Alteripost Bandar Lampung – Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana menegaskan komitmen serius Pemerintah Kota dalam menangani persoalan banjir yang selama ini menjadi pekerjaan rumah besar di ibu kota Provinsi Lampung.

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Roadmap Penanganan Banjir Bandar Lampung: Solusi Infrastruktur, Lingkungan, dan Kebijakan” yang digelar di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Selasa (28/4/2026).

Kegiatan FGD dibuka secara resmi oleh Gubernur Lampung yang diwakili oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung. Dalam sambutan pembukaan, disampaikan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Lampung terhadap langkah kolaboratif penanganan banjir di Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota provinsi. Rektor IIB Darmajaya turut memberikan sambutan selaku tuan rumah kegiatan.

FGD ini menghadirkan akademisi, pakar lingkungan, praktisi tata kota, perwakilan OPD terkait, unsur Forkopimda, camat, lurah, komunitas peduli lingkungan, serta mahasiswa untuk bersama merumuskan peta jalan penanganan banjir secara komprehensif. Pembahasan mencakup normalisasi sungai, drainase perkotaan, daerah resapan air, tata ruang, hingga penguatan regulasi dan partisipasi masyarakat.

Dalam forum tersebut juga disampaikan deklarasi komitmen bersama untuk mendukung implementasi roadmap berbasis data dan kajian ilmiah, memperkuat sinergi program infrastruktur, lingkungan, kebijakan lintas sektor, serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mitigasi banjir.

Dalam pemaparannya, Eva Dwiana menekankan bahwa penanganan banjir tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah semata, melainkan membutuhkan kolaborasi semua pihak.

“Banjir ini bukan hanya masalah pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. Semua yang ada di sini harus ikut terlibat dalam penanganannya,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, kondisi geografis Bandar Lampung dengan puluhan aliran sungai menjadi tantangan tersendiri. Tercatat terdapat enam sungai besar dan sekitar 33 aliran sungai kecil yang melintasi wilayah kota, sementara sebagian di antaranya mengalami penyempitan akibat bangunan liar.

“Banyak bangunan yang berdiri di atas aliran sungai, bahkan menutup saluran air. Termasuk di beberapa kawasan yang membuat aliran tidak normal dan memicu banjir,” jelasnya.

Eva menegaskan, penertiban bangunan di atas sungai akan tetap dilakukan dengan pendekatan persuasif. Pemerintah, kata dia, tidak ingin menimbulkan konflik sosial dalam proses penanganan.

“Kita harus manusiawi. Tapi kalau ini tidak ditangani, Bandar Lampung bisa terus tenggelam saat hujan deras,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah kota, provinsi, serta Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung dalam menyelesaikan persoalan banjir secara menyeluruh.

“Kalau kita diamkan, banjir akan terus berulang. Maka harus ada kerja bersama, dari hulu sampai hilir,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Eva turut mengapresiasi dukungan berbagai pihak, termasuk akademisi dan organisasi lingkungan yang telah memberikan masukan dalam penyusunan roadmap penanganan banjir.

Ia berharap, melalui forum ini akan lahir langkah konkret dan terintegrasi agar ke depan Bandar Lampung dapat terbebas dari banjir.

“Kita ingin ke depan tidak ada lagi banjir di Bandar Lampung. Itu harapan kita bersama,” pungkasnya. (Lena)