Lampung
Wagub, Sekdaprov dan Unsur DPRD Berdialog Dengan Massa Aksi Damai di Hari Tani Nasional
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi Lampung merespon cepat tuntutan aksi massa yang menyampaikan tuntutan untuk membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Agraria. Aksi digelar oleh Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL), bertepatan dengan Peringatan Hari Tani Nasional, Rabu (24/09/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela berdialog dengan peserta aksi massa dan mendengar secara langsung hal yang menjadi tuntutan aksi.
“Sesuai arahan dari pak Gubernur, saya menerima aksi massa bersama pak sekda dan stakeholder terkait, kami merespon dari harapan masyarakat, sesuai tuntutan aksi tadi adalah dibentuknya Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Agraria dan kami sesuai dengan arahan Pak Gubernur ini memutuskan untuk segera membuat tim sesuai dengan harapan yang telah disampaikan tadi,” tegasnya.

Wagub juga menjelaskan bahwa keanggotaan dari tim tersebut akan melibatkan unsur Pemerintah Provinsi Lampung, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta stakeholder terkait, termasuk perwakilan masyarakat, petani, dan buruh.
“Anggotanya tentu yang terkait dengan hal tersebut, dari Pemprov, BPN kemudian stakeholder yang terkait juga dari perwakilan masyarakat dalam hal ini petani dan juga buruh. Kami akan kerjakan secepatnya tentu dengan koordinasi dan konsultasi dengan Kemendagri,” jelasnya.
Lebih lanjut, Jihan berharap pada Peringatan Hari Tani Nasional melalui kehadiran tim ini, Pemerintah Provinsi Lampung mampu mewujudkan keadilan agraria sebagaimana yang menjadi harapan masyarakat.
“Harapannya apa yang diharapkan oleh masyarakat berkenaan dengan keadilan agraria bisa dicapai sama-sama dan kami pemerintah provinsi Lampung bisa mengoptimalkan apa yang menjadi fungsi dan tugas kami, bisa mengawal apa yang menjadi harapan masyarakat. Kesejahteraan petani terutama,” tegasnya.
Sementara itu dalam pertemuan dengan perwakilan aksi massa di Ruang Abung Balai Keratun Kantor Gubernur, salah satu perwakilan massa aksi, Yohanes Joko Purwanto, Korlap Aksi Ketua PPRL menegaskan bahwa tuntutan pembentukan Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Agraria harus segera diselesaikan.
“Kami PPRL bersepakat bahwa kita minta Pemprov membentuk Tim Penyelesaian sengketa agraria dan itu sehingga tidak harus melalui mekanisme birokrasi yang rumit. Sehingga disini ketika ada tim penyelesaian konflik agraria yang unsurnya lengkap multi sektor, kami tahu gimana cara menyelesaikan masalah yang kami hadapi. Teman-teman berjuang bukan hanya hari ini tetapi sudah bertahun-tahun,” ucapnya.
Yohanes Joko juga menambahkan bahwa selain hal tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung juga diminta untuk memberikan upaya pencegahan terhadap kekerasan pada petani yang saat ini masih terjadi di luar Lampung tetapi jika tidak ada tindak lanjut hal ini juga mungkin akan terjadi pada petani di Provinsi Lampung.
“Untuk gambaran, kekerasan pada petani di daerah lain itu ada dimana-mana. Alhamdulillah di Provinsi Lampung tidak sampai seperti itu. Tapi itu tidak mungkin tidak akan terjadi di Provinsi Lampung, sangat mungkin kalau tidak ada upaya yang komprehensif, yang menyeluruh dari Pemerintah Provinsi Lampung untuk menyelesaikan ini,” tambahnya.
Suyatno Korlap Forum Masyarakat Register/Formaster Lampung Selatan) dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa pembentukan Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Agraria diharapkan dapat menjadi jalan keluar komunikasi yang kondusif dalam menghadapi berbagai konflik agraria.
Seusai aksi, salah satu perwakilan Federasi Pergerakan Serikat Buruh Indonesia – Konfederasi Serikat Nasional (FPSBI-KSN), Indra Gunawan menyampaikan apresiasinya atas respon cepat Pemerintah Provinsi Lampung terhadap tuntutan tersebut.
“Untuk aksi hari ini, syukur Alhamdulillah berjalan dengan lancar damai walaupun terik mataharinya panas tetapi hati dari para massa aksi itu tetap dingin dan adem. Respon dari pemerintah provinsi cukup kami apresiasi hari ini karena tidak perlu berlama-lama, hari ini kami diterima dengan baik,” ucapnya.
Indra dalam kesempatan tersebut juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Lampung yang telah memfasilitasi aksi ini sehingga dapat berjalan dengan kondusif dan baik. Ia juga berharap kedepan pemerintah Provinsi Lampung dapat aktif mendorong penyelesaian konflik agraria pada petani.
“Alhamdulillah, Pak Gubernur diwakili Ibu Wakil Gubernur bisa memfasilitasi aksi hari ini dengan kondusif dan apa yang menjadi harapan-harapan peserta massa aksi terutama dari kaum tani. Kedepannya Pemerintah Provinsi Lampung mungkin lebih aktif lagi untuk mendorong para petani agar kedepan tidak ada konflik agraria lagi,” harapnya. (Rls)
Lampung
Kakao Lampung Menuju Pasar Global, Pemerintah Perkuat Dukungan untuk Petani
Alteripost Pesawaran – Kabupaten Pesawaran dipercaya menjadi lokasi penyelenggaraan Peringatan Hari Kakao Indonesia (HKI) ke-14 Tahun 2026. Kegiatan bertemakan “Mengembalikan Kejayaan Kakao Nasional” dengan topik “Provinsi Lampung sebagai Pusat Kebangkitan Kakao Multiklonal Nasional” tersebut berlangsung di Kebun Benih Way Berulu, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 7, Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kamis (19/11/2026).
Dalam sambutannya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa kakao merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan sektor perkebunan di Provinsi Lampung.
Menurutnya, potensi kakao di Lampung perlu terus dikembangkan melalui peningkatan kualitas, produktivitas, tata kelola perkebunan, serta penguatan industri pengolahan lokal agar mampu bersaing dengan produk cokelat dari luar negeri.
Gubernur juga menyoroti kebutuhan petani terhadap fasilitas pengering atau dryer untuk meningkatkan kualitas biji kakao. Sebab, proses pengeringan yang masih dilakukan secara tradisional membutuhkan waktu lebih lama, terutama ketika musim hujan tiba.
Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi kualitas biji kakao dan berdampak terhadap harga jual hasil panen di tingkat petani. Oleh karena itu, dukungan sarana dan prasarana menjadi salah satu hal penting dalam mendorong kemajuan perkakaoan di Lampung.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa pemerintah akan mengkaji berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan petani kakao, termasuk kemungkinan pengaturan impor apabila diperlukan guna menjaga stabilitas harga komoditas di tingkat petani.
Selain kebijakan perdagangan, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas pembibitan kakao. Ia mendorong PTPN untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi dan para peneliti dalam menghasilkan bibit kakao unggul yang nantinya dapat disalurkan kepada petani.
“Kebijakan pemerintah tentu sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan petani. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, gubernur, dan bupati perlu terus diperkuat agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak kepada petani dan masyarakat,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Pesawaran Hj. Nanda Indira B., S.E., M.M. menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Pesawaran sebagai tuan rumah penyelenggaraan agenda nasional tersebut.
Menurutnya, tema yang diangkat sangat relevan dengan potensi dan karakteristik daerah, mengingat kakao telah menjadi salah satu komoditas andalan masyarakat yang memiliki peran penting dalam menopang perekonomian warga.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Pesawaran, kami merasa bangga dan terhormat karena dipercaya menjadi tuan rumah momentum nasional yang sangat penting ini. Kami berharap melalui penyelenggaraan Hari Kakao Indonesia ke-14, potensi dan kualitas kakao asal Pesawaran semakin dikenal luas, bahkan mampu menembus pasar global,” ujar Bupati Nanda.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Pesawaran berkomitmen mendukung pengembangan kakao melalui penguatan kelembagaan petani, fasilitasi sarana dan prasarana perkebunan, serta membuka ruang kolaborasi dengan peneliti dan investor guna mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing kakao daerah.
Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian, Widiastuti, menjelaskan bahwa Provinsi Lampung dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan karena memiliki potensi perkakaoan yang kuat. Terdapat delapan kabupaten di Lampung yang mengembangkan komoditas kakao, didukung keberadaan industri dan pelaku usaha yang bergerak di sektor tersebut.
Ia juga menjelaskan bahwa pemilihan Kabupaten Pesawaran sebagai lokasi kegiatan didasarkan pada potensi pengembangan kakao di Kebun Benih Way Berulu yang menjadi model percontohan dengan produktivitas relatif baik. Pengembangan tersebut diharapkan dapat menjadi contoh sekaligus memperkuat posisi tawar petani dalam rantai usaha perkakaoan.
Lebih lanjut, peringatan HKI ke-14 dimanfaatkan untuk mendorong sejumlah langkah konkret, di antaranya penyaluran bibit kakao unggul kepada petani, bantuan pupuk, bantuan beras, penandatanganan nota kesepahaman terkait pembiayaan dana bergulir, serta peluncuran Rencana Aksi Nasional Kakao Berkelanjutan beserta rencana operasional periode 2026–2029.
Penyelenggaraan HKI ke-14 ini menjadi forum nasional untuk mengonsolidasikan kebijakan, memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan, serta mendorong percepatan revitalisasi perkakaoan nasional.
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 400 undangan, termasuk 200 petani kakao dari sejumlah kabupaten di Lampung, di antaranya Pesawaran, Pringsewu, dan Tanggamus, serta perwakilan pemerintah pusat dan daerah, asosiasi industri, akademisi, peneliti, dan mitra pembangunan.
Turut hadir Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Ketua Dewan Kakao Indonesia Sutanto Abdullah, jajaran Forkopimda Provinsi Lampung dan Kabupaten Pesawaran, Direktur PTPN I Regional 7, serta para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Hadir pula para camat, akademisi, peneliti, pelaku usaha, asosiasi petani kakao, dan sejumlah tamu undangan lainnya.(*)

