Lampung
Pemprov Lampung Apresiasi Prestasi Atlet Peparnas Dengan Bonus Khusus
Alteripost Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyerahkan bonus kepada Atlet Berprestasi pada ajang Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVII tahun 2024, di Lobby Kantor Gubernur Lampung, Rabu (9/4/2025).
Penyerahan bonus tersebut sebagai bentuk apresiasi kepada atlet disabilitas yang mengukir prestasi dalam Peparnas yang berlangsung di Solo, Jawa Tengah 2024 lalu.
Pada Peparnas tersebut, Provinsi Lampung berhasil meraih 2 medali perak dari cabang olahraga Tenis Meja yang diraih oleh Oko Minaldi dan dari cabor Atletik Lompat Jauh yang diraih oleh Muhammad Aswari Nugroho.
Kepada masing-masing atlet diberikan bonus sebesar Rp150 juta dan juga kepada pelatih sebesar Rp75 juta.
Gubernur Mirza mengatakan besaran bonus tersebut sama dengan yang diberikan kepada para atlet berprestasi pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 yang lalu.
“Tidak ada ketimpangan, tidak ada perbedaan untuk teman-teman disabilitas, kami memperlakukannya sama,” tegasnya.
Gubernur Mirza berharap bonus tersebut dapat menjadi motivasi para atlet disabilitas untuk terus meningkatkan prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
Gubernur Mirza juga bekomitmen untuk terus medukung dan membina atlet-atlet yang ada di Provinsi Lampung agar lebih berprestasi di masa depan.
“Kami percaya dengan banyaknya kompetisi, dengan banyaknya raihan-raihan prestasi itu salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Lampung, kita butuh sekali SDM yang bagus untuk menunjang Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Lampung Descatama Paksi Moeda menyampaikan bahwa mekanisme pencairan bonus ini akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing atlet dan pelatih.
Ia menegaskan bahwa dalam pembinaan kedepan, Dispora akan terus melakukan monitoring serta koordinasi ke masing-masing asosiasi cabor dalam mengembangkan bakat-bakat atlet Provinsi Lampung.
Selain itu, Dispora juga akan terus meningkatkan dan memperbaiki sarana olahraga, terlebih Provinsi Lampung memiliki target besar yaitu tuan rumah PON 2032 bersama Provinsi Banten.
Peraih medali perak cabor Tenis Meja Oko Minaldi mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang telah memberikan apresiasi dan perhatian kepada para atlet disabilitas di Provinsi Lampung.
Ia berharap hal ini menjadi momentum para atlet disabilitas untuk terus semangat meningkatkan prestasi di bidang olahraga.
“Semoga ini menjadi momentum untuk para disabilitas untuk semangat, jangan menyerah, tetap beprestasi untuk Lampung tercinta,” ujarnya.(*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sejumlah organisasi wartawan mendesak Pemprov Lampung mengevaluasi oknum anggota tim media Gubernur terkait dugaan penghalangan kerja jurnalistik.
Tuntutan tersebut diketahui buntut dari dugaan intimidasi terhadap jurnalis Garuda TV berinisial AA yang diminta menghentikan peliputan dan menghapus rekaman saat meliput agenda Gubernur di The Canopy, Bandar Lampung, Jumat (2/10/2026) lalu.
Kejadian tersebut membuka kembali tabir serupa yang diduga melibatkan tim media gubernur.
Dalam kesempatan tersebut, menghasilkan dialog yang dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan, didampingi sejumlah kepala OPD, serta perwakilan organisasi pers diantaranya, PWI, Forwako, AMSI, IJTI, FJPI, KWRI, PWRI, Koalisi Wartawan Lampung, Taring, IJP, dan Pewarta Foto.
Sekretaris PWI Lampung, Andi S. Panjaitan, menegaskan permintaan maaf harus datang dari pihak yang menjadi pokok persoalan.
“PWI Lampung mengecam segala bentuk pelarangan atau penghalangan terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas peliputan,” tegasnya.
Menurut Andi, evaluasi internal tetap diperlukan agar kejadian serupa tidak terulang dan tata kelola pendampingan media di lingkungan Pemprov Lampung bisa lebih profesional.
Sementara itu, Ketua Ikatan Jurnalis Pemprov (IJP) Lampung, Abung Mamasa, menegaskan persoalan ini bukan konflik pribadi, melainkan soal batas kewenangan tim media gubernur dan kebebasan pers.
Ia bahkan menolak permintaan maaf yang disampaikan Sekdaprov Marindo atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Gubernur.
“Mohon maaf, Pak Sekda dan kepala-kepala OPD lainnya, bukan kami bermasalah dengan Sekda ataupun Gubernur. Kami tidak menerima permintaan maaf itu, karena untuk apa kami menerima? Karena konteksnya bukan Gubernur atau Sekda yang berbuat salah,” tegas Abung.
Menurut Abung, pihak yang diduga melakukan penghalangan harus hadir dan bertanggung jawab langsung.
“Sejauh mana kewenangan tim media dalam melakukan peliputan? Apakah kelasnya di atas kawan-kawan jurnalis yang melakukan peliputan? Apakah dia punya hak untuk melarang?” ujarnya.
Ia menyebut setelah kasus AA mencuat, sejumlah wartawan lain juga mengaku pernah mengalami perlakuan serupa.
Ketua FJPI Lampung, Leni Marlina, turut menyoroti dugaan kekerasan fisik terhadap jurnalis perempuan berinisial L saat meliput apel pembukaan Kemah Bakti Satya Linmas di Bumi Perkemahan Karya Bakti Herman H.N., Kemiling, Bandar Lampung, Kamis (24/9/2026).
Dalam laporan FJPI, L mengaku didorong oleh salah satu anggota tim media gubernur hingga mengenai area dada dan membuatnya syok.
“Jurnalis yang sedang bekerja di lapangan itu tidak sedang sendiri, Pak. Tetapi si L ini tiba-tiba didorong sehingga mengenai area dada korban,” kata Leni.
FJPI mendesak Pemprov mengevaluasi total tim media gubernur dan memperjelas SOP pendampingan agar tidak disalahgunakan untuk membatasi kerja wartawan.
Menanggapi hal tersebut, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menyampaikan permintaan maaf atas nama Pemprov dan jajaran Gubernur, serta berjanji segera melakukan evaluasi.
“Sebagai manusia, sebagai pemerintah, kami akan mengevaluasi. Kami memastikan yang terjadi ini menjadi sebuah pengalaman dan pelajaran yang mahal bagi Pemerintah Provinsi Lampung,” kata Marindo.
Ia mengatakan akan memberi ruang bagi oknum anggota tim media yang disebut dalam pokok persoalan, untuk segera menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. (Rls)
Sekdaprov Marindo Terima Aspirasi Insan Pers Lampung
Pemprov Bersama DPRD Lampung Perkuat Sinergi Awasi Distribusi BBM Bersubsidi
Beda TMT, Beda Waktu Gaji PPPK Paruh Waktu, BKD Lampung Selatan Pastikan SK Perpanjangan Segera Terbit
