Connect with us

Lampung

Sekdaprov Lampung Ikuti Peringatan Hakordia Tahun 2024

Published

on

Alteripost Bandar Lampung – Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fredy mengikuti Acara Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2024 Secara Virtual di Ruang Rapat Sakai Sambaian, Senin (09/12/2024).

Acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2024 digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Juang Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta. Acara yang mengusung tema “Teguhkan Berantas Korupsi Bagi Indonesia Maju” ini dihadiri sekaligus dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subiyanto yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Budi Gunawan.

Dalam sambutannya, Presiden RI, Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja KPK yang telah bekerja keras melalui berbagai program kerja berupa upaya pencegahan hingga penindakan demi menjadikan Indonesia sebagai negara bebas korupsi.

Sebagaimana Asta Cita poin ke 7 yang mengamanatkan untuk memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan korupsi dan narkoba. Dalam konteks korupsi, penekanan utama Asta Cita adalah melakukan pencegahan yang diikuti oleh penindakan sebagai pendukung yang kuat bagi pemberantasan korupsi.

Karenanya, Presiden RI mengamanatkan kepada seluruh penegak hukum untuk tegas dalam memberantas tindak pidana korupsi, judi online dan penyelundupan. Presiden berharap dengan adanya peringatan Hakordia dapat membangun kesadaran kolektif bahwa korupsi merupakan musuh bersama bangsa. Oleh karenanya, diharapkan kepada seluruh penegak hukum, kementerian lembaga dan masyarakat dapat saling bersinergi.

“Oleh karenanya KPK harus terus kita dukung untuk melakukan kegiatan dalam pencegahan dan pemberantasan serta perbaikan tata kelola. Sinergi yang baik antara KPK dan seluruh instrumen penegak hukum, kementerian lembaga dan masyarakat adalah kata kunci langkah yang paling terbaik dalam upaya pemberantasan korupsi.”, pungkasnya.

Disisi lain, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango memaparkan hasil upaya pencegahan juga penindakan korupsi pemerintahan daerah berupa 8 fokus area intervensi yaitu Penganggaran, Pengadaan Barang & Jasa, Pelayanan Publik, Pengawasan APIP Manajemen ASN, Pengelo,laan BMD, dan Optimalisasi Pajak. Selain itu, KPK juga melibatkan masyarakat dalam program pendidikan antikorupsi. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading

Lampung

Mewakili Gubernur, Sekdaprov Marindo Lantik Sejumlah JPTP, Tekankan Profesionalitas dan Inovasi Layanan Publik

Published

on

Foto: Istimewa for Alteripost.co

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melantik lima Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Jumat (5/12/2025). Mewakili Gubernur, pelantikan dilakukan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan.

Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/6537/6.04/2025 dan 800.1.3.3/6538/6.04/2025 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Dalam SK pertama, tiga pejabat dilantik, yaitu :

1. Dr. Evi Fatmawati, M.Si. dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan menjadi Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung;

2. Drs. Samsurijal, MM. dari Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Lampung;

3. Drs. Intizam dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP menjadi Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.

Sementara dalam SK kedua, dua pejabat lainnya dilantik, yaitu :

1. Sukmawan Hendriyanto, ST., MT. dari Sekretaris Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi menjadi Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Lampung;

2. Dr. Yusmaidi, Sp.B (K) BD. dari Dokter Ahli Madya RSUD Abdul Moeloek menjadi Wakil Direktur Keperawatan, Pelayanan, dan Penunjang Medik RSUD Abdul Moeloek.

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekdaprov Marindo Kurniawan, menegaskan pentingnya menjalankan amanah jabatan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Gubernur menyampaikan bahwa pejabat yang baru dilantik memegang peran strategis dalam menghadirkan layanan publik yang lebih responsif.

“Masyarakat membutuhkan pemerintah yang hadir secara nyata, yang mendengar, memahami, dan memberikan solusi cepat serta tepat,” ujar Gubernur.

Gubernur menekankan bahwa pejabat pimpinan tinggi tidak hanya menjalankan tugas teknis, namun juga dituntut membawa nilai perubahan. Inovasi, keberanian mengambil langkah strategis, serta kemampuan menggerakkan jajaran menjadi poin penting yang harus dikedepankan.

Dalam arahannya, Gubernur menegaskan empat pesan utama. Pertama, peningkatan kualitas pelayanan publik untuk memastikan kemudahan dan kepastian layanan bagi masyarakat. Kedua, memperkuat koordinasi lintas sektor guna menyelesaikan berbagai persoalan yang saling berkaitan.

Ketiga, mendorong transformasi digital di seluruh perangkat daerah. Dan keempat, menjaga integritas dan etika pelayanan publik agar jabatan benar-benar dijalankan sebagai amanah.

Gubernur juga meminta para pejabat segera beradaptasi dan menyusun langkah kerja prioritas untuk mendukung target pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa pejabat harus menjadi pemimpin yang memberi teladan, bukan sekadar instruksi.

Di akhir sambutannya, Gubernur kembali mengingatkan pentingnya kesungguhan dalam menjalankan tugas. “Selamat bertugas dengan sepenuh hati. Jalankan amanah dengan kesungguhan,” tutup Gubernur. (Red)

Facebook Comments Box
Continue Reading