Lampung
Pemprov Lampung Dorong Sinergi Lintas Sektor, Wujudkan Lingkungan Aman dan Ramah Anak
Alteripost Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Provinsi Lampung Tahun 2025 yang digelar di Ruang Sungkai, Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Senin (10/11/2025).
Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, yang menekankan pentingnya kerja sama dan komitmen nyata antarinstansi untuk memastikan setiap anak di Provinsi Lampung terlindungi dan mendapatkan hak-haknya..
Wagub Jihan menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar acara seremonial, tetapi bentuk evaluasi komitmen bersama terhadap masa depan anak-anak Lampung.
“Rakor Kabupaten/Kota Layak Anak ini bukan hanya seremonial atau sebagai pemenuhan kewajiban maupun proyek untuk mendapatkan penghargaan semata. Tetapi saya berharap Rakor ini sebagai arah komitmen kita terhadap masa depan dan kepentingan anak-anak di Provinsi Lampung,” ujar Wagub Jihan.
Wagub Jihan juga mengapresiasi sejumlah kabupaten/kota yang berhasil mempertahankan predikat Nindya, di antaranya Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung Timur, Tulang Bawang, Way Kanan, Kota Metro, Kota Bandar Lampung, Pesawaran, dan Lampung Selatan. Ia juga mengapresiasi Kabupaten Pesisir Barat yang berhasil naik dari predikat Pratama menjadi Madya, bersama dengan Lampung Tengah yang bertahan pada Predikat yang sama.
Namun demikian, ia mencatat beberapa daerah mengalami penurunan peringkat, antara lain Kabupaten Lampung Barat, Lampung Utara, Tanggamus, dan Pringsewu, yang turun dari Madya ke Pratama. Sementara itu, Kabupaten Mesuji belum berhasil naik ke tingkat Madya.
“Lima kabupaten ini perlu kita evaluasi bersama. Kita perlu melihat kembali instrumen mana yang belum terpenuhi, apa saja yang terlewat, sehingga capaian tahun ini menurun,” tegasnya.
Wagub Jihan menyampaikan rasa syukur karena secara keseluruhan, Lampung masih mempertahankan status sebagai Provinsi Layak Anak.
Lebih lanjut, Wagub Jihan memaparkan beberapa strategi konkret yang dapat diterapkan kabupaten/kota untuk memperkuat capaian KLA, meskipun di tengah keterbatasan fiskal nasional, yaitu Integrasi Program dan Kolaborasi, Kemitraan Non-APBD, dan Penguatan Data dan Partisipasi Anak.
Terkait, Integrasi Program dan Kolaborasi. Wagub Jihan menuturkan bahwa Pemerintah daerah diminta memanfaatkan program yang sudah berjalan seperti PKK, Posyandu, Sekolah Ramah Anak, dan kegiatan Karang Taruna dengan menambahkan perspektif ramah anak. “Misalnya kegiatan bersih kampung bisa dikembangkan menjadi Kampung Bersih dan Aman untuk Anak,” jelasnya.
Untuk Kemitraan Non-APBD, Wagub Jihan menyampaikan bahwa Pemda didorong untuk menjalin kolaborasi dengan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) untuk membangun fasilitas sederhana seperti sanitasi sekolah, pojok baca, atau ruang kreatif anak. “Kita tidak harus selalu menggandeng perusahaan besar. Banyak UKM yang bisa ikut berkontribusi membangun fasilitas ramah anak,” ujarnya.
Terhadap Penguatan Data dan Partisipasi Anak, Wagub Jihan menuturkan penguatan data menjadi kunci keberhasilan program. Tanpa data yang akurat, kebijakan sulit tepat sasaran.
Ia menekankan pentingnya memperhatikan lima klaster utama penilaian KLA yaitu Hak sipil dan kebebasan anak; Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; Kesehatan Gizi dan Kesejahteraan Anak; Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan Perlindungan khusus bagi anak dalam kondisi tertentu
Dalam laporannya, Kadis PPPA Provinsi Lampung Hanita Farial Mega menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan evaluasi pelaksanaan program pemenuhan hak serta perlindungan anak di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung.
“Rapat koordinasi ini diselenggarakan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pemenuhan hak dan perlindungan anak, meningkatkan komitmen lintas sektor, serta menyusun langkah strategis dan rencana aksi bersama guna meningkatkan kategori KLA pada tahun penilaian 2026,” ujarnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Dinas PPPA Provinsi Lampung berharap seluruh kabupaten/kota dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor dan mengintegrasikan program KLA ke dalam perencanaan pembangunan daerah serta memastikan bahwa setiap kebijakan daerah berpihak pada kepentingan terbaik anak
“Semoga kegiatan ini memberikan manfaat nyata dalam mewujudkan Provinsi Lampung yang ramah, inklusif, aman dan ramah bagi semua anak,” tutupnya. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus menggencarkan operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Fokus penanganan utama saat ini dikerahkan ke kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) yang mulai terbakar sejak pertengahan bulan lalu.
“Sampai dengan hari ini, kondisi kebakaran hutan di provinsi Lampung terdapat beberapa titik hotspot yang sedang kami tangani. Mulai dari tanggal 15 September hingga sekarang, pemerintah masih terus berupaya berjibaku memadamkan titik api utama yang berlokasi di TNWK,” tegas Kepala BPBD Lampung Aswarodi saat melakukan pemantauan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Posko OMC Bandara Raden Intan II, Sabtu (17/10/2026).
Berdasarkan laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), terdapat 73 titik panas tingkat kepercayaan sedang dan 11 titik panas tingkat kepercayaan tinggi di wilayah Lampung. Khusus di area TNWK, terdeteksi 25 titik panas berskala sedang serta mendominasi jumlah titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi.
Untuk mengatasi krisis tersebut, Pemprov Lampung telah menyiagakan sebanyak 350 personel yang tergabung dalam Satgas Darat. Tim gabungan ini terdiri dari berbagai unsur, mulai dari Kodam, Batalyon TV, Kodim, BPBD Lampung Timur, hingga unsur Masyarakat Peduli Api.
Selain operasi jalur darat, upaya pemadaman masif juga dilakukan melalui jalur udara atas permohonan Gubernur Lampung kepada BNPB. Bantuan satgas udara ini diwujudkan melalui pengerahan helikopter water bombing serta pesawat terbang untuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Pelaksanaan OMC ini tidak hanya merupakan permintaan Gubernur, tetapi juga wujud tindak lanjut atensi langsung dari Presiden. Pemprov Lampung bekerja sama dengan vendor Smart Aviation, berbeda dengan vendor udara pada era kepemimpinan Kepala BPBD Rudi Syawal dan telah menyemai awan sejak 10 Oktober lalu.
Sejauh ini, tim udara telah berhasil melaksanakan tiga sorti penerbangan di atas langit wilayah udara Provinsi Lampung. Hujan ringan sempat berhasil diturunkan pada tanggal 11 Oktober 2026 setelah HCL disemai ke awan, namun air hujan justru jatuh di wilayah Metro dan Natar akibat pergerakan angin.
Operasi pemadaman lewat udara ini bukan tanpa halangan karena sangat bergantung pada faktor alamiah. Sejak tanggal 14 Oktober lalu, pertumbuhan awan konvektif di langit Lampung bagian timur dilaporkan sangat minim sehingga pihak Smart Aviation kesulitan melakukan penyemaian cuaca tambahan.
Tantangan serupa juga dialami oleh armada helikopter water bombing saat melakukan intervensi langsung memadamkan titik api di dalam TNWK. Rapatnya tajuk dan vegetasi pohon-pohon tinggi membuat kucuran air terhalang sehingga hanya sampai ke dasar lahan gambut dalam bentuk percikan kecil.
Oleh sebab itu, kolaborasi erat antara tim water bombing dengan 350 personel Satgas Darat mutlak diperlukan agar pemadaman api dapat berjalan optimal. Di samping kawasan TNWK, karhutla juga terpantau di daerah lain seperti Mesuji, Lampung Utara, Lampung Tengah, Tulang Bawang, dan Tulang Bawang Barat.
Salah satu titik api yang sempat ramai diperbincangkan di media sosial berada di dekat jalan tol perbatasan Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Tulang Bawang. Beruntung, titik api di kawasan tol tersebut berhasil dipadamkan sepenuhnya tanpa sisa asap pada Sabtu pagi melalui jalur darat karena areanya mudah dijangkau.
Proses pemadaman jalan tol dikoordinasikan secara langsung oleh BPBD Tulang Bawang Barat, BPBD Tulang Bawang, BPBD Lampung Tengah, bersama dengan Damkar, Brimob, serta petugas pemadam internal dari perusahaan PT HIM. Lahan yang terbakar di kawasan ini dipastikan merupakan area kebun karet, bukan lahan gambut seperti di kawasan taman nasional.
Mengenai pemicu kebakaran di perkebunan karet tersebut, pihak berwenang menduga kuat adanya kelalaian dari sisi manusia. Faktor penyebab seperti membuang puntung rokok sembarangan hingga kemungkinan unsur kesengajaan saat ini sedang dalam proses penyelidikan intensif oleh petugas.
Ke depan, BPBD bersama pihak Smart Aviation menegaskan akan terus memonitor pergerakan cuaca serta menyiagakan armada pesawat OMC. Intervensi penyemaian awan akan langsung dilanjutkan kembali jika terdapat potensi awan yang tumbuh secara konvektif di langit Lampung Timur.
Kebijakan masif yang mengolaborasikan pengerahan satgas darat secara maksimal dan operasi modifikasi cuaca ini diharapkan dapat segera menuntaskan bencana hidrometeorologi secara menyeluruh. Padamnya karhutla akan membawa manfaat besar guna menyelamatkan ekosistem hayati, mengamankan jalannya aktivitas transportasi, serta mencegah timbulnya gangguan kesehatan pernapasan bagi seluruh masyarakat di Provinsi Lampung. (Rls)
Pemprov Lampung Berjibaku Padamkan Karhutla di Way Kambas dan Sekitarnya
OJK dan Pemprov Lampung Buka 2.000 Rekening Keuangan Syariah bagi Penyuluh Agama
Wagub Jihan Dorong APINDO Lampung Ciptakan Lapangan Kerja dan Perkuat UMKM
