Lampung
Peringati Hardiknas 2025, Pemprov Lampung Tegaskan Komitmen Wujudkan Pendidikan Berkualitas
Alteripost Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menggelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2025 di Lapangan Korpri, Kantor Gubernur Lampung, Senin (05/05/2025).
Dalam kegiatan yang berlangsung Khidmat tersebut, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, bertindak sebagai inspektur upacara. Sementara Pemimpin upacara dilakukan oleh Syafriyadi, A.P., M.Si., Kepala UPTD Museum Ketransmigrasian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur membacakan pidato tertulis Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti. Ia menekankan bahwa peringatan Hari Pendidikan Nasional bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi momentum untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan pendidikan bermutu, adil, dan berkemajuan bagi seluruh anak bangsa.
“Pendidikan merupakan hak asasi dan hak sipil setiap warga negara. Tidak boleh ada diskriminasi dalam memperoleh pendidikan, baik atas dasar agama, fisik, suku, bahasa, kondisi ekonomi, jenis kelamin, domisili, maupun alasan lainnya,” ujar Wakil Gubernur membacakan sambutan menteri.
Mendikdasmen juga menyampaikan bahwa pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun kepribadian, akhlak, peradaban bangsa, serta menjadi sarana mobilitas sosial yang mengangkat harkat dan martabat bangsa. Presiden Prabowo, lanjutnya, telah menempatkan pendidikan sebagai prioritas dalam agenda pembangunan nasional melalui Asta Cita keempat.
Presiden, dalam komitmennya, bertekad memutus mata rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas pendidikan melalui revitalisasi sarana prasarana, pembelajaran digital, serta peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru. Guru diharapkan menjadi agen pembelajaran sekaligus agen peradaban yang mampu membimbing siswa menuju masa depan gemilang.
Sejak Oktober 2024, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengimplementasikan sejumlah langkah konkret, seperti perbaikan tata kelola pendidikan, penerapan Pembelajaran Mendalam (deep learning), pengenalan Tes Kemampuan Akademik (TKA), serta pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial (AI).
Pendidikan karakter juga menjadi fokus melalui program “Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat” dan program “Pagi Ceria” yang diterapkan sejak tingkat Taman Kanak-kanak, antara lain dengan peluncuran Album Kicau berisi lagu-lagu anak.
Wakil Gubernur menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas sesuai misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung. Wagub Jihan Nurlela mengajak seluruh pihak, terutama para guru, untuk bersama-sama memastikan akses pendidikan yang berkeadilan di seluruh daerah Lampung.
“Saya harap para guru dapat bekerja sama dengan baik, memastikan setiap anak di Lampung mendapatkan pendidikan terbaik. Terima kasih atas dedikasinya dalam mendidik anak-anak kita menjadi generasi cerdas. Mari kita wujudkan Lampung menuju Indonesia Emas,” ucapnya.
Upacara diikuti oleh jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, ASN dari berbagai OPD, para siswa, dan guru dari berbagai sekolah yang tampil mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Nusantara.
Kepala SMKN 9 Bandar Lampung, Suniyar, M.Pd., turut hadir mengenakan kain tapis, bersama guru-guru lainnya yang mengenakan pakaian adat. Suniyar menyatakan antusiasmenya dalam mendukung visi pendidikan Provinsi Lampung.
“Harapan kami, pendidikan di Lampung, khususnya di tingkat SMA dan SMK, dapat semakin maju,” ujarnya.
Rangkaian upacara Hardiknas juga diisi dengan pembacaan ikrar satuan tugas anti-tawuran pelajar SMA/SMK se-Lampung dan pameran karya siswa. Produk olahan karya siswa dari SMKN 8 Bandar Lampung, SMKN 4 Bandar Lampung, SMKN 1 Negerikaton, SMKN 1 Gedongtataan, dan SMKN 1 Gadingrejo turut dipamerkan dan ditinjau langsung oleh Wakil Gubernur usai upacara. (*)
Lampung
Tambahan DBH dari Pusat Jadi Angin Segar, Pemprov Lampung Bakal Prioritaskan Kewajiban Daerah
Alteripost.co, Bandarlampung-
Tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) sisa dari pemerintah pusat menjadi angin segar bagi Pemerintah Provinsi Lampung untuk menyelesaikan sejumlah kewajiban daerah.
Dana tersebut salah satunya akan diarahkan untuk membayar tunggakan BPJS Kesehatan serta mencicil DBH yang masih menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kepada pemerintah kabupaten/kota.
Kepastian itu disampaikan Sekertaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan menyusul kebijakan pemerintah pusat yang menggelontorkan tambahan dukungan fiskal sebesar Rp18,9 triliun kepada 546 pemerintah daerah.
Kebijakan itu ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 198 Tahun 2026 tertanggal 5 Agustus 2026.
Dari total dukungan fiskal tersebut, sekitar Rp10 triliun dialokasikan untuk pembayaran kurang bayar DBH. Sementara lebih dari Rp8 triliun berasal dari tambahan Dana Alokasi Umum (DAU).
Marindo menyebutkan bahwa mengatakan Lampung termasuk daerah yang menerima penyaluran DBH dalam kebijakan dukungan fiskal pemerintah pusat sebesar Rp18,9 triliun untuk 546 pemerintah daerah.
Namun, kata Marindo, Provinsi Lampung tidak memperoleh tambahan DAU karena berdasarkan perhitungan pemerintah pusat, alokasi DAU yang diterima Pemprov Lampung dinilai telah mencukupi.
“Alhamdulillah, Pemprov Lampung masuk dalam bagian dari daerah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan alokasi penyaluran dana bagi hasil,” kata Marindo di Kantor Gubernur Lampung, Kamis (13/8/2026).
Menurutnya, tambahan DBH tersebut akan digunakan secara hati-hati dengan memprioritaskan kewajiban yang harus segera diselesaikan.
“Rencananya kami akan memastikan untuk memprioritaskan kewajiban-kewajiban kami, dalam hal ini kewajiban kepada BPJS dan DBH kepada pemerintah kabupaten/kota,” ujarnya.
Marindo menyebut pembayaran DBH kepada kabupaten/kota akan dilakukan secara bertahap. Ia berharap tambahan dana tersebut membuat proses penyelesaian kewajiban bisa berjalan lebih cepat.
“Kami akan memprioritaskan pembayaran DBH kepada kabupaten/kota sehingga kami bisa mulai mencicil pembayaran utang tersebut,” katanya.
Terkait besaran DBH yang diterima Lampung, Marindo belum menyebut angka pasti. Menurutnya, DBH memiliki sejumlah komponen sehingga nilai keseluruhannya masih perlu dihitung. Informasi lebih rinci akan dikonfirmasi melalui BPKAD Lampung.
Di sisi lain, ada 6 hingga 7 kabupaten/kota di Lampung, juga mendapat tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat. Dana tersebut diharapkan membantu daerah memenuhi kebutuhan belanja pegawai, termasuk gaji dan tunjangan ASN serta PPPK.
“Insyaallah, ini menjadi angin segar bagi pemerintah kabupaten/kota untuk bisa membayarkan gaji dan tunjangan bagi ASN, PNS, maupun PPPK,” ujar Marindo.
Dengan adanya tambahan DBH dari pusat, Pemprov Lampung berharap ruang fiskal daerah semakin longgar sehingga kewajiban kepada BPJS maupun kabupaten/kota dapat diselesaikan secara bertahap dan lebih cepat.(*)
Kadisdikbud Lampung Pantik Semangat Inovasi Untuk Ribuan Mahasiswa Baru FKIP Unila
Tambahan DBH dari Pusat Jadi Angin Segar, Pemprov Lampung Bakal Prioritaskan Kewajiban Daerah
Kemendagri Apresiasi Lampung Selatan atas Pengelolaan Sampah dan Lingkungan
