DPRD
Anggota DPRD Elly Wahyuni Perkuat Wawasan Kebangsaan Masyarakat
Alteripost Pringsewu – Anggota Dewwan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Elly Wahyuni, terus konsisten memperkuat nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat. Sabtu (20/9/2025), ia kembali menggelar kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (PIPWK) ke Dua di bulan September, yang dipusatkan di Pekon Ambarawa Timur, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu.
Acara ini menghadirkan dua narasumber, Prof. Dr. Toto Gunarto, dan Untung Supomo, S.H., yang memaparkan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga persatuan bangsa serta mengamalkan nilai Pancasila di tengah dinamika sosial, politik, dan teknologi.
Dalam sambutannya, Elly menegaskan bahwa pembinaan ideologi Pancasila bukan sekadar rutinitas program, melainkan upaya nyata mengembalikan kesadaran kolektif akan jati diri bangsa.
“Pancasila adalah dasar sekaligus arah hidup kita sebagai bangsa. Tantangan globalisasi, arus informasi digital, hingga pergeseran nilai budaya, tidak boleh membuat kita kehilangan identitas. Justru dengan mengamalkan Pancasila, kita bisa menjadi bangsa yang tangguh, berdaulat, dan tetap berdiri kokoh,” ujarnya.
Ia berharap kegiatan PIPWK dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda yang rentan terpapar ideologi transnasional.
“Kita ingin pemuda di desa-desa Lampung memiliki pemahaman yang kuat, tidak mudah terpengaruh hal-hal yang merusak persatuan, serta mampu menjadi motor penggerak pembangunan di daerahnya,” kata Elly.
Antusiasme warga tampak sejak awal acara. Mereka aktif menyimak materi hingga berdiskusi tentang isu-isu aktual, mulai dari pentingnya menjaga kerukunan antarwarga, kesadaran hukum, hingga gotong royong dalam ketahanan sosial.
Prof. Dr. Toto Gunarto menyoroti perlunya penguatan wawasan kebangsaan sebagai modal sosial menghadapi ketidakpastian global.
“Indonesia punya modal besar berupa Pancasila, tapi itu tidak akan berarti jika hanya dijadikan slogan. Harus dihidupi, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,” jelasnya.
Sementara itu, Untung Supomo menekankan bahwa nilai Pancasila harus menjadi dasar setiap keputusan hukum dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Di akhir kegiatan, Elly yang juga Sekretaris Komisi V DPRD Lampung menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat.
“Saya akan terus berjuang bersama masyarakat. Karena membumikan Pancasila bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua,” pungkasnya.(*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Provinsi Lampung Tahun 2025 menggelar rapat internal perdana, Rabu (29/04/2026). Rapat tersebut membahas penyusunan jadwal kerja serta strategi pembahasan LKPj Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung agar proses evaluasi berjalan maksimal dan tepat waktu.
Ketua Pansus LKPj DPRD Provinsi Lampung, Lesty Putri Utami, mengatakan pembahasan LKPj memiliki batas waktu selama 30 hari sejak dokumen disampaikan kepada DPRD. Dengan demikian, pembahasan diperkirakan harus selesai paling lambat 27 Mei 2026.
Namun, menurutnya jadwal tersebut beririsan dengan libur Hari Raya Iduladha, sehingga pansus berencana mempercepat sekaligus menyesuaikan agenda pembahasan agar hasilnya tetap optimal.
“Hari ini rapat internal terkait penjadwalan, karena secara aturan LKPj ini dibahas selama 30 hari sejak penyampaian. Kalau dihitung dari tanggal 27, maka maksimal selesai 27 Mei. Tetapi karena berdekatan dengan Lebaran Haji, maka harus dimajukan sedikit,” ujar Lesty.
Lebih lanjut Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Selatan tersebut menegaskan, pansus ingin pembahasan LKPj tahun ini dilakukan secara serius, mendalam dan objektif, dan bukan sekadar formalitas tahunan.
Menurutnya, laporan yang diterima DPRD setebal sekitar 660 halaman masih didominasi uraian administratif dan kode rekening, tanpa penjelasan yang memadai terkait capaian program.
“Jangan sampai pembahasan ini hanya seremoni. Kita ingin ada tindak lanjut nyata. Dari laporan setebal 660 halaman itu, banyak yang sifatnya administratif. Ini harus kita dalami secara serius,” tegasnya.
Bahkan, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung tersebut juga menyoroti adanya sejumlah program yang dinilai belum sinkron antara LKPJ dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), termasuk visi dan misi Gubernur serta Wakil Gubernur Lampung. Karena itu, pansus akan memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna meminta penjelasan langsung terkait realisasi kinerja dan pelaksanaan program selama tahun 2025.
“Kita ingin melihat apakah capaian kinerja 2025 benar-benar sesuai dengan tiga visi utama kepala daerah. Kalau tidak sinkron, tentu ini menjadi catatan penting,” ujarnya.
Selain membahas LKPj tahun berjalan, menurutnya. Pansus juga akan menelaah matriks tindak lanjut rekomendasi DPRD pada LKPj tahun 2023 dan 2024. Dari delapan temuan atau catatan evaluasi sebelumnya, menurut Lesty baru satu hingga dua program yang benar-benar dijalankan.
“Nanti kita lihat matriks 2023, 2024, lalu 2025. Dari delapan temuan sebelumnya, baru satu dua yang terlaksana. Ini jadi bahan evaluasi besar bagi gubernur untuk melihat kinerja OPD,” kata Lesty.
Untuk itu, Lesty menambahkan. Pansus telah meminta tambahan waktu kerja dari semula dijadwalkan selesai pada 18 Mei menjadi hingga 25 Mei 2026, agar pembahasan lebih komprehensif.
Menurut Lesty, TAPD akan menjadi pihak pertama yang dipanggil dalam agenda pembahasan karena memiliki peran sentral dalam koordinasi pelaksanaan anggaran daerah.
“Saya minta fokus awal dengan TAPD dan harus selesai dulu bersama TAPD, karena mereka panglima perang dalam pemerintahan daerah. Mereka harus paham persoalan di masing-masing OPD,” pungkasnya. (*)
Wali Kota Bandar Lampung Raih Penghargaan Bergengsi di Ajang Nasional
PWI Tuba Gelar Rapat Pembentukan Panitia Konfercab Tahun 2026
Hasil Musda ke-XI, M. Aris Pratama Hanan Resmi Nahkodai DPD Golkar Tuba
