musda ke-XI, M. Aris Pratama Hanan Resmi Nahkodai DPD Golkar Tuba
Sekdaprov Marindo Kukuhkan Pengurus KORPRI Way Kanan
Lesty Pastikan Pansus LkPj DPRD Lampung Bakal Bekerja Secara Objektif
