Lampung
Lampung Jadi Target Hilirisasi, Kementan Kucurkan Rp180 Miliar
Alteripost Bandar Lampung – Provinsi Lampung menjadi target program hilirisasi dan investasi besar yang akan dilakukan Pemerintah melalui Kementerian Pertanian. Desember 2025 ini, akan dilakukan peremajaan tanaman di sektor hulu dengan kucuran dana Rp180 miliar. Dan Tahun depan akan dilakukan pembangunan pabrik pengolahan di sektor hilir.
Hal itu terungkap dalam pertemuan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dengan Dirjenbun Kementan RI Abdul Roni Angkat beserta jajaran dan perwakilan perusahaan di Ruang kerja Gubernur, Bandarlampung, Kamis (18/9/25).
Abdul Roni Angkat menyampaikan bahwa saat ini Lampung menjadi target program hilirisasi dan investasi.
“Sesuai instruksi pak Menteri, insya Allah kita akan usung program hilirisasi dan investasi yang besar untuk Lampung. Hilirisasi produk pangan di bagian hulu yaitu proses peremajaan, kita sediakan benih, jasa penanaman hingga pengolahan tanah.
Kemudian, nilai investasinya yaitu dari bahan baku yang sudah kita berikan itu akan menjadi sebuah ekosistem dan menjadi sebuah bahan baku yang benar benar bisa diperhitungkan untuk dibuat sebuah produk hilirisasi perkebunan seperti pabrik tapioka, pabrik kopi, pabrik coklat, pabrik gula dan lain sebagainya,” jelas Roni.
Roni menyebutkan pada tahap awal ini, Kementan RI akan langsung mengeksekusi proses hilirisasi di bagian hulu (proses peremajaan), “September ini akan langsung kita eksekusi dengan dana Rp180 miliar dan itu ditargetkan selesai di bulan Desember, kemudian untuk pembangunan pabrik pengolahan kemungkinan di tahun depan,” ujar Roni
Gubernur Mirza menyampaikan bahwa mayoritas hasil produk perkebunan dan pertanian di Lampung ini sudah diekspor ke berbagai negara dalam bentuk mentah. Hal tersebut yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Lampung sangat lamban dikarenakan rasio keuntungan yang didapatkan dari petani sangat kecil.
“Kurang lebih dari 60 persen ekspor kopi Indonesia ke negara luar ini sumber kopinya dari Lampung, coklat juga kurang lebih demikian. Jadi, Lampung ini berdasarkan analisis saya, 70 persen uangnya keluar dari Lampung. Artinya apabila 70 persen uang itu dikelola dan hanya berputar di Lampung, saya yakin pertumbuhan ekonomi kita sangat cepat dan signifikan,” ujar Mirza.
Mirza juga meyakini akan terwujudnya Lampung sebagai daerah sentra hilirisasi produk pangan itu dengan dalih bahwa saat ini setiap perusahaan yang berencana akan membangun pabrik pengolahan produk pangan semuanya melirik Provinsi Lampung.
“Hasil perkebunan kita melimpah, lahan kita luas, lokasi kita strategis tidak terlalu jauh dengan Jakarta, jadi banyak perusahaan-perusahaan yang ingin membangun pabrik itu melirik daerah kita,” ujarnya.(*)
Lampung
Sekdaprov Marindo Pimpin Rapat Rancangan KUA-PPAS TA 2027
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Marindo Kurniawan memimpin rapat pembahasan Rancangan Awal Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran (TA) 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Jumat (3/7/2026).
Rapat tersebut membahas penyelesaian dokumen perencanaan sekaligus memastikan Rancangan Awal KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dapat disampaikan kepada DPRD Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam pembahasan tersebut, disepakati tema pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2027, yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri Berbasis Potensi Daerah.” Tema tersebut menjadi arah kebijakan pembangunan yang akan diterjemahkan ke dalam prioritas program dan penganggaran seluruh perangkat daerah.

Sekdaprov Marindo menekankan pentingnya menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan tahunan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Menurutnya, seluruh indikator makro yang tercantum dalam KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 harus mengacu pada RPJMD agar pembahasan bersama DPRD dapat berjalan efektif serta selaras dengan arah pembangunan daerah.
Selain itu, Marindo meminta agar setiap program dan subkegiatan yang disusun memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian target pembangunan daerah, khususnya indikator makro seperti penurunan angka kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka, peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Rapat juga membahas optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta sistem evaluasi berbasis aplikasi terus didorong guna meningkatkan efektivitas, akurasi, transparansi, dan akuntabilitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.
Melalui pembahasan ini, Pemprov Lampung berharap penyusunan Rancangan Awal KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dapat diselesaikan secara tepat waktu, berkualitas, dan menjadi landasan yang kuat bagi penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 guna mendukung tercapainya target pembangunan Provinsi Lampung. (Rls)

