DPRD
Pascabanjir, Anggota DPRD Provinsi Lampung Cek Lokasi di Palas
Alteripost Lampung Selatan – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Lesty Putri Utami, bersama Penjabat Sekdakab Lampung Selatan (Lamsel), Intji Indriati, dan tim Balai Besar Kampung Mesuji mengecek dalam menangani banjir di Kecamatan Palas, Lamsel
Anggota DPRD Provinsi Lampung, Lesty Putri Utami, mengungkapkan, kunjungan ini untuk melihat kondisi banjir melanda wilayah pertanian di Palas.
“Bila membiarkan banjir terus menerus, akan mengakibatkan gagal panen para petani,” kata Lesty Putri Utami, Rabu (12/2/2025).
Menurut dia, kunjungan ini mencari solusi dan memetakan lokasi pertanian berdampak banjir. Juga memberikan bantuan geobag dan alat berat beberapa tanggul yang terjadi sumber masalah.
Politisi partai PDI Perjuangan itu juga menjelaskan, banjir di Palas ini juga sudah menjadi atensi untuk menangani pintu air aliran Way Sekampung dari Candipuro sampai ke daerah Palas.
“Itu juga menjadi atensi untuk perbaikan namun ada kendala karena sedikit ada efisiensi anggaran. Akhirnya, teman-teman kementerian pun memohon bantuan untuk berkolaborasi bersama antara provinsi dan kabupaten menangani banjir ini,” ungkap Lesty.
Dia menjelaskan penanganan banjir ini berpusat di Palas karena bencana ini meredam lahan ribuan hektare, bahkan satu desa berdampak hingga 650 hektare.
“Saya langsung datangi dan kasih solusi dengan alat berat atas pemberian Balai Besar,” jelasnya.
Aliran irigasi persawahan atau pertanian pada areal sepanjang sungai di Desa Pematang Baru juga telah dibenahi dan diperbaiki. (*)
Alteripost Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung merespons berbagai keluhan masyarakat terkait kenaikan tarif Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar dengan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para pemangku kepentingan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Muhammad Ghofur, membenarkan bahwa RDP akan digelar pada Senin, 6 Juli 2026, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Lampung.
Rapat tersebut akan menghadirkan sejumlah pihak terkait, di antaranya Direktur PT Bakauheni Terbanggi Besar Toll, Branch Manager Jalan Tol Terpeka PT Hutama Karya (Persero), Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung, serta Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Lampung.
Menurut Ghofur, agenda ini merupakan tindak lanjut atas berbagai isu yang berkembang di media massa serta aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD saat masa reses.
“Banyak warga mengeluhkan kenaikan tarif tol yang dinilai berdampak terhadap biaya transportasi dan distribusi barang di Provinsi Lampung,” ujarnya, Kamis (2/7/2026).
Melalui RDP tersebut, Komisi IV DPRD Lampung ingin memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai dasar penyesuaian tarif, dampaknya terhadap masyarakat, serta langkah-langkah yang dapat ditempuh agar kebijakan tersebut tetap memperhatikan kepentingan publik.
“Kami berharap RDP nanti menghasilkan solusi yang berimbang antara kepentingan investasi infrastruktur dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat, sehingga kebijakan tarif jalan tol tidak menjadi beban baru bagi warga maupun pelaku usaha di Lampung,” tutup Ghofur.(*)
Tarif Tol Naik, DPRD Lampung Minta Penjelasan Pengelola dan Instansi Terkait
Bangun Sinergi dan Kolaborasi Bersama, Bupati Qudrotul Ikhwan Terima Audiensi PWI Tuba
Wali Kota Instruksikan Pendataan Siswa Belum Lolos SPMB untuk Penempatan di Sekolah Terdekat
