Lampung
Usai Lebaran, Gubernur Mirza Dorong ASN Lampung Refleksi dan Tingkatkan Kinerja
Alteripost Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal berharap etos kerja seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung meningkat pasca menjalankan ibadah puasa dan Lebaran.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Mirza dalam Acara Halal Bihalal Idul Fitri 1446 H Pemerintah Provinsi Lampung, yang dilaksanakan di Halaman Kantor Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Rabu (9/4/2025).
Mirza mengajak seluruh ASN untuk merefleksikan esensi peningkatan kualitas diri pasca Ramadan sebagai modal utama dalam melayani masyarakat. Ia menyoroti pentingnya konsistensi dalam beribadah dan mengamalkan nilai-nilai kebaikan yang telah dilatih selama bulan suci sebagai landasan etos kerja yang lebih baik.
Gubernur Mirza juga menyoroti potensi ekonomi Lampung yang besar dengan perputaran uang mencapai Rp4,5 triliun selama Ramadan dan Idul Fitri. Untuk itu, peran Pemprov Lampung menjadi krusial dalam menggerakkan roda ekonomi agar berpihak pada masyarakat.
“Tugas pemerintah adalah menggerakkan bagaimana perputaran ekonomi ini berpihak kepada masyarakat Lampung, bagaimana kebijakan-kebijakan ke depan berpihak pada keuntungan pertumbuhan ekonomi kita, berpihak kepada anak-anak Bapak Ibu sekalian,” ujar Gubernur Mirza.
“Provinsi Lampung memiliki potensi yang luar biasa. Namun, potensi ini tidak akan maksimal tanpa adanya ASN yang berkualitas, profesional, dan memiliki integritas tinggi,” ujarnya.
Gubernur Mirza menganalogikan Provinsi Lampung sebagai kapal besar dengan ASN sebagai anak buah kapal (ABK). Setiap ASN memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan, kecepatan, dan arah kapal agar dapat berlayar menuju kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan bahwa tugas utama ASN adalah melayani masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mirza menyampaikan bahwa kebahagiaan dan kesuksesan hidup di dunia dan akhirat hanya dapat diraih dengan mengikuti ajaran agama secara sempurna, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ia mengapresiasi kedisiplinan para ASN selama bulan Ramadan, dimana banyak yang meningkatkan ibadah shalat, membaca Al-Quran dan bahkan mengkhatamkannya berkali-kali.
“Saya sangat bangga mendengar banyak ASN yang mampu mengkhatamkan Al-Quran beberapa kali selama Ramadan. Ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas diri dan kerohanian,” ujar Gubernur.
Sebagai bentuk apresiasi, Gubernur Mirza bahkan memberikan hadiah umroh kepada ASN yang berhasil mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 4-6 kali.
Gubernur Mirza juga menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin atas nama pribadi, keluarga dan seluruh jajaran pemerintah. Ia berharap ibadah puasa yang telah dijalankan selama Ramadan dapat diterima oleh Allah SWT.
“Ramadan telah melatih kita untuk menjadi diri yang lebih baik, lebih taat, dan lebih disiplin. Perubahan positif ini harus terus dipertahankan dan diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, Gubernur mengajak seluruh ASN untuk menjadikan momentum halal bihalal sebagai penguatan komitmen dalam membangun Provinsi Lampung dengan cinta, karya, persaudaraan, dan ketulusan hati. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak, termasuk jajaran Forkopimda Lampung atas kelancaran arus mudik dan balik di Lampung.
“Saya yakin, Provinsi Lampung akan lebih baik, syaratnya ABK-nya tetap kompak, semangat, disiplin, profesionalisme, dan integritas,” ujarnya.
“Mari kita jadikan halalbihalal ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen kita dalam membangun Lampung dengan cinta, karya, persaudaraan, dan ketulusan hati,” tambahnya. (*(
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sejumlah organisasi wartawan mendesak Pemprov Lampung mengevaluasi oknum anggota tim media Gubernur terkait dugaan penghalangan kerja jurnalistik.
Tuntutan tersebut diketahui buntut dari dugaan intimidasi terhadap jurnalis Garuda TV berinisial AA yang diminta menghentikan peliputan dan menghapus rekaman saat meliput agenda Gubernur di The Canopy, Bandar Lampung, Jumat (2/10/2026) lalu.
Kejadian tersebut membuka kembali tabir serupa yang diduga melibatkan tim media gubernur.
Dalam kesempatan tersebut, menghasilkan dialog yang dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan, didampingi sejumlah kepala OPD, serta perwakilan organisasi pers diantaranya, PWI, Forwako, AMSI, IJTI, FJPI, KWRI, PWRI, Koalisi Wartawan Lampung, Taring, IJP, dan Pewarta Foto.
Sekretaris PWI Lampung, Andi S. Panjaitan, menegaskan permintaan maaf harus datang dari pihak yang menjadi pokok persoalan.
“PWI Lampung mengecam segala bentuk pelarangan atau penghalangan terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas peliputan,” tegasnya.
Menurut Andi, evaluasi internal tetap diperlukan agar kejadian serupa tidak terulang dan tata kelola pendampingan media di lingkungan Pemprov Lampung bisa lebih profesional.
Sementara itu, Ketua Ikatan Jurnalis Pemprov (IJP) Lampung, Abung Mamasa, menegaskan persoalan ini bukan konflik pribadi, melainkan soal batas kewenangan tim media gubernur dan kebebasan pers.
Ia bahkan menolak permintaan maaf yang disampaikan Sekdaprov Marindo atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Gubernur.
“Mohon maaf, Pak Sekda dan kepala-kepala OPD lainnya, bukan kami bermasalah dengan Sekda ataupun Gubernur. Kami tidak menerima permintaan maaf itu, karena untuk apa kami menerima? Karena konteksnya bukan Gubernur atau Sekda yang berbuat salah,” tegas Abung.
Menurut Abung, pihak yang diduga melakukan penghalangan harus hadir dan bertanggung jawab langsung.
“Sejauh mana kewenangan tim media dalam melakukan peliputan? Apakah kelasnya di atas kawan-kawan jurnalis yang melakukan peliputan? Apakah dia punya hak untuk melarang?” ujarnya.
Ia menyebut setelah kasus AA mencuat, sejumlah wartawan lain juga mengaku pernah mengalami perlakuan serupa.
Ketua FJPI Lampung, Leni Marlina, turut menyoroti dugaan kekerasan fisik terhadap jurnalis perempuan berinisial L saat meliput apel pembukaan Kemah Bakti Satya Linmas di Bumi Perkemahan Karya Bakti Herman H.N., Kemiling, Bandar Lampung, Kamis (24/9/2026).
Dalam laporan FJPI, L mengaku didorong oleh salah satu anggota tim media gubernur hingga mengenai area dada dan membuatnya syok.
“Jurnalis yang sedang bekerja di lapangan itu tidak sedang sendiri, Pak. Tetapi si L ini tiba-tiba didorong sehingga mengenai area dada korban,” kata Leni.
FJPI mendesak Pemprov mengevaluasi total tim media gubernur dan memperjelas SOP pendampingan agar tidak disalahgunakan untuk membatasi kerja wartawan.
Menanggapi hal tersebut, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menyampaikan permintaan maaf atas nama Pemprov dan jajaran Gubernur, serta berjanji segera melakukan evaluasi.
“Sebagai manusia, sebagai pemerintah, kami akan mengevaluasi. Kami memastikan yang terjadi ini menjadi sebuah pengalaman dan pelajaran yang mahal bagi Pemerintah Provinsi Lampung,” kata Marindo.
Ia mengatakan akan memberi ruang bagi oknum anggota tim media yang disebut dalam pokok persoalan, untuk segera menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. (Rls)
Sekdaprov Marindo Terima Aspirasi Insan Pers Lampung
Pemprov Bersama DPRD Lampung Perkuat Sinergi Awasi Distribusi BBM Bersubsidi
Beda TMT, Beda Waktu Gaji PPPK Paruh Waktu, BKD Lampung Selatan Pastikan SK Perpanjangan Segera Terbit
