Lampung
Gubernur Mirza Lakukan Sinkronisasi RPJMD Provinsi Lampung Dengan RPJMN
Alteripost Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal melakukan sinkronisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk mengakselerasi program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto, yang salah satunya pengembangan pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu terungkap dalam Orientasi Perencanaan Pembangunan Daerah kepada ASN di Lingkungan Bappeda Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Selasa (11/3/2025).
Gubernur Mirza menekankan pentingnya peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah yang matang dan terarah agar sinkron dengan pembangunan nasional yang dilakukan Presiden Prabowo.
Kegiatan ini turut dihadiri Inspektur Provinsi Lampung Bayana, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung Mulyadi Irsan, Kepala Bappeda Provinsi Lampung Elvira Umihanni, Kepala BPKAD Provinsi Lampung Marindo, dan jajaran Bappeda Provinsi Lampung.
“Kami yakin, segala sesuatu yang baik berawal dari perencanaan yang baik. Oleh karena itu, saya menitipkan kepada Bappeda Provinsi Lampung yang sedang menyusun RPJMD, mempersiapkan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), dan lain-lain, agar menjadi motor terdepan dalam perencanaan pembangunan Provinsi Lampung ke depan,” ujarnya.
Gubernur Mirza juga menekankan pentingnya sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN ini agar terintegrasi tidak saja di tingkat Provinsi, tapi juga perencanaan pembangunan kabupaten/kota hingga tingkat desa.
Dia meminta agar program tersebut difokuskan pada peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. “Artinya, kita ingin ada nilai tambah di desa-desa terhadap komoditas di Lampung,” tegas Gubernur Mirza.
Dengan perencanaan yang matang dan terarah, Provinsi Lampung dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
(*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyatakan siap memberikan bantuan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kepala BPBD Provinsi Lampung Rudy Syawal mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait bentuk bantuan yang akan diberikan kepada daerah terdampak.
“Pemprov Lampung siap memberikan bantuan. Namun, saat ini kami masih menunggu arahan dari pusat. Nanti akan kami koordinasikan, termasuk dengan provinsi lain, terkait bantuan apa yang dibutuhkan,” kata Rudy, Minggu (16/8/2026).
Menurut Rudy, Lampung memiliki posisi strategis dalam penanganan kebencanaan karena menjadi salah satu provinsi di Sumatera yang masuk dalam 10 besar daerah yang memiliki kapasitas dan jejaring penanggulangan bencana.
Kondisi tersebut, kata dia, memungkinkan BPBD Lampung untuk berkoordinasi dengan daerah lain apabila sewaktu-waktu diperlukan dalam penanganan bencana di wilayah NTT.
“Pada intinya BPBD Lampung siap jika nanti dibutuhkan untuk mengirimkan relawan ke NTT. Tentu semuanya akan kami laporkan terlebih dahulu kepada Pak Gubernur,” ujarnya.
Rudy menilai bencana gempa bumi yang terjadi di NTT menjadi pengingat bagi seluruh daerah, termasuk Lampung, untuk tidak lengah terhadap potensi bencana.
Lampung sendiri memiliki wilayah pesisir yang cukup luas dan berada di kawasan yang memiliki potensi aktivitas kegempaan serta ancaman tsunami. Karena itu, kesiapsiagaan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menghadapi kemungkinan bencana.
“Gempa yang terjadi di NTT merupakan bagian dari dinamika atau siklus aktivitas di laut. Lampung juga memiliki wilayah pesisir. Kita juga memiliki potensi bencana, termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau dan ancaman tsunami,” jelasnya.
Rudy meminta masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir Lampung, untuk meningkatkan kewaspadaan dan memahami langkah-langkah evakuasi apabila terjadi gempa kuat maupun peringatan tsunami.
Menurutnya, upaya mitigasi tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat harus memiliki pengetahuan dan kesiapan menghadapi bencana sebelum bantuan datang.
“Alhamdulillah, kita sudah memberikan pelatihan kepada masyarakat. Harapannya, masyarakat tetap tangguh dan mampu menghadapi musibah kapan pun datang,” katanya.
Rudy juga menyebut keberadaan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS), termasuk dukungan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), menjadi bagian penting dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat.
Menurutnya, informasi peringatan dini harus segera direspons dengan tindakan nyata, terutama bagi masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana.
“EWS dan informasi dari BMKG sangat membantu. Tetapi yang paling penting adalah masyarakat memahami apa yang harus dilakukan ketika peringatan dini dikeluarkan,” ujarnya.
Di tengah musibah yang melanda NTT, Rudy menyampaikan belasungkawa kepada seluruh korban dan keluarga yang terdampak.
“Atas nama BPBD dan Pemerintah Provinsi Lampung, kami turut berbelasungkawa atas musibah yang terjadi kepada saudara-saudara kita di NTT. Semoga para korban yang berada di lokasi segera mendapatkan bantuan, baik makanan maupun pengobatan dari pemerintah dan pihak terkait,” tuturnya.
Ia juga mendoakan masyarakat yang meninggal dunia akibat bencana tersebut agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa.
“Semoga korban yang meninggal dunia mendapat tempat terbaik dan husnul khatimah. Semoga masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan dan seluruh proses penanganan bencana dapat berjalan dengan baik,” pungkas Rudy. (Rls)
I Ketut Suwendra: HPN-Porwanas 2027 di Lampung Bakal Menghasilkan Multiplier Effect
Ketua MPR Nyatakan Dukungannya Untuk HPN dan Porwanas di Lampung
Dari Merah Putih ke Layar Digital, Kreativitas Kemerdekaan Bergema di Menara Siger
