Lampung
Gubernur Mirza Buka Erlangga-JPPPM Edu-Day 2025, Dorong Kolaborasi Pengembangan Pendidikan
Alteripost Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, secara resmi membuka acara Edu-Day kerja sama Erlangga dan Jam’iyyah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Mubaligogh (JPPPM) Provinsi Lampung di Ballroom Hotel Novotel, Bandar Lampung, Selasa (6/5/2025).
Dalam kesempatan itu, Gubernur Mirza mendorong pengembangan pendidikan di Pesantren yang berorientasi kemandirian ekonomi.
Gubernur Mirza mengungkapkan keprihatinannya atas tingginya angka putus sekolah di tingkat SMP yang mencapai 38 persen. Ia juga menyoroti rendahnya angka siswa SMP yang melanjutkan ke SMA, hanya 62 persen, serta lulusan SMA yang meneruskan ke perguruan tinggi, hanya 20 persen.
“Saya melihat data ini, kalau 400 ribu anak murid SD, SMP, SMA umuran tidak sekolah, maka generasi kita itu kacau. Bagaimana tidak sekolah? Hanya 62 persen yang lulusan SMP itu masuk SMA, hanya 20 persen yang melanjutkan ke perguruan tinggi,” ujar gubernur.
Menurut Gubernur Mirza, pondok pesantren selama ini telah berperan penting dalam menampung anak-anak yang tidak memiliki kesempatan bersekolah. Langkah ini, kata dia, secara signifikan meringankan beban pemerintah.
“Pesantren ternyata selama hampir dua dasawarsa ini telah membantu meringankan tugas pemerintah. Bayangkan 80 ribu orang setiap tahun berpotensi menjadi beban pemerintah,” imbuhnya.
Gubernur Mirza juga mengapresiasi pesantren yang mulai mengembangkan kemandirian ekonomi melalui integrasi sektor pertanian (farming), perdagangan, dan koperasi.
Ia mendorong pesantren untuk memanfaatkan program Koperasi Merah Putih dan menyatakan kesiapan pemerintah provinsi untuk menjalin kolaborasi dengan dunia usaha dalam mendukung inisiatif-inisiatif tersebut.
Perwakilan Erlangga Cabang Lampung Linggom Napitupulu menyampaikan harapannya agar kegiatan Edu-Day ini dapat menjadi wadah kolaborasi antara pihaknya dengan pondok pesantren. Tujuannya, kata dia, adalah untuk menciptakan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki akhlak mulia, berbudaya, dan memiliki wawasan kebangsaan yang kuat.
Ketua JPPPM Provinsi Lampung Heni Insiah Bukhori menjelaskan bahwa Edu-Day merupakan agenda rutin tahunan organisasi yang fokus pada pengembangan program-program pesantren serta peningkatan kapasitas para pengasuhnya. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Lampung atas dukungan yang telah diberikan selama ini.
“Terima kasih kepada pemerintah atas dukungan dalam pengembangan program. Dukungan pemerintah daerah krusial untuk keberlangsungan dan maksimalisasi program,” kata Heni Insiah Bukhori.
Acara tersebut juga diwarnai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Penerbit Erlangga dan JPPPM Provinsi Lampung. Langkah ini merupakan wujud komitmen bersama untuk memajukan kualitas pendidikan di lingkungan pesantren. (*)
Lampung
Tambahan DBH dari Pusat Jadi Angin Segar, Pemprov Lampung Bakal Prioritaskan Kewajiban Daerah
Alteripost.co, Bandarlampung-
Tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) sisa dari pemerintah pusat menjadi angin segar bagi Pemerintah Provinsi Lampung untuk menyelesaikan sejumlah kewajiban daerah.
Dana tersebut salah satunya akan diarahkan untuk membayar tunggakan BPJS Kesehatan serta mencicil DBH yang masih menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kepada pemerintah kabupaten/kota.
Kepastian itu disampaikan Sekertaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan menyusul kebijakan pemerintah pusat yang menggelontorkan tambahan dukungan fiskal sebesar Rp18,9 triliun kepada 546 pemerintah daerah.
Kebijakan itu ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 198 Tahun 2026 tertanggal 5 Agustus 2026.
Dari total dukungan fiskal tersebut, sekitar Rp10 triliun dialokasikan untuk pembayaran kurang bayar DBH. Sementara lebih dari Rp8 triliun berasal dari tambahan Dana Alokasi Umum (DAU).
Marindo menyebutkan bahwa mengatakan Lampung termasuk daerah yang menerima penyaluran DBH dalam kebijakan dukungan fiskal pemerintah pusat sebesar Rp18,9 triliun untuk 546 pemerintah daerah.
Namun, kata Marindo, Provinsi Lampung tidak memperoleh tambahan DAU karena berdasarkan perhitungan pemerintah pusat, alokasi DAU yang diterima Pemprov Lampung dinilai telah mencukupi.
“Alhamdulillah, Pemprov Lampung masuk dalam bagian dari daerah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan alokasi penyaluran dana bagi hasil,” kata Marindo di Kantor Gubernur Lampung, Kamis (13/8/2026).
Menurutnya, tambahan DBH tersebut akan digunakan secara hati-hati dengan memprioritaskan kewajiban yang harus segera diselesaikan.
“Rencananya kami akan memastikan untuk memprioritaskan kewajiban-kewajiban kami, dalam hal ini kewajiban kepada BPJS dan DBH kepada pemerintah kabupaten/kota,” ujarnya.
Marindo menyebut pembayaran DBH kepada kabupaten/kota akan dilakukan secara bertahap. Ia berharap tambahan dana tersebut membuat proses penyelesaian kewajiban bisa berjalan lebih cepat.
“Kami akan memprioritaskan pembayaran DBH kepada kabupaten/kota sehingga kami bisa mulai mencicil pembayaran utang tersebut,” katanya.
Terkait besaran DBH yang diterima Lampung, Marindo belum menyebut angka pasti. Menurutnya, DBH memiliki sejumlah komponen sehingga nilai keseluruhannya masih perlu dihitung. Informasi lebih rinci akan dikonfirmasi melalui BPKAD Lampung.
Di sisi lain, ada 6 hingga 7 kabupaten/kota di Lampung, juga mendapat tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat. Dana tersebut diharapkan membantu daerah memenuhi kebutuhan belanja pegawai, termasuk gaji dan tunjangan ASN serta PPPK.
“Insyaallah, ini menjadi angin segar bagi pemerintah kabupaten/kota untuk bisa membayarkan gaji dan tunjangan bagi ASN, PNS, maupun PPPK,” ujar Marindo.
Dengan adanya tambahan DBH dari pusat, Pemprov Lampung berharap ruang fiskal daerah semakin longgar sehingga kewajiban kepada BPJS maupun kabupaten/kota dapat diselesaikan secara bertahap dan lebih cepat.(*)
Kadisdikbud Lampung Pantik Semangat Inovasi Untuk Ribuan Mahasiswa Baru FKIP Unila
Tambahan DBH dari Pusat Jadi Angin Segar, Pemprov Lampung Bakal Prioritaskan Kewajiban Daerah
Kemendagri Apresiasi Lampung Selatan atas Pengelolaan Sampah dan Lingkungan
