Lampung
Pertumbuhan Ekonomi Lampung Ungguli Nasional, Sekdaprov Ikuti Arahan Mendagri dan Bappenas
Alteripost Bandar Lampung – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual di ruang Command Center Lt. 2, Senin (7/7/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Dalam kesempatan tersebut Mendagri Tito Karnavian membagi topik rapat menjadi tiga, yaitu : 1. Pertumbuhan ekonomi, 2. Inflasi dan 3. Percepatan pembangunan tiga juta rumah.
Tito menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kwartal I tahun 2025 (y-on-y) berada pada angka 4.87 persen, angka ini menjadikan Indonesia berada pada posisi 45 dari 185 negara di dunia. Jika dibandingkan dengan negara maju yang tergabung dalam 24 negara G-20 maka pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada urutan ke-4. Sementara itu di wilayah ASEAN, Indonesia berada pada urutan ke-4 diatas Singapura, Malaysia dan negara ASEAN lainnya.
“Kita bangga pertumbuhan ekonomi kita di angka 4.87 persen, ditengah situasi geopolitik saat ini,” ungkap Tito.
Lebih lanjut, Tito mengatakan bahwa jika suatu negara memiliki tingkat perumbuhan ekonomi yang baik maka negara tersebut dikatakan sedang berada pada trend kemajuan, dan secara otomatis tingkat pendidikan, kesehatan masyarakatnya akan lebih baik bahkan tingkat kemiskinan akan berkurang.
Angka pertumbuhan ekonomi nasional ini sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi daerah mulai dari kabupaten/kota sampai dengan Provinsi. Berdasarkan data BPS angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung sebesar 5,47 persen (y-on-y) berada diatas pertumbuhan ekonomi nasional dan menempati urutan ke-9 dari 38 Provinsi, namun jika dibandingkan wilayah Sumatera, Provinsi Lampung berada pada urutan pertama angka pertumbuhan ekonomi terbesar.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, memaparkan 9 langkah konkret percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, yaitu :
1. Konsumsi Rumah Tangga : pengendalian bahan pokok dan perluasan kesempatan kerja.
2. Belanja Pemerintah : percepatan realisasi APBD, Percepatan realisasi proyek infrastruktur daerah
3. Investasi : Percepatan realisasi PMA dan PMDN, peningkatan produktivitas pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan sesuai potensi lokal, peningkatan output industri manufaktur sesuai potensi lokal, kemudahan izin berusaha.
4. Net Ekspor : pencegahan ekspor dan impor ilegal.
Sejalan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kepala BPS
Amalia A. Widyasanti menjelaskan tentang optimalisasi potensi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui 9 langkah konkret yang sebelumnya dijelaskan oleh Bappenas. Amalia mengatakan bahwa BPS akan hadir untuk mencatat semua aktivitas ekonomi di daerah yang dapat menggambarkan ukuran ekonomi daerah yang sebenarnya.
“Sembilan langkah konkret percepatan pertumbuhan ekonomi perlu diterjemahkan sesuai dengan karakteristik ekonomi daerah masing-masing, melalui dukungan pemerintah daerah, BPS siap mendukung Kemendagri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Pemerintah Daerah dengan menyediakan data yang berkualitas untuk percepatan pertumbuhan ekonomi ” ungkap Amalia.
Menutup rangkaian Rapat, Dirjen Perumahan Pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Imran melaporkan perkembangan realisasi percepatan pembangunan 3 juta rumah.(*)
Lampung
Raih Opini WTP 12 Kali Secara Beruntun, Pemprov Lampung Buktikan Tata Kelola Keuangan Akuntabel
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut sekaligus menjadi opini WTP ke-12 kali secara beruntun yang diraih Pemprov Lampung, sebagai bentuk konsistensi dalam menerapkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., mengatakan, bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah, DPRD Provinsi Lampung, serta berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Alhamdulillah, Pemprov Lampung kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh OPD sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan, serta dukungan DPRD Provinsi Lampung dalam menjalankan fungsi pengawasan,” ujar Marindo.
Menurutnya, opini WTP bukan sekadar penghargaan atau prestasi administratif semata, melainkan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan negara secara baik dan bertanggung jawab.
“Opini WTP dari BPK RI merupakan pengakuan tertinggi atas kualitas pengelolaan keuangan daerah. Namun bagi kami, WTP bukanlah tujuan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana tata kelola pemerintahan terus diperkuat agar semakin transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Sekdaprov Marindo menegaskan, keberhasilan meraih WTP selama 12 tahun berturut-turut juga menjadi modal penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Kepercayaan masyarakat adalah aset yang sangat berharga. Karena itu, capaian ini harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sekdaprov Marindo menyampaikan bahwa mempertahankan opini WTP membutuhkan komitmen berkelanjutan melalui penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Meraih WTP adalah sebuah pencapaian, tetapi mempertahankannya jauh lebih menantang. Diperlukan inovasi, peningkatan kapasitas SDM, penguatan sistem informasi, serta budaya akuntabilitas yang tertanam di seluruh lini pemerintahan,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan apresiasi kepada BPK RI dan BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional serta memberikan berbagai rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Atas nama Pemprov Lampung, kami mengucapkan terima kasih kepada BPK RI dan BPK Perwakilan Provinsi Lampung atas pelaksanaan pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan. Rekomendasi tersebut menjadi masukan yang sangat berharga untuk terus menyempurnakan pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Mirza menambahkan, Pemprov Lampung berkomitmen menjadikan capaian opini WTP sebagai momentum untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan.
“WTP adalah cerminan dari kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjaga amanah rakyat. Ke depan, kami akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi mendukung pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lampung,” kata Gubernur. (Red/Gus)
Bersama Forkopimda, Bupati Qudrotul Ikhwan Sambut Langsung Kepulangan 224 Jamaah Haji Tuba
Wakili Bupati, Asisten II Anthoni Hadiri Giat Konferkab IX PWI Tuba Periode 2026-2029
Raih Opini WTP 12 Kali Secara Beruntun, Pemprov Lampung Buktikan Tata Kelola Keuangan Akuntabel
