Connect with us

Pesawaran

Pesantren Jadi Pusat Inklusi Keuangan Syariah, OJK Lampung Resmikan Program EPIKS

Published

on

Alteripost Pesawaran – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Pesawaran meluncurkan Program Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS) di Pondok Pesantren Al-Hidayat Gerning. Kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan kemandirian ekonomi pesantren dan perluasan akses keuangan syariah di masyarakat, khususnya di lingkungan pendidikan berbasis keagamaan.

Acara ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Lampung yang dalam hal ini diwakili oleh.Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung, Ibu Rinvayanti; Bupati.Pesawaran, Ibu Hj. Nanda Indira Bastian, S.E., M.M.; Wakil Bupati Pesawaran, Bapak Antonius Muhammad Ali, S.H.; Kepala OJK Provinsi Lampung, Bapak Otto Fitriandy; Pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayat Gerning, Kyai Hi. Ahmad Ma’shum Abror, M.Pd.I; Bendahara JP3M Provinsi Lampung, Ibu Nyai Hj. Maryam Maulida; Branch Manager Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Pesawaran, Ibu Desy Anggraini; serta perwakilan Bank Sampah Sahabat Gajah, perangkat desa Gerning, dan para santri Pondok Pesantren Al-Hidayat.

Dalam sambutannya, Kepala OJK Provinsi Lampung, Bapak Otto Fitriandy,
menegaskan bahwa program EPIKS merupakan bagian dari upaya memperkuat peran suatu daerah atau lembaga, yang dalam hal ini adalah pondok pesantren selaku lembaga pendidikan keagamaan dalam ekosistem keuangan syariah. “OJK siap membersamai TPAKD Kabupaten Pesawaran agar tahun depan dapat meraih TPAKD Awards. Kami melihat Pesawaran memiliki potensi besar untuk menjadi pusat keuangan syariah karena lebih dari 96% penduduknya beragama Islam dan terdapat lebih dari 80 pondok pesantren di wilayah ini,” ujar Otto.

Lebih lanjut, beliau menyampaikan bahwa dalam kegiatan EPIKS kali ini diluncurkan program bank sampah di pondok pesantren dengan mengaktifkan agen laku pandai syariah yang dapat membantu pengolahan limbah sampah, menjadi bernilai ekonomis. Selain itu, telah dilakukan pembukaan 650 rekening Simpanan Pelajar (SimPel) berbasis syariah bagi santri Pondok Pesantren Al-Hidayat Gerning, di mana hasil penukaran sampah akan dimasukkan ke dalam tabungan santri.

“Sinergi antara rekening SimPel syariah dan bank sampah ini adalah inovasi yang luar biasa. Santri tidak hanya belajar menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga belajar menabung, mengelola keuangan, dan berkontribusi pada ekonomi sirkular yang berkelanjutan,” tambah Otto.

Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung yang diwakili oleh Ibu Rinvayanti, menyampaikan bahwa Provinsi Lampung memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah karena merupakan provinsi dengan jumlah pondokpesantren terbesar kedua di Sumatera, yaitu sebanyak 1.196 lembaga. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, OJK, lembaga keuangan syariah, dan pesantren dalam memberdayakan masyarakat melalui sistem ekonomi yang adil, etis, dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Pesawaran, Ibu Hj. Nanda Indira Bastian,
mengapresiasi dukungan OJK dan BSI yang telah membuka 600 rekening pelajar bagi santri. Ia berharap kolaborasi ini dapat memperkuat semangat kemandirian dan literasi keuangan syariah di kalangan santri serta mendorong pesantren menjadi pusat pemberdayaan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing.

Pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayat, Kyai Hi. Ahmad Ma’shum Abror, turut
menyampaikan bahwa santri di Al-Hidayat tidak hanya belajar ilmu agama, tetapi juga dibekali keterampilan kewirausahaan seperti membuat roti, meracik kopi, hingga mengelola pertanian. Ia berharap program EPIKS ini dapat memperluas manfaat ekonomi pesantren sekaligus membantu pengelolaan sampah menjadi
bernilai ekonomis.

Melalui peluncuran program EPIKS ini, OJK mempertegas komitmennya untuk
mendorong keuangan syariah sebagai pilar penting inklusi keuangan nasional,
dengan menjadikan pesantren sebagai pusat penggerak ekonomi umat dan agen
perubahan menuju masyarakat yang sejahtera, berdaya, dan cerdas finansial.(*)

Facebook Comments Box
Continue Reading

Lampung

Kakao Lampung Menuju Pasar Global, Pemerintah Perkuat Dukungan untuk Petani

Published

on

Alteripost Pesawaran – Kabupaten Pesawaran dipercaya menjadi lokasi penyelenggaraan Peringatan Hari Kakao Indonesia (HKI) ke-14 Tahun 2026. Kegiatan bertemakan “Mengembalikan Kejayaan Kakao Nasional” dengan topik “Provinsi Lampung sebagai Pusat Kebangkitan Kakao Multiklonal Nasional” tersebut berlangsung di Kebun Benih Way Berulu, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 7, Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kamis (19/11/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa kakao merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan sektor perkebunan di Provinsi Lampung.

Menurutnya, potensi kakao di Lampung perlu terus dikembangkan melalui peningkatan kualitas, produktivitas, tata kelola perkebunan, serta penguatan industri pengolahan lokal agar mampu bersaing dengan produk cokelat dari luar negeri.

Gubernur juga menyoroti kebutuhan petani terhadap fasilitas pengering atau dryer untuk meningkatkan kualitas biji kakao. Sebab, proses pengeringan yang masih dilakukan secara tradisional membutuhkan waktu lebih lama, terutama ketika musim hujan tiba.

Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi kualitas biji kakao dan berdampak terhadap harga jual hasil panen di tingkat petani. Oleh karena itu, dukungan sarana dan prasarana menjadi salah satu hal penting dalam mendorong kemajuan perkakaoan di Lampung.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa pemerintah akan mengkaji berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan petani kakao, termasuk kemungkinan pengaturan impor apabila diperlukan guna menjaga stabilitas harga komoditas di tingkat petani.

Selain kebijakan perdagangan, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas pembibitan kakao. Ia mendorong PTPN untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi dan para peneliti dalam menghasilkan bibit kakao unggul yang nantinya dapat disalurkan kepada petani.

“Kebijakan pemerintah tentu sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan petani. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, gubernur, dan bupati perlu terus diperkuat agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak kepada petani dan masyarakat,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Pesawaran Hj. Nanda Indira B., S.E., M.M. menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Pesawaran sebagai tuan rumah penyelenggaraan agenda nasional tersebut.

Menurutnya, tema yang diangkat sangat relevan dengan potensi dan karakteristik daerah, mengingat kakao telah menjadi salah satu komoditas andalan masyarakat yang memiliki peran penting dalam menopang perekonomian warga.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Pesawaran, kami merasa bangga dan terhormat karena dipercaya menjadi tuan rumah momentum nasional yang sangat penting ini. Kami berharap melalui penyelenggaraan Hari Kakao Indonesia ke-14, potensi dan kualitas kakao asal Pesawaran semakin dikenal luas, bahkan mampu menembus pasar global,” ujar Bupati Nanda.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Pesawaran berkomitmen mendukung pengembangan kakao melalui penguatan kelembagaan petani, fasilitasi sarana dan prasarana perkebunan, serta membuka ruang kolaborasi dengan peneliti dan investor guna mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing kakao daerah.

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian, Widiastuti, menjelaskan bahwa Provinsi Lampung dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan karena memiliki potensi perkakaoan yang kuat. Terdapat delapan kabupaten di Lampung yang mengembangkan komoditas kakao, didukung keberadaan industri dan pelaku usaha yang bergerak di sektor tersebut.

Ia juga menjelaskan bahwa pemilihan Kabupaten Pesawaran sebagai lokasi kegiatan didasarkan pada potensi pengembangan kakao di Kebun Benih Way Berulu yang menjadi model percontohan dengan produktivitas relatif baik. Pengembangan tersebut diharapkan dapat menjadi contoh sekaligus memperkuat posisi tawar petani dalam rantai usaha perkakaoan.

Lebih lanjut, peringatan HKI ke-14 dimanfaatkan untuk mendorong sejumlah langkah konkret, di antaranya penyaluran bibit kakao unggul kepada petani, bantuan pupuk, bantuan beras, penandatanganan nota kesepahaman terkait pembiayaan dana bergulir, serta peluncuran Rencana Aksi Nasional Kakao Berkelanjutan beserta rencana operasional periode 2026–2029.

Penyelenggaraan HKI ke-14 ini menjadi forum nasional untuk mengonsolidasikan kebijakan, memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan, serta mendorong percepatan revitalisasi perkakaoan nasional.

Kegiatan tersebut diikuti sekitar 400 undangan, termasuk 200 petani kakao dari sejumlah kabupaten di Lampung, di antaranya Pesawaran, Pringsewu, dan Tanggamus, serta perwakilan pemerintah pusat dan daerah, asosiasi industri, akademisi, peneliti, dan mitra pembangunan.

Turut hadir Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Ketua Dewan Kakao Indonesia Sutanto Abdullah, jajaran Forkopimda Provinsi Lampung dan Kabupaten Pesawaran, Direktur PTPN I Regional 7, serta para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Hadir pula para camat, akademisi, peneliti, pelaku usaha, asosiasi petani kakao, dan sejumlah tamu undangan lainnya.(*)

Facebook Comments Box
Continue Reading