Connect with us

DPRD

Setahun di DPRD Lampung, Lesty Putri Utami Tegaskan Politik untuk Rakyat

Published

on

Alteripost Lampung – Setahun sudah Lesty Putri Utami menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung dari daerah pemilihan Lampung Selatan periode 2024–2029. Sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan, ia menunjukkan kiprah konsisten, fokus, dan dekat dengan masyarakat yang diwakilinya.

Sejak awal kiprahnya di parlemen, Lesty dikenal rendah hati kepada siapa pun dan aktif turun ke lapangan. Ia berdialog dengan petani, nelayan, guru, siswa, hingga warga di berbagai desa, mendengarkan langsung aspirasi mereka. “Untuk memahami kebutuhan warga, kita harus hadir di lapangan dan melihat langsung kondisi mereka,” ujarnya.

Di DPRD, Lesty didapuk sebagai Ketua Fraksi untuk mengawal berbagai kebijakan agar keputusan legislatif berpihak pada masyarakat Lampung Selatan. Ia dikenal tegas dalam menyampaikan pendapat, namun tetap menjaga komunikasi dengan semua pihak, baik sesama anggota fraksi maupun unsur lain di parlemen.

Sejumlah isu krusial menjadi sorotan Lesty, mulai dari pemerataan pembangunan, akses layanan kesehatan, hingga dukungan nyata bagi petani dan nelayan. Ia aktif menyampaikan masukan serta mengusulkan solusi yang diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain fokus pada kebijakan, Lesty juga rutin memantau pelaksanaan program pemerintah di lapangan. Ia meyakini pengawasan langsung membantu memastikan program berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan warga.

Satu tahun perjalanan ini baru awal dari pengabdian panjangnya. Tantangan ke depan tetap ada, tetapi Lesty bertekad menjaga konsistensi, memperkuat advokasi bagi masyarakat kecil, serta memastikan kehadirannya di parlemen benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.

“Jabatan ini hanyalah amanah sementara, tetapi kerja nyata dan hubungan yang dibangun dengan masyarakat akan selalu dikenang,” katanya, Selasa (2/9/2025).

Dari Lampung Selatan hingga ruang sidang DPRD, Lesty Putri Utami menegaskan bahwa politik dapat dijalankan dengan serius, bertanggung jawab, dan dekat dengan rakyat tanpa harus mencari sensasi atau sorotan semata.(*)

Facebook Comments Box
Continue Reading

DPRD

Kostiana Gelar Sosialisasi Perda Nomor 13 Tahun 2017, Perlindungan Anak Jadi Perhatian

Published

on

Alteripost Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Kostiana, SE., MH., menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Jumat (6/11/2026), di Jalan Gotong Royong, Bandar Lampung.

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak sekaligus mendorong peran aktif keluarga dan lingkungan dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap anak.

Dalam kegiatan itu, Kostiana menghadirkan dua narasumber, yakni Siti Maryamah, S.Psi., M.Psi., aktivis sekaligus praktisi perempuan di bidang penanganan kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta Sely Fitriani, SH., Koordinator Bidang Pencegahan Kekerasan Ekstremisme dan Konflik Sosial untuk Perdamaian Yayasan Lamban Puan Lampung.

Kedua narasumber menyampaikan materi mengenai upaya pencegahan kekerasan, pemenuhan hak-hak anak, serta pentingnya peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak.

Dalam pemaparannya, Sely Fitriani menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, seseorang masih dikategorikan sebagai anak apabila belum berusia 18 tahun.

“Kalau usianya masih 18 tahun kurang satu hari, maka dia masih termasuk kategori anak dan berhak mendapatkan jaminan perlindungan berdasarkan perda maupun undang-undang perlindungan anak,” jelas Sely.

Ia mengatakan, kegiatan yang digagas Kostiana tersebut menjadi momentum untuk mengajak seluruh elemen masyarakat bergerak bersama dalam menjaga dan memenuhi hak-hak anak.

Menurutnya, setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak penyandang disabilitas, berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, serta pola pengasuhan yang layak.

Sely juga mengingatkan bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa tindakan fisik seperti memukul atau mencubit, tetapi juga dapat terjadi melalui ucapan yang merendahkan dan menyakiti perasaan anak.

“Kita perlu mengevaluasi pola pengasuhan sehari-hari. Apakah anak-anak kita sudah mendapatkan pengasuhan yang layak dan terbebas dari kekerasan? Jangan sampai ketika orang tua sedang emosi atau menghadapi masalah, anak justru menjadi pelampiasan,” ungkapnya.

Sementara itu, Siti Maryamah menyampaikan bahwa melalui sosialisasi perda tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya perlindungan anak. Menurutnya, menjaga hak dan keselamatan anak merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, melainkan juga keluarga, masyarakat, dan seluruh pihak terkait.

Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan anak di lingkungan sekolah, khususnya terkait kasus perundungan atau bullying.

Menurut Siti, orang tua perlu memahami bagaimana merespons ketika anak menceritakan pengalaman menjadi korban perundungan di sekolah. Orang tua diharapkan mampu memberikan dukungan, mendengarkan keluhan anak, serta mengambil langkah yang tepat agar anak merasa aman dan terlindungi.

Kegiatan sosialisasi tersebut juga diisi dengan sesi tanya jawab. Dalam kesempatan itu, peserta diberikan ruang untuk menyampaikan pertanyaan maupun berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak semakin meningkat sehingga tercipta lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang aman, nyaman, serta bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap anak. (Iyan)

Facebook Comments Box
Continue Reading