Lampung
Pj. Gubernur Samsudin Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Dan Sosialisasi Kebijakan Upah Minimum Tahun 2025
Alteripost Papua – Penjabat Gubernur Lampung, Samsudin, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dan Sosialisasi Kebijakan Upah Minimum Tahun 2025 secara virtual, di Kantor Gubernur Provinsi Papua, Senin (09/12/2024).
Menaker Yassierli mengatakan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) nilainya harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi (UMP), sedangkan nilai upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) harus lebih tinggi dari UMK.
Imbauan tersebut disampaikan Menaker kepada para Gubernur seiring dengan diumumkannya kenaikan upah minimun provinsi (UMP) 2025 rata-rata nasional sebesar 6,5 persen oleh Presiden Prabowo Subianto usai menggelar rapat terbatas bersama Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar hingga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan, pada Jumat (29/11/2024) lalu.
Adapun peraturan upah minimum sektoral tercantum dalam Bab III Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.16/2024 tentang Penetapan Upah Minimum 2025.
“Nilai UMSP harus lebih tinggi dari nilai UMP. Jadi UMSP lebih tinggi dari UMP dan demikian juga dengan UMSK tentu dia harus lebih tinggi dari nilai UMK,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli.
Sejalan dengan hal tersebut, beberapa waktu lalu, Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, organisasi pekerja/buruh, organisasi pengusaha, akademisi dan pakar, merekomendasikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2025 sebesar Rp2.893.070 atau naik 6,5% dari Upah Minimum Provinsi Lampung Tahun 2024.
Hal tersebut dicapai melalui kesepakatan bersama dalam Rapat pembahasan perhitungan Penetapan Upah Minimum Provinsi Lampung Tahun 2025, di Kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Jumat (6/12/2024).
Perhitungan penetapan nilai Upah Minimum Provinsi Lampung Tahun 2025 dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 tanggal 4 Desember 2024.
Nilai kenaikan Upah Minimum Provinsi Tahun 2025 sebesar 6,5 % merupakan salah satu upaya untuk menjaga daya beli masyarakat dan tetap memperhatikan kelangsungan bekerja dan berusaha dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks tertentu.
Plh. Kadis Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Yanti Yuninarti, menjelaskan bahwa kesepakatan bersama Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung terkait UMP Lampung Tahun 2025 ini akan disampaikan kepada Pj. Gubernur Lampung untuk kemudian ditetapkan melalui Keputusan Gubernur. (Rls).
Lampung
Lampung Perkuat Ketahanan Pangan, Gubernur Resmikan Fasilitas Kesehatan Hewan dan Laboratorium Pakan
Alteripost Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat sektor peternakan dan kesehatan hewan guna mendukung ketahanan pangan serta mewujudkan swasembada protein hewani.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri Peringatan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan ke-190 Tahun 2026 di Bandar Lampung, Jumat (13/11/2026), dengan mengusung tema “Dari Lampung untuk Indonesia, Protein Hewani Melimpah, Peternak Sejahtera”.
Dalam sambutannya, Gubernur mengatakan peringatan ke-190 tahun ini menjadi momentum penting untuk mengapresiasi dedikasi dan kerja keras seluruh insan peternakan dalam mendukung kedaulatan pangan nasional.
Menurutnya, subsektor peternakan memiliki peran strategis, bukan hanya sebagai penggerak ekonomi pedesaan dan penyedia lapangan pekerjaan, tetapi juga menjadi salah satu pilar utama dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat.
“Ketersediaan daging, telur, dan susu yang berkualitas menjadi fondasi penting untuk menciptakan generasi masa depan yang sehat, kuat, dan cerdas,” ujarnya.
Gubernur juga memaparkan bahwa Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah penopang ketahanan pangan nasional di sektor peternakan.
Berdasarkan data yang disampaikan, populasi sapi di Lampung mencapai 905.322 ekor dan menempati peringkat pertama di Sumatera serta keempat secara nasional. Sementara populasi kambing mencapai 1.974.609 ekor, peringkat pertama di Sumatera dan ketiga nasional.
Adapun populasi ayam ras pedaging mencapai 94.814.874 ekor dan ayam ras petelur sebanyak 14.850.524 ekor.
Capaian tersebut menunjukkan besarnya potensi Lampung dalam mendukung kebutuhan protein hewani nasional.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Lampung juga menjalankan Program Desaku Maju melalui pembangunan ekosistem ekonomi desa yang terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir.
Pada 2026, Pemprov Lampung akan menyalurkan bantuan sebanyak 40.000 ekor Day Old Chick (DOC) ayam KUB di delapan lokasi terpilih. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat sekaligus menambah pendapatan keluarga, khususnya kelompok masyarakat Desil 1 sampai 4.
Selain program bantuan ternak, Pemprov Lampung juga memperkuat fasilitas pelayanan kesehatan hewan dengan membangun Rumah Sakit Hewan Provinsi Lampung.
Fasilitas tersebut diharapkan menjadi pusat rujukan pelayanan medis hewan, penanganan penyakit menular, pencegahan zoonosis, serta sarana edukasi masyarakat mengenai kesehatan dan kesejahteraan hewan.
Pemprov Lampung juga membangun UPTD Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan (LPMKP) untuk memastikan kualitas pakan ternak yang beredar di masyarakat.
Kehadiran laboratorium tersebut memungkinkan pengujian kandungan nutrisi dan keamanan pakan dilakukan di Lampung tanpa harus mengirimkan sampel ke luar daerah.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung melaporkan bahwa tiga laboratorium di bawah UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Laboratorium Pakan (BPK2LP) telah memperoleh akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).
Ketiga laboratorium tersebut meliputi Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan, Laboratorium Kesehatan Hewan, serta Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner.
Akreditasi dengan nomor LP-2314-IDN tersebut mencakup 16 parameter pengujian dan berlaku mulai 16 September 2026 hingga 15 September 2031.
Dari sisi pendapatan, hingga 10 November 2026, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) UPTD BPK2LP tercatat mencapai Rp281.655.000 atau 165,68 persen dari target tahun anggaran 2026 sebesar Rp170 juta.
Di bidang kesehatan hewan, Pemprov Lampung juga menegaskan komitmennya mendukung target Indonesia Bebas Rabies 2030 dan mewujudkan Lampung Bebas Rabies 2030.
Dalam rangkaian peringatan tersebut, pemerintah menyediakan 500 dosis vaksinasi rabies gratis serta pemeriksaan kesehatan hewan bagi masyarakat.
Vaksinasi rutin terhadap hewan penular rabies seperti anjing, kucing, dan kera dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah penyebaran penyakit yang dapat menular kepada manusia.
Peringatan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan ke-190 juga diisi dengan berbagai kegiatan sosial dan edukasi, di antaranya kampanye makan telur dan minum susu bersama siswa TK Aisyiyah Bustanul Athfal I Bandar Lampung, bazar produk UMKM peternakan, pasar murah, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, serta pembagian 100 paket sembako.
Selain itu, kegiatan turut menghadirkan edukasi pengujian mutu pakan, pojok baca peternakan dan kesehatan hewan, lomba konten edukasi, serta pemberian penghargaan kepada dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten/kota.
Menutup sambutannya, Gubernur mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari peternak lokal, pelaku usaha, akademisi hingga pemerintah, untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam membangun sektor peternakan yang modern, mandiri, dan berdaya saing.
Ia berharap peringatan tersebut tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mendorong profesionalisme peternak, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi di bidang peternakan.
Acara ditutup dengan seruan, “Hewan Sehat, Pangan Berdaulat, Peternak Sejahtera, Lampung Maju!”. (Gus)

