Lampung
Korpri Ramadan Berbagi, Wagub Jihan Nurlela Salurkan Bantuan untuk ASN Golongan I dan II
Alteripost Bandar Lampung – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela membagikan paket sembako kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Golongan I dan Golongan II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, yang digelar dalam Kegiatan Korpri Ramadan Berbagi, di Gedung Green Sport Arena, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (25/03/2025).
Wagub Jihan mengatakan bahwa kegiatan Korpri Ramadan Berbagi digelar sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi Lampung dan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesa (Korpri) Provinsi Lampung kepada seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
“Saya sangat senang dan mengapresiasi, dan Bapak Gubernur juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pengurus Korpri Provinsi Lampung, yang pada hari ini telah membuktikan komitmennya dalam berbagi, jadi Korpri ini bukan hanya organisasi yang menaungi seluruh Aparatur Sipil Negara, tapi juga memiliki tanggung jawab sosial,” tutur Wagub.
“Hari ini Korpri membuktikan konsistennya bahwa Korpri juga selalu hadir dan memiliki kepedulian sosial terhadap sesama,” tambahnya.
Wagub Jihan juga berharap agar kegiatan sosial yang gelar oleh Korpri Provinsi Lampung tidak hanya digelar pada saat Bulan Ramadan saja, tapi juga di perayaan Hari Besar Keagamaan lainnya.
“Saya harap kegiatan ini tidak hanya dilaksanakan pada bulan puasa, namun hari-hari besar keagamaan lainnya juga, mengingat Korpri ini anggotanya tidak hanya umat muslim saja, besar harapan saya ada kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang bisa diagendakan sebanyak-banyaknya, dari kita, oleh kita, dan untuk kita bersama,” ucapnya.
Wagub Jihan juga mengatakan agar semangat berbagi ini dapat terus dijaga dan terus dikembangkan dimasa yang akan datang.
“Semoga bantuan yang diberikan ini dapat meringankan beban ekonomi terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, Semoga Korpri Provinsi Lampung tidak hanya jadi wadah bagi ASN tapi juga menjadi simbol kebersamaan, kepedulian dan kesejahteraan bagi seluruh anggotanya,” tutup Wagub.
Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Meiry Harika Sari, S.STP., MM. Dalam laporannya mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen dan kepedulian Korpri Provinsi Lampung untuk terus memperkuat rasa kebersamaan, persaudaraan dan solidaritas diantara sesama ASN.
“Kami menyadari bahwa dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara, kebersamaan dan kepedulian sosial adalah nilai luhur yang harus terus dijaga, oleh karena itu kegiatan pemberian bantuan paket sembako bagi PNS Golongan I dan II, Korpri ingin hadir bukan hanya sebagai organisasi tapi sebagai keluarga besar yang saling menguatkan,” paparnya.
Meiry Harika Sari juga mengatakan bahwa kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung ditengah kondisi perekonomian saat ini, terutama menjelang hari raya Idul Fitri.
Sebelumnya Gubernur Lampung telah mengeluarkan kebijakan tentang pemberian Tunjangan Hari Raya kepada seluruh ASN yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian bantuan melalui Korpri Provinsi Lampung berupa pemberian paket sembako.
“Ini menunjukan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung memiliki kepedulian dan keberpihakan terhadap kesejahteraan ASN dan keluarganya, tidak hanya dalam bentuk kebijakan tetapi melalui aksi nyata yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung,” ungkap Meiry.
Pada kegiatan Korpri Ramadan Berbagi ini, Korpri Provinsi Lampung membagikan 24 paket sembako gratis senilai Rp.250.000 kepada 24 orang ASN Golongan I, dengan rincian Biro Umum 2 orang, Dinas Kelautan & Perikanan 2 orang, dari BPSDM 3 orang, dari RSUDAM 8 orang, selain itu masing-masing 1 orang yang berasal dari Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PM & PTSP, Dinas Perpustakaan, BPBD, Dinas Kehutanan, SMKN 1 Kalianda, SMKN 1 Natar, dan SMAN 1 Serputih Banyak, Lampung Tengah.
Kemudian tebus murah 1.168 paket sembako senilai Rp 100.000 per-paket yang dapat ditebus seharga Rp 25.000, khusus bagi ASN Golongan II di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, termasuk 25 orang yang berasal dari 13 SMAN dan SMKN yang ada di wilayah Bandar Lampung. (*)
Lampung
Pemprov Lampung Perkuat Pengawasan Internal, Optimis Tata Kelola Pemerintahan Lebih Efektif dan Bersih
Alteripost.co, Bandarlampung- Wakil Gubernur (Wagub) Lampung, Jihan Nurlela, secara resmi membuka kegiatan Capacity Building Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) menuju efektivitas dan efisiensi Rencana dan Anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. Acara yang dihadiri oleh jajaran pimpinan perangkat daerah dan narasumber Kepala BPKP Lampung tersebut berlangsung di Gedung Pusiban, Senin (25/5/2026).
Dalam arahannya, Wagub Jihan Nurlela menegaskan bahwa posisi pemerintah saat ini berada di ruang terbuka yang diawasi secara langsung oleh seluruh elemen masyarakat. Oleh sebab itu, ia meminta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengubah pola pikir dalam penyusunan program kerja kedinasan.
”Kita hari ini sebagai pemerintah tidak boleh membuat suatu program yang penting buat program, tapi membuat program yang penting,” tegas Jihan Nurlela saat memberikan arahan.
Ia memandang momentum capacity building ini sangat strategis sebagai langkah evaluasi sekaligus persiapan menghadapi penilaian maturitas SPIP terintegrasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ia mengimbau agar SPIP tidak lagi dianggap sebagai gugus kewajiban administratif, melainkan diinternalisasi menjadi ideologi dan budaya kerja harian.
Guna mempercepat perbaikan sistem pengendalian tersebut, Wagub menyampaikan lima poin arahan utama yang wajib diimplementasikan oleh seluruh jajaran perangkat daerah. Poin pertama yang ditekankan secara lugas adalah mengenai penguatan komitmen pimpinan sebagai motor penggerak instansi.
Ia menekankan bahwa seorang pimpinan daerah harus memiliki rasa memiliki (owning) yang tinggi terhadap sistem dan instansi yang dipimpinnya.
Selanjutnya, Wagub Jihan menjabarkan empat arahan lainnya, yakni pentingnya mengedepankan integritas dalam kesatuan perencanaan dan kinerja agar tidak berjalan secara parsial; penerapan manajemen risiko yang efektif dan berkelanjutan pada tiap program; optimalisasi peran APIP (Inspektorat) sebagai quality assurance dan consulting partner; serta penanaman budaya integritas dan akuntabilitas di sanubari setiap Aparatur Sipil Negara (ASN).
Di akhir arahannya, Wagub Jihan Nurlela menyampaikan apresiasi kepada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung yang terus konsisten mendorong penguatan SPIP-T di lingkungan pemerintah daerah.
Sementara itu, Inspektur Provinsi Lampung, Bayana, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi para asesor serta memperkuat komitmen kepala daerah beserta jajaran kepala OPD dalam memitigasi risiko program kerja.
Inspektur Bayana melaporkan, tingkat kematangan (maturitas) SPIP Provinsi Lampung berada pada Level 3 (Terdefinisi) dengan skor 3.200, sementara indeks manajemen risiko berada pada angka 3,073. Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan peningkatan kualitas pengawasan internal secara berkala agar indeks efektivitas pengendalian korupsi dapat terus dioptimalkan.
Di sisi lain, Pemprov Lampung terus bergerak maraton dalam menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) temuan BPK serta menggenjot perbaikan nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) yang pada tahun 2025 lalu mencatatkan skor 69. Kerja keras jajaran pengawasan internal dalam dua bulan terakhir menunjukkan progres signifikan, di mana pengembalian kerugian keuangan negara berhasil dioptimalkan hingga mencapai hampir Rp7 Miliar.
Guna menyelesaikan temuan menahun yang sulit ditindaklanjuti secara faktual, seperti kendala subjek yang telah meninggal dunia atau ketidakjelasan objek, Pemprov Lampung bekerja sama dengan BPK dan Asisten Datun akan menempuh mekanisme Sidang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) untuk penghapusan administrasi keuangan sesuai jalur hukum yang berlaku.
Langkah tegas juga diupayakan dalam perluasan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Setelah kesuksesan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Daerah Provinsi Lampung meraih predikat ZI, Pemprov Lampung kini tengah mempersiapkan sejumlah OPD pelayanan publik lainnya, termasuk jajaran Dinas Pendidikan yang sosialisasinya akan mulai diakselerasi pada awal Juni mendatang.
Melalui penguatan kapasitas asesor dan komitmen kepemimpinan di setiap instansi, Pemprov Lampung optimistis seluruh target capaian akuntabilitas, penurunan risiko program, hingga pembersihan aspek administrasi pihak ketiga dapat diselesaikan secara tuntas pada tahun anggaran 2026 untuk menjaga marwah dan wibawa pembangunan daerah. (Red)
DPRD Lampung Apresiasi Keberhasilan Kejati Lampung Raih Juara I Komjak RI
Pemprov Lampung Perkuat Pengawasan Internal, Optimis Tata Kelola Pemerintahan Lebih Efektif dan Bersih
Zita Anjani Hadiri Awarding IDS Sumatra 2026, Atlet Wanita Jadi Sorotan
