Ekonomi dan Bisnis
OJK dan Pemkot Metro Edukasi ASN soal Investasi Legal dan Bahaya Keuangan Digital
Alteripost Metro – Dalam upaya memperluas edukasi keuangan kepada kelompok strategis, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah Kota Metro melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan PT Phintraco Sekuritas menggelar kegiatan Product Matching dan Edukasi Pasar Modal bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Metro.
Kegiatan ini bertujuan mendorong peningkatan pemahaman terhadap investasi legal sekaligus memperkuat perlindungan ASN dari risiko keuangan digital yang semakin kompleks.
Fokus kegiatan diarahkan pada penguatan kapasitas ASN sebagai agen literasi keuangan, baik di lingkungan kerja maupun masyarakat. Selain menerima materi edukatif, peserta juga mendapatkan kesempatan praktik langsung melalui pembukaan rekening efek sebagai bentuk implementasi inklusi keuangan di sektor pasar modal.
Materi dari OJK menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap produk keuangan ilegal seperti pinjaman online (pinjol) ilegal, investasi bodong, hingga praktik judi online berkedok aplikasi. ASN dinilai sebagai kelompok yang cukup rentan terhadap modus-modus keuangan ilegal di tengah meningkatnya aktivitas digital.
Sementara itu, BEI dan Phintraco Sekuritas menyampaikan materi teknis mengenai investasi pasar modal, mulai dari pengenalan instrumen saham, mekanisme transaksi, pemanfaatan teknologi, hingga dasar-dasar manajemen risiko bagi investor pemula.
Sebagai wujud nyata inklusi keuangan, sejumlah ASN Pemkot Metro langsung membuka rekening efek yang difasilitasi oleh Phintraco Sekuritas. Ini menjadi tonggak awal dalam membudayakan investasi yang sehat dan legal di kalangan ASN.
Kepala Kantor OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, melalui sambutan yang dibacakan oleh Kepala Divisi Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Provinsi Lampung, Nurwanto, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan literasi di sektor pasar modal, yang secara nasional masih tergolong rendah.
“Diharapkan ASN tidak hanya memiliki akses terhadap produk keuangan, tetapi juga memahami penggunaannya secara cerdas, mengenali risikonya, dan memilih produk yang resmi serta diawasi,” ujar Nurwanto.
Apresiasi juga disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Metro, Ir. Yeri Ehwan, M.T., yang menilai kegiatan ini relevan untuk membangun kemandirian finansial ASN dan menumbuhkan budaya investasi yang sehat.
“Kegiatan ini memperkuat kapasitas ASN dalam memahami risiko keuangan digital serta mengenal investasi legal seperti saham. Ini bagian dari pembinaan agar ASN lebih cerdas dan tanggap terhadap isu ekonomi,” ungkap Yeri.
Melalui kolaborasi OJK, BEI, Phintraco Sekuritas, dan Pemkot Metro, kegiatan ini diharapkan menjadi model literasi keuangan yang efektif, menjadikan ASN sebagai motor perubahan dalam perilaku keuangan di lingkungan kerja dan masyarakat. Dengan pemahaman yang baik, ASN diharapkan mampu terhindar dari jebakan investasi ilegal dan turut aktif dalam mendukung pengembangan pasar keuangan nasional yang inklusif.(*)
Ekonomi dan Bisnis
Perkuat Ekonomi Petani, OJK dan TPAKD Bangun Ekosistem Kelapa Terintegrasi
Alteripost Bandar Lampung – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung memperkuat pengembangan ekosistem komoditas kelapa melalui skema pembiayaan terintegrasi. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat, mempercepat hilirisasi, serta mendorong kesejahteraan petani.
Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) bertajuk Pemetaan Potensi dan Tantangan Pengembangan Ekosistem Komoditas Kelapa Melalui Penguatan Akses Keuangan dan Sinergi Pemangku Kepentingan di Provinsi Lampung, yang berlangsung di Bandar Lampung, Kamis (5/11/2026).
Kegiatan ini melibatkan OJK Provinsi Sumatera Selatan, OJK Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung, pelaku industri jasa keuangan, akademisi, instansi terkait, serta pelaku usaha komoditas kelapa.
Kolaborasi tersebut bertujuan memetakan rantai pasok kelapa dari sektor hulu hingga hilir, memperluas akses pembiayaan formal, sekaligus merumuskan strategi optimalisasi potensi komoditas kelapa di Lampung.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam kegiatan tersebut, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi kontributor utama perekonomian Lampung dengan kontribusi sebesar 28,35 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Triwulan II 2026.
Sementara itu, luas perkebunan kelapa di Lampung mencapai sekitar 90 ribu hektare dengan produksi sebanyak 83,4 ribu ton sepanjang 2025. Sentra produksi kelapa tersebar di lima kabupaten, yakni Lampung Selatan, Tanggamus, Lampung Timur, Pesawaran, dan Pesisir Barat.
Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan, Arifin Susanto, mengatakan pengembangan komoditas kelapa harus diarahkan pada peningkatan nilai tambah, bukan hanya mengandalkan penjualan produk mentah.
Menurutnya, kelapa memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi berbagai produk turunan bernilai ekonomi tinggi, seperti cocofiber, cocopeat, briket, kopra, minyak kelapa, hingga tepung kelapa.
Diversifikasi produk tersebut diharapkan mampu membuka peluang usaha baru, memperluas pasar, serta meningkatkan daya saing komoditas kelapa Lampung.
Senada, Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, mengungkapkan bahwa pengembangan perkebunan kelapa rakyat masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar.
Di antaranya kebutuhan peremajaan tanaman, keterbatasan bibit unggul, serta kelembagaan petani yang belum terintegrasi secara optimal.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, OJK mendorong pembentukan Closed-Loop Ecosystem atau ekosistem rantai pasok terintegrasi yang menghubungkan petani dengan akademisi, perusahaan penyerap hasil produksi (offtaker), lembaga pemerintah, perbankan, dan perusahaan asuransi.
Melalui skema tersebut, petani tidak hanya memperoleh akses pembiayaan, tetapi juga pendampingan teknologi budidaya, kepastian pasar, peningkatan standar mutu, serta perlindungan terhadap risiko usaha.
Pembiayaan juga diharapkan dapat disesuaikan dengan siklus budidaya dan kebutuhan investasi petani sehingga mampu dimanfaatkan secara produktif dan berkelanjutan.
Dalam FGD tersebut, sejumlah pemangku kepentingan turut dilibatkan, antara lain Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT), Politeknik Negeri Lampung (Polinela), Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung, serta Bappeda.
Dari sektor jasa keuangan, dukungan diberikan oleh Bank Lampung, Bank Mandiri, BRI, BNI, PNM, BPJS Ketenagakerjaan, dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI).
Sementara dari sisi pengembangan pasar, turut dilibatkan sejumlah perusahaan offtaker, yakni PT Segar Sari Husada, PT Bening Big Tree Farms, PT Woongsol Nature Indonesia, serta asosiasi petani kelapa PERPEKINDO.
Kolaborasi tersebut akan diarahkan pada tiga langkah utama. Pertama, memperkuat sektor hulu melalui pendampingan praktik pertanian yang baik atau Good Agricultural Practices (GAP), termasuk mengatasi persoalan peremajaan tanaman dan penyediaan bibit unggul.
Kedua, mempercepat hilirisasi dengan memperkuat kemitraan antara petani dan perusahaan offtaker guna menjamin penyerapan hasil produksi serta mendorong terbentuknya harga yang berkeadilan.
Ketiga, memetakan kebutuhan pembiayaan, mulai dari kredit modal kerja, kredit peremajaan perkebunan, hingga perlindungan asuransi pertanian untuk mendukung keberlanjutan usaha petani.
Selain memperluas akses pembiayaan, OJK juga menekankan pentingnya peningkatan literasi keuangan dan pelindungan konsumen bagi petani maupun pelaku usaha.
Masyarakat diimbau memahami produk dan layanan keuangan sebelum memanfaatkan fasilitas pembiayaan, termasuk menjaga kedisiplinan pembayaran agar riwayat kredit dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) tetap baik.
OJK juga mengingatkan masyarakat agar menerapkan prinsip Legal dan Logis (2L) sebelum mengambil keputusan finansial, serta menghindari pinjaman online ilegal, investasi bodong, dan judi online yang dapat merusak ketahanan ekonomi keluarga.
Melalui FGD ini, sinergi TPAKD dan OJK diharapkan mampu menghasilkan rencana aksi kolaboratif yang konkret dan terukur, bukan sekadar menjadi forum diskusi.
Keberhasilan program nantinya diharapkan dapat terlihat dari percepatan peremajaan perkebunan, meningkatnya produktivitas petani, berkembangnya industri pengolahan kelapa, serta terbukanya akses pasar dan pembiayaan yang lebih luas.
Dengan dukungan pemerintah daerah, industri jasa keuangan, akademisi, dan pelaku usaha, Lampung diharapkan mampu mengoptimalkan potensi kelapa sebagai komoditas unggulan daerah sekaligus memperkuat posisinya di pasar nasional maupun global. (*)

