Lampung
Konektivitas Sumatra–Jawa Kian Kuat, Gubernur Mirza Luncurkan KMP Dalom 1
Alteripost Lampung Selatan – Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, secara resmi mengoperasikan KMP Dalom 1 di Lintas Penyeberangan Bakauheni-Merak dengan prosesi adat “Hitar Lawok”.
Peresmian yang berlangsung di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, pada Jumat (14/11/25), menandai kontribusi langsung Pemerintah Provinsi Lampung dalam memajukan konektivitas dan logistik daerah dan nasional.
Hadir dalam acara peresmian, Wakil Gubernur Jihan Nurlela, Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ketua TP PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza, Sekdaprov Marindo Kurniawan, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan.
Gubernur Mirza menegaskan bahwa KMP Dalom 1 adalah realisasi dari tanggung jawab dan keinginan yang telah lama diimpikan oleh Pemerintah Provinsi Lampung untuk hadir melayani masyarakat.
“Lampung dan Banten adalah dua provinsi terdepan yang menghubungkan dua pulau terbesar, menjadikan jalur ini sangat vital dan merupakan tulang punggung ekonomi daerah,” ujar Gubernur.
Lintas Bakauheni-Merak telah beroperasi sejak 1912 (Hindia Belanda) dan dilanjutkan oleh ASDP sejak 1981, tercatat sebagai salah satu rute penyeberangan tersibuk di Indonesia, yang menghubungkan masyarakat dan komoditas dari Pulau Sumatra dan Pulau Jawa. Ribuan kendaraan dan penumpang melintasi jalur ini setiap harinya.
Gubernur Mirza menjelaskan bahwa KMP Dalom 1, yang dikelola oleh BUMD Provinsi Lampung (PT LJU), merupakan wujud nyata dari kolaborasi dan sinergi antara BUMD, swasta, dan BUMN.
”Kapal ini hadir sebagai implementasi dari visi kita dalam menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” jelas Gubernur.
Ia juga menekankan bahwa KMP Dalom 1 beroperasi secara mandiri tanpa membebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bahkan diharapkan dapat menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Meskipun KMP Dalom 1 merupakan salah satu dari 65 kapal yang melayani lintas Bakauheni-Merak, Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik, aman, nyaman, dan andal.
”Kami bersungguh-sungguh menghadirkan pelayanan. Kami ingin mengantarkan masyarakat kami pulang ke rumahnya masing-masing dengan hati yang senang dan bangga,” kata Gubernur.
Kapal ini juga dirancang untuk mengusung kearifan lokal Lampung, serta menawarkan kecepatan hingga 16 knot, yang lebih cepat dari rata-rata.
Gubernur berharap, semangat inovasi ini akan menjadi awal untuk perbaikan sistem transportasi dan logistik di Lampung secara menyeluruh. Ke depan, sistem transportasi dan logistik ditargetkan menjadi lebih modern dan terintegrasi, didukung oleh teknologi untuk mempermudah mengelola arus barang dan penumpang.
”Konektivitas yang baik bukan hanya memudahkan perjalanan, tapi juga memperkuat ketahanan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Bambang Sumbogo, menyampaikan bahwa pengoperasian KMP Dalom 1 merupakan hasil kerja sama antara BUMD Pemerintah Provinsi Lampung dan PT Damai Lautan Nusantara. Langkah ini diambil untuk menjawab tantangan global dalam penyediaan transportasi yang aman, cepat, nyaman dan berkelanjutan, khususnya yang berbasis teknologi digital dan online.
KMP Dalom 1 adalah kapal eksekutif baru yang dibuat di Tiongkok, dengan dimensi yang mengesankan, yakni panjang 114,75 meter dan lebar 21 meter. Dengan kapasitas angkut 200 orang penumpang dan 200 unit kendaraan campuran, kapal ini dinobatkan sebagai kapal terbesar ketiga yang beroperasi di pelayanan eksekutif Bakauheni-Merak.
Keunggulan utama KMP Dalom 1 terletak pada desain interiornya yang merepresentasikan kearifan lokal Lampung. Kapal ini mengusung nuansa khas Lampung dengan sentuhan motif tapis dan ukiran tradisional.
Kapal ini juga dilengkapi fasilitas premium, termasuk Family Room, VIP House, Co-Working Space, Ruang Disabilitas, dan fasilitas lainnya.
Sementara itu, Direktur PT Dalom Lintas Berjaya Charda Damanik menjelaskan bahwa KMP Dalom 1 merupakan manifestasi konkret dari kolaborasi strategis antara Pemerintah Provinsi Lampung, diwakili oleh BUMD PT LJU, dengan perusahaan swasta, PT Damai Lautan Nusantara. Kerja sama ini membentuk unit usaha PT Dalom Lintas Berjaya, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan penyeberangan di Selat Sunda.
Charda Damanik juga menyampaikan harapan agar KMP Dalom 1 dapat segera beroperasi secara optimal di Dermaga Eksekutif. Meskipun operasional awal direncanakan sementara di Dermaga 4, pihaknya secara resmi mengharapkan kolaborasi lanjutan dengan ASDP. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Jembatan Perintis Garuda Diresmikan, Mobilitas dan Ekonomi Warga Lampung Selatan Kian Lancar
Perkuat Sinergi, Bupati Qudrotul Ikhwan Tandatangani Hibah Tanah Untuk Kejaksaan Negeri Tuba
Bupati Qudrotul Ikhwan Hadiri Rapat Paripurna DPRD Tuba
