Lampung
IJP Lampung Dikukuhkan, Gubernur Dorong Sinergi Jurnalis dan Pemerintah
Alteripost Bandar Lampung – Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mengukuhkan Pengurus Ikatan Jurnalis Pemprov (IJP) Lampung Periode 2025–2028, di Balai Keratun Lt. III, Kamis (19/6/2025).
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mengukuhkan 113 jurnalis yang tergabung dalam IJP Lampung periode 2025-2028, diantaranya Abung Mamasa sebagai Ketua IJP Lampung, didampingi Sekretaris Budi Bowo Leksono, dan Bendahara Septiani.
Dalam dinamika pembangunan daerah yang semakin kompleks dan menuntut transparansi, menurut Gubernur, kehadiran media dan insan pers memegang peran yang amat penting sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat.
“Kami sadar, walau kami bekerja punya program yang bagus, punya wacana yang bagus, punya semangat yang bagus, punya tujuan yang bagus, tapi kalau tidak terinformasi dengan baik kepada publik maka masyarakat tidak akan bisa melihat itu dengan baik,” kata Gubernur.
Oleh karenanya, di tengah derasnya arus informasi, Gubernur meminta para jurnalis untuk mampu berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga nurani publik, dengan memberikan informasi yang baik serta menginspirasi.
Melalui tema yang diusung dalam pengukuhan ini, “Bangun Kolaborasi, Kuatkan Sinergi, Wujudkan Lampung Maju”, Gubernur meminta agar jurnalis pemerintah tidak lagi sekadar menjadi peliput kegiatan, tetapi menjadi bagian dari ekosistem pembangunan itu sendiri.
Gubernur Mirza juga mengingatkan agar OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung tidak bersifat eksklusif, namun inklusif, terbuka untuk menjelaskan berbagai program atau kebijakan dengan baik kepada wartawan dan masyarakat.
“Kita harus sadar, berita yang jelek atau liputan yang buruk bukan berarti kita yang salah, tapi itu sebagai fungsi kontrol sosial kita. Pemerintah Provinsi Lampung kedepan harus bersifat terbuka dan tidak alergi dikritik,” ucap Gubernur.
Selanjutnya, Gubernur meminta kepada seluruh pengurus IJP Lampung yang baru dikukuhkan agar mampu memperluas jejaring kerja sama, tidak hanya dengan OPD dan instansi vertikal, tetapi juga dengan komunitas media lainnya untuk mewujudkan jurnalisme yang solutif, edukatif, dan memberdayakan.
Di kesempatan yang sama, Gubernur Mirza juga mengajak para wartawan untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan angka literasi lampung yang saat ini masih tergolong rendah.
Selain itu, Gubernur juga mengajak para wartawan untuk memginformasikan penggunaan aplikasi Lampung-In yang baru saja diluncurkan pada 15 Juni yang lalu kepada masyarakat. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan masyarakat Lampung dalam menyampaikan masukan, keluhan, dan aspirasi langsung ke pemerintah.
Melalui Lampung-In, warga masyarakat dapat dengan mudah melaporkan masalah, mencari informasi tentang layanan publik, dan mengakses berbagai fasilitas seperti e-Samsat, kesehatan, hingga pariwisata.
Sementara itu, Ketua IJP Lampung Abung Mamasa mengatakan bahwa acara pengukuhan ini mempertegas komitmen IJP Lampung untuk terus mendukung program Gubernur dan Wakil Gubernur dalam mewujudkan Lampung Maju menuju Indonesia Emas 2045.
Menurut Abung Mamasa, IJP Lampung hadir bukan hanya hadir sebagai wadah formal jurnalis yang meliput aktivitas Pemerintah Provinsi Lampung saja, tapi juga sebagai penjaga kualitas informasi publik.
“Kami ingin menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif bagi pemerintah dengan menghadirkan narasi yang faktual, solutif dan memberdayakan masyarakat,” tegas Abung Mamasa. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyatakan siap memberikan bantuan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kepala BPBD Provinsi Lampung Rudy Syawal mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait bentuk bantuan yang akan diberikan kepada daerah terdampak.
“Pemprov Lampung siap memberikan bantuan. Namun, saat ini kami masih menunggu arahan dari pusat. Nanti akan kami koordinasikan, termasuk dengan provinsi lain, terkait bantuan apa yang dibutuhkan,” kata Rudy, Minggu (16/8/2026).
Menurut Rudy, Lampung memiliki posisi strategis dalam penanganan kebencanaan karena menjadi salah satu provinsi di Sumatera yang masuk dalam 10 besar daerah yang memiliki kapasitas dan jejaring penanggulangan bencana.
Kondisi tersebut, kata dia, memungkinkan BPBD Lampung untuk berkoordinasi dengan daerah lain apabila sewaktu-waktu diperlukan dalam penanganan bencana di wilayah NTT.
“Pada intinya BPBD Lampung siap jika nanti dibutuhkan untuk mengirimkan relawan ke NTT. Tentu semuanya akan kami laporkan terlebih dahulu kepada Pak Gubernur,” ujarnya.
Rudy menilai bencana gempa bumi yang terjadi di NTT menjadi pengingat bagi seluruh daerah, termasuk Lampung, untuk tidak lengah terhadap potensi bencana.
Lampung sendiri memiliki wilayah pesisir yang cukup luas dan berada di kawasan yang memiliki potensi aktivitas kegempaan serta ancaman tsunami. Karena itu, kesiapsiagaan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menghadapi kemungkinan bencana.
“Gempa yang terjadi di NTT merupakan bagian dari dinamika atau siklus aktivitas di laut. Lampung juga memiliki wilayah pesisir. Kita juga memiliki potensi bencana, termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau dan ancaman tsunami,” jelasnya.
Rudy meminta masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir Lampung, untuk meningkatkan kewaspadaan dan memahami langkah-langkah evakuasi apabila terjadi gempa kuat maupun peringatan tsunami.
Menurutnya, upaya mitigasi tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat harus memiliki pengetahuan dan kesiapan menghadapi bencana sebelum bantuan datang.
“Alhamdulillah, kita sudah memberikan pelatihan kepada masyarakat. Harapannya, masyarakat tetap tangguh dan mampu menghadapi musibah kapan pun datang,” katanya.
Rudy juga menyebut keberadaan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS), termasuk dukungan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), menjadi bagian penting dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat.
Menurutnya, informasi peringatan dini harus segera direspons dengan tindakan nyata, terutama bagi masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana.
“EWS dan informasi dari BMKG sangat membantu. Tetapi yang paling penting adalah masyarakat memahami apa yang harus dilakukan ketika peringatan dini dikeluarkan,” ujarnya.
Di tengah musibah yang melanda NTT, Rudy menyampaikan belasungkawa kepada seluruh korban dan keluarga yang terdampak.
“Atas nama BPBD dan Pemerintah Provinsi Lampung, kami turut berbelasungkawa atas musibah yang terjadi kepada saudara-saudara kita di NTT. Semoga para korban yang berada di lokasi segera mendapatkan bantuan, baik makanan maupun pengobatan dari pemerintah dan pihak terkait,” tuturnya.
Ia juga mendoakan masyarakat yang meninggal dunia akibat bencana tersebut agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa.
“Semoga korban yang meninggal dunia mendapat tempat terbaik dan husnul khatimah. Semoga masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan dan seluruh proses penanganan bencana dapat berjalan dengan baik,” pungkas Rudy. (Rls)
I Ketut Suwendra: HPN-Porwanas 2027 di Lampung Bakal Menghasilkan Multiplier Effect
Ketua MPR Nyatakan Dukungannya Untuk HPN dan Porwanas di Lampung
Dari Merah Putih ke Layar Digital, Kreativitas Kemerdekaan Bergema di Menara Siger
