DPRD
DPRD Siap Bersinergi Bersama Gubernur Mirza Untuk Lampung Maju
Alteripost Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, didampingi Wakil Gubernur (Wagub) Jihan Nurlela menyampaikan pidato perdananya dalam Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Selasa (4/3/2025).
Dalam pidatonya, Gubernur Mirza menyampaikan bahwa Pembangunan Provinsi Lampung lima tahun ke depan akan berkontribusi dalam pencapaian Visi dan Asta Cita pembangunan nasional.
Sejak awal kampanye kepada masyarakat Lampung, Gubernur Mirza dan Wagub Jihan telah menetapkan visi yaitu “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”.
Menurut Gubernur, visi tersebut merupakan cita-cita yang harus diwujudkan bersama dan akan tercapai dengan kerja yang produktif, aktif, adaptif, inovatif, dan kolaboratif.
Gubernur Mirza menjelaskan, visi pembangunan tersebut dijabarkan kedalam kedalam 3 misi cita yaitu :
1. Mendorong Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Inovatif.
2. Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif.
3. Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan Berkelanjutan, serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas.
Provinsi Lampung akan menghadapi bonus demografi pada tahun 2030 dengan jumlah usia produktif mencapai 6,7 juta jiwa atau 68 persen. Kondisi tersebut, kata Gubernur, menjadi tantangan agar bonus demografi memberikan manfaat bagi kemajuan daerah dan sebaliknya, tidak menjadi beban bagi pembangunan.
Gubernur selanjutnya mengutarakan bahwa pembangunan infrastruktur kedepan harus diprioritaskan, terutama dalam mendukung sektor sosial, pertanian dan ketahanan pangan. Selanjutnya, peningkatan kesejahteraan petani, melalui akses yang lebih baik terhadap teknologi dan pasar.
Gubernur juga menegaskan dukungan nya terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan memberikan makanan sehat bagi anak-anak dan ibu hamil, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal, tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi yang besar.
Di sektor pendidikan, Gubernur ingin memastikan agar setiap anak di Provinsi Lampung mendapatkan haknya atas pendidikan yang berkualitas. Menurutnya, pendidikan bukan hanya sekadar transfer pengetahuan saja, tetapi juga pembentukan karakter.
Pun demikian halnya di sektor kesehatan, Gubernur menginginkan masyarakat Lampung agar mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas,
Kemudian Gubernur menekankan pentingnya optimalisasi potensi lokal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kepada seluruh aparatur, Gubernur mengajak untuk berani melakukan evaluasi dan memperbaiki diri. Aparatur, kata Gubernur, harus mampu melayani masyarakat, bekerja keras dan tetap optimis mewujudkan harapan yang diinginkan untuk kemajuan masyarakat.
Di sisi lain, Gubernur juga berharap agar seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan dengan cara menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, serta memberikan masukan konstruktif dalam mendukung program pemerintah untuk perbaikan kehidupan masyarakat dan kemajuan daerah.
Cita-cita besar pembangunan Provinsi Lampung 5 tahun kedepan menjadi komitmen bersama untuk mewujudkannya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka dalam 6 bulan ke depan kebijakan pembangunan daerah tersebut harus ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2030.
Hal tersebut tentunya membutuhkan kontribusi berbagai komponen pembangunan, terutama dukungan dari Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Lampung.
“Kita harus saling bahu membahu bersama Pemerintah Kabupaten/Kota, Forkopimda, instansi vertikal, Perguruan Tinggi, dunia usaha, insan pers dan seluruh elemen Masyarakat di Provinsi Lampung,” ajak Gubernur.
Dalam Sambutan Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya mengucapkan selamat kepada Bapak Gubernur Lampung yang baru saja dilantik. Kami, DPRD Provinsi Lampung, siap bekerja sama untuk mendukung visi dan misi pembangunan yang telah dicanangkan oleh Bapak Gubernur. Kami meyakini bahwa dengan kepemimpinan yang baik, serta sinergi antara eksekutif dan legislatif, kita dapat mewujudkan Lampung yang lebih maju dan sejahtera.
Pidato perdana yang disampaikan oleh Bapak Gubernur pada hari ini sangat menginspirasi kami semua. Dorongan untuk mempercepat pembangunan Lampung dengan tetap menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan kesejahteraan sosial sangatlah relevan, dan selaras dengan cita-cita pembangunan nasional. Dengan memanfaatkan potensi daerah, serta berfokus pada pengembangan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat, kita dapat turut berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Kami di DPRD Provinsi Lampung mendukung penuh upaya Gubernur dalam membangun daerah ini, agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan yang berbasis pada prinsip keberlanjutan dan pemerataan, diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah Lampung.
Tidak lupa, kami juga berharap agar kerjasama yang baik antara Pemerintah Provinsi, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat dapat terus terjalin dengan harmonis, demi terwujudnya Lampung yang maju, adil, dan sejahtera, serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan negara. Pungkasnya.(*)
DPRD
Pengesahan Raperda APBD 2025 Tegaskan Komitmen Pemprov Lampung dan DPRD pada Transparansi Keuangan
Alteripost Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menyepakati pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta komitmen bersama dalam mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Lampung.
Pengesahan tersebut dilaksanakan dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Kamis (30/07/2026).
Menanggapi persetujuan tersebut, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota dewan, khususnya jajaran Komisi dan Badan Anggaran (Banggar) yang telah bekerja maksimal dalam merampungkan tahapan pembahasan.
“Persetujuan ini merupakan wujud nyata dari sinergi yang solid antara eksekutif dan legislatif. Selanjutnya, Raperda yang telah mendapat persetujuan dewan yang terhormat ini akan segera kami sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Fokus dan tujuan utama kita tetap satu, yakni mewujudkan masyarakat di Provinsi Lampung yang semakin sejahtera,” ucap Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam sambutannya.
Sementara itu, Juru Bicara Banggar DPRD Provinsi Lampung, Lesti Putri Utami, dalam laporannya memaparkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Banggar menilai bahwa secara umum pelaksanaan APBD berjalan dengan baik, di mana realisasi pendapatan, belanja, dan transfer daerah menunjukkan tingkat serapan dan efisiensi yang optimal.
Guna penyempurnaan di masa mendatang, Banggar DPRD Provinsi Lampung memberikan sejumlah rekomendasi strategis agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memprioritaskan pelayanan masyarakat yang selaras dengan visi misi Gubernur. Beberapa penekanan strategis tersebut meliputi:
• Sektor Tata Kelola dan Perencanaan: Perencanaan belanja pegawai harus dievaluasi agar proporsional dan mematuhi aturan perundang-undangan. Bappeda ditekankan untuk memperkuat konsistensi perencanaan berbasis data riil dari RPJMD hingga APBD, sementara BPKAD dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa didorong untuk mempercepat penataan aset daerah serta memaksimalkan penerapan transformasi digital e-Katalog.
• Sektor Pendapatan dan Ekonomi: Bapenda diminta mempercepat penetapan NJOP dan administrasi pajak alat berat. OPD penghasil retribusi juga didorong untuk melakukan inovasi layanan, menekan efisiensi belanja operasional, dan mengalihkan ruang fiskal tersebut menuju program produktif yang berdampak langsung pada perekonomian masyarakat.
• Sektor Infrastruktur: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (PKPCK), serta Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) diwajibkan menyusun jadwal pengadaan yang tepat waktu guna mengoptimalkan serapan anggaran dan meminimalisir risiko tunda bayar. Penanganan infrastruktur mitigasi bencana seperti tanggul dan embung juga menjadi catatan prioritas.
• Sektor Kesehatan dan Sosial: Direkomendasikan adanya peningkatan fokus alokasi pada fasilitas layanan kesehatan, termasuk pemenuhan kelengkapan alat medis dan dokter spesialis di RSUD Bandar Negara Husada. Peningkatan mutu layanan di RSUD Abdul Moeloek, RSJ Provinsi Lampung, serta optimalisasi pelayanan bagi pasien kurang mampu juga menjadi prioritas yang harus ditindaklanjuti sesuai regulasi kesehatan terbaru.
Rapat Paripurna ini diakhiri dengan pembacaan Keputusan DPRD Provinsi Lampung oleh Sekretaris Dewan tentang Persetujuan Penetapan Raperda, yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama oleh Gubernur Lampung dan Pimpinan DPRD Provinsi Lampung.(*)

