DPRD
Ketua DPRD Ahmad Giri Respon Cepat Tuntutan Petani Singkong
Alteripost Lampung – Lampung, Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar, merespon cepat tuntutan petani singkong yang berunjuk rasa di depan gedung DPRD Lampung pada Senin (13/01/2025). Dalam dialog yang berlangsung, disepakati bahwa pabrik tapioka harus menjalankan kesepakatan yang telah dibuat pada 23 Desember 2024 lalu. Kesepakatan tersebut menetapkan harga singkong minimal Rp 1.400 per kilogram dengan potongan maksimal 15%.
Ahmad Giri Akbar menegaskan bahwa perusahaan yang tidak mematuhi keputusan ini akan dikenakan sanksi tegas.
“Kami akan memastikan semua pihak mematuhi keputusan ini. Jika ada perusahaan yang tidak mengindahkan, akan ada sanksi tegas sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku,” ujarnya di hadapan ribuan massa yang berunjuk rasa.
Dalam aksi tersebut, Ahmad Giri Akbar didampingi oleh Ketua dan Anggota Pansus Tata Niaga Singkong DPRD Provinsi Lampung, Pj. Sekda Provinsi Lampung, serta OPD terkait. Setelah berdialog, rombongan melanjutkan pertemuan di ruang kerja DPRD Lampung untuk memfinalisasi draft keputusan kenaikan harga singkong.
Keputusan tersebut kemudian disetujui dan ditandatangani secara digital oleh Pj. Gubernur Lampung, Syamsuddin, yang sedang berada di Jakarta. Selanjutnya perwakilan pengunjuk rasa diberikan salinan keputusan pemberlakuan harga minimal singkong sebagaimana kesepakatan yang ditandatangani oleh Pj. Gubernur Lampung Samsuddin, organisasi petani singkong, perwakilan pabrik tapioka, perwakilan DPRD Provinsi Lampung, serta OPD terkait pada tanggal 23 Desember 2024 lalu.
Anggota Pansus Tata Niaga Singkong, Fauzi Heri, menyatakan bahwa pihaknya akan menggelar pertemuan di DPRD Kabupaten Lampung Utara dengan petani singkong dan OPD terkait, Selasa (14/01/2025).
“Kami akan melakukan pertemuan di DPRD Kabupaten Lampung Utara untuk membahas lebih lanjut dengan para petani dan OPD terkait. Selain itu, kami juga akan meninjau langsung pabrik tapioka untuk memastikan tata niaga singkong berjalan sesuai aturan,” kata Fauzi Heri.
Selanjutnya anggota Pansus juga akan mengunjungi DPRD Kabupaten Lampung Tengah, DPRD Kabupaten Lampung Timur, dan meninjau pabrik tapioka di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Mesuji, dan Kabupaten Lampung Timur.(*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyambut baik masukan konstruktif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung terkait perlunya pengetatan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Lampung. Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai krusial guna memastikan alokasi energi bersubsidi tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzan Sibron, yang menyoroti persoalan antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Fauzan menduga masih berlangsungnya antrean panjang disebabkan oleh kelalaian pengawasan serta adanya oknum yang menyalahgunakan mekanisme barcode subsidi.
“Saya belum melihat ada penguraian antrean. Justru sebaliknya, antrean ini semakin parah. Saya menduga masih ada kelalaian oleh petugas-petugas di SPBU,” ujar Fauzan, Kamis (07/10/2026).
Fauzan memaparkan, berdasarkan temuannya di lapangan, modus yang kerap terjadi melibatkan manipulasi identitas kendaraan saat proses pengisian bahan bakar.
“Yang saya temukan di lapangan, faktanya adalah banyak satu mobil menggunakan beberapa barcode dengan modus mengganti pelat. Ini yang terjadi di lapangan,” ungkapnya.
Menyikapi dinamika tersebut, legislatif mengusulkan agar Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina Patra Niaga guna memberlakukan verifikasi ganda di lapangan. Verifikasi tersebut mencakup kewajiban mencocokkan barcode dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli.
“Ketika mereka mengisi BBM subsidi, selain menunjukkan barcode yang kemudian di-scan, mereka juga harus menunjukkan STNK aslinya,” kata Fauzan.
Ia menegaskan, langkah pencocokan fisik STNK selaras dengan sistem registrasi awal yang telah ditetapkan oleh regulator hilir migas.
“Di peraturan yang ada di BPH Migas itu sudah tertera bahwa barcode mekanismenya di-input melalui STNK. Maka petugas di lapangan bisa mencocokkan antara STNK dan barcode itu,” jelasnya.
Selain pemeriksaan STNK, pengawasan diusulkan mencakup pengecekan bagasi kendaraan yang dicurigai serta pengerahan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung untuk memperkuat ketertiban di area SPBU.
“Kalau ini bisa dilaksanakan dan berlaku di Lampung, maka Satpol PP Pemerintah Provinsi bisa ditugaskan di SPBU-SPBU ini untuk mengawasi. Itu kewenangannya ada di Pak Gubernur,” ucapnya.
Fauzan menegaskan bahwa rangkaian langkah pengawasan ini murni ditujukan untuk menegakkan integritas penyaluran BBM subsidi, bukan menghambat hak konsumsi warga.
“Ini bukan untuk menghambat masyarakat mengisi subsidi, tetapi untuk mengurai permainan-permainan yang ada di lapangan. Kalau ini tidak dilaksanakan, maka antrean akan terus terjadi,” tegasnya.
Terkait ketersediaan stok, DPRD Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap langkah proaktif Pemprov Lampung yang telah mengajukan usulan penambahan kuota BBM subsidi ke BPH Migas. Namun, penambahan volume pasokan harus berjalan seiring dengan penindakan tegas terhadap segala bentuk penyimpangan.
“Penambahan kuota itu kita tetap berharap kepada BPH Migas, apa yang telah diajukan Pemerintah Provinsi melalui gubernur bisa direalisasikan, karena sampai saat ini kita belum menerima jawabannya,” tutur Fauzan.
Ia menambahkan, ketegasan pengawasan di lapangan merupakan kunci utama penyelesaian masalah.
“Penambahan kuota tidak cukup kalau oknum-oknum ini tidak diberantas,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Budhi Darmawan menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung segera mengambil langkah koordinasi dengan pihak terkait.
“Dinas ESDM akan terus melakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk melakukan pengecekan lebih detail mengenai keabsahan kendaraan dan qr code yang bertujuan agar subsidi bbm tepat sasaran,” ucap Budhi.
Kata dia, Pemprov Lampung bakal berkomitmen menindaklanjuti masukan tersebut melalui penguatan koordinasi bersama aparat penegak hukum, Pertamina, dan instansi terkait guna menjamin transparansi, ketertiban, dan keadilan distribusi BBM bersubsidi bagi seluruh masyarakat Lampung. (Rls)
Ambil Berkas Formulir Pendaftaran Ketua PWI Lampung, Wira Optimis Kembali Terpilih
Gubernur Lampung: Penanganan Karhutla Dipercepat Secara Tepat dan Efektif
Pemprov Lampung Berjibaku Padamkan Karhutla di Way Kambas dan Sekitarnya
