Lampung
HUT Pramuka ke-60, Juanda Naim Sabet Penghargaan Satya Lencana Pancawarsa IV
Alteripost.co, Bandarlampung-
Wakil Gubernur (Wagub) Lampung sekaligus Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Lampung, Hj. Chusnunia, M.Si., M.Kn., Ph.D, pada apel puncak peringatan Hari Pramuka ke-60 tahun 2021 Tingkat Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Lampung, memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh yang dinilai berjasa terhadap gerakan Pramuka di Provinsi Lampung.
Salah satunya penghargan Piagam dan Satya Lencana Pancawarsa IV yang diberikan kepada Anggota Mabida Gerakan Pramuka Lampung sekaligus Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Drs. H. Juanda Naim, M.H, yang dinilai memiliki peran dan jasa terhadap pembinaan gerakan Pramuka khususnya dibawah naungan Kementerian Agama Provinsi Lampung.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Drs. H. Juanda Naim, M.H, menerima Piagam Tanda Penghargaan “Lencana Pancawarsa IV” sesuai dengan Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 178 Tahun 2012, yang menandai kesetiaan, kepatuhan, kerajinan, ketekunan, kesungguhan dan ketertiban sebagai anggota dewasa Gerakan Pramuka dalam menunaikan tugas kewajibannya selama lima tahun atau kelipatan lima tahun.
Sementara itu, dilansir dari salah satu media siber, Kakanwil Kemenag Lampung Drs. H. Juanda Naim, M.H, menyatakan ungkapan gembira dan syukur atas penghargaan yang disabet dirinya.
“Ini adalah penghargaan yang pertama dari Gerakan Pramuka Provinsi Lampung, mudah-mudahan kedepan lebih banyak waktu dan perhatian saya ke Pramuka sehingga bisa ikut bersama-sama yang lain menggerakkan Pramuka agar lebih bisa berperan dan lestari di negeri ini, khususnya di Provinsi Lampung,” ungkapnya.
“Penghargaan ini merupakan wujud serta bukti dari apa yang kita perbuat dalam hal pembinaan gerakan Pramuka khususnya di bawah naungan Kementerian Agama, dan hal itu harus kita syukuri bahwa upaya tersebut mendapat apresiasi dari Kwarda Lampung,” kata Ka.Kanwil usai menerima penghargaan, Sabtu malam (14/8).
“Ke depan kegiatan serta peran gerakan Pramuka di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung terus kita tingkatkan,” tambahnya.
Ia juga berharap agar penghargaan ini menjadi penyemangat bagi Kementerian Agama di Kabupaten/Kota untuk memperoleh penghargaan yang sama. Tak lupa Juanda mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.
“Semoga ke depannya, prestasi ini dapat ditingkatkan, sebab ini adalah prestasi yang luar biasa,” ungkap Orang Nomor Satu di Kanwil Kemenag Provinsi Lampung.
Menurut Juanda, perkembangan gerakan pramuka di madrasah baik madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, maupun madrasah aliyah di Lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Lampung sudah sangat berkembang dengan sangat baik.
Diakhir perbincangannya, Juanda juga berharap semua komponen yang terlibat dalam kepramukaan mampu berbuat nyata dalam mengisi kemerdekaan, apalagi saat ini sudah banyak generasi muda yang telah melupakan perjuangan para pahlawanya, juga banyak generasi muda yang terjerumus dalam narkoba, hal ini menjadi keprihatinan dan hendaknya peran pramuka bisa lebih mengarah pada perbaikan moral dan keteladanan,” pungkasnya. (*)
Lampung
Pemprov Lampung Perkuat Pengawasan Internal, Optimis Tata Kelola Pemerintahan Lebih Efektif dan Bersih
Alteripost.co, Bandarlampung- Wakil Gubernur (Wagub) Lampung, Jihan Nurlela, secara resmi membuka kegiatan Capacity Building Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) menuju efektivitas dan efisiensi Rencana dan Anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. Acara yang dihadiri oleh jajaran pimpinan perangkat daerah dan narasumber Kepala BPKP Lampung tersebut berlangsung di Gedung Pusiban, Senin (25/5/2026).
Dalam arahannya, Wagub Jihan Nurlela menegaskan bahwa posisi pemerintah saat ini berada di ruang terbuka yang diawasi secara langsung oleh seluruh elemen masyarakat. Oleh sebab itu, ia meminta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengubah pola pikir dalam penyusunan program kerja kedinasan.
”Kita hari ini sebagai pemerintah tidak boleh membuat suatu program yang penting buat program, tapi membuat program yang penting,” tegas Jihan Nurlela saat memberikan arahan.
Ia memandang momentum capacity building ini sangat strategis sebagai langkah evaluasi sekaligus persiapan menghadapi penilaian maturitas SPIP terintegrasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ia mengimbau agar SPIP tidak lagi dianggap sebagai gugus kewajiban administratif, melainkan diinternalisasi menjadi ideologi dan budaya kerja harian.
Guna mempercepat perbaikan sistem pengendalian tersebut, Wagub menyampaikan lima poin arahan utama yang wajib diimplementasikan oleh seluruh jajaran perangkat daerah. Poin pertama yang ditekankan secara lugas adalah mengenai penguatan komitmen pimpinan sebagai motor penggerak instansi.
Ia menekankan bahwa seorang pimpinan daerah harus memiliki rasa memiliki (owning) yang tinggi terhadap sistem dan instansi yang dipimpinnya.
Selanjutnya, Wagub Jihan menjabarkan empat arahan lainnya, yakni pentingnya mengedepankan integritas dalam kesatuan perencanaan dan kinerja agar tidak berjalan secara parsial; penerapan manajemen risiko yang efektif dan berkelanjutan pada tiap program; optimalisasi peran APIP (Inspektorat) sebagai quality assurance dan consulting partner; serta penanaman budaya integritas dan akuntabilitas di sanubari setiap Aparatur Sipil Negara (ASN).
Di akhir arahannya, Wagub Jihan Nurlela menyampaikan apresiasi kepada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung yang terus konsisten mendorong penguatan SPIP-T di lingkungan pemerintah daerah.
Sementara itu, Inspektur Provinsi Lampung, Bayana, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi para asesor serta memperkuat komitmen kepala daerah beserta jajaran kepala OPD dalam memitigasi risiko program kerja.
Inspektur Bayana melaporkan, tingkat kematangan (maturitas) SPIP Provinsi Lampung berada pada Level 3 (Terdefinisi) dengan skor 3.200, sementara indeks manajemen risiko berada pada angka 3,073. Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan peningkatan kualitas pengawasan internal secara berkala agar indeks efektivitas pengendalian korupsi dapat terus dioptimalkan.
Di sisi lain, Pemprov Lampung terus bergerak maraton dalam menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) temuan BPK serta menggenjot perbaikan nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) yang pada tahun 2025 lalu mencatatkan skor 69. Kerja keras jajaran pengawasan internal dalam dua bulan terakhir menunjukkan progres signifikan, di mana pengembalian kerugian keuangan negara berhasil dioptimalkan hingga mencapai hampir Rp7 Miliar.
Guna menyelesaikan temuan menahun yang sulit ditindaklanjuti secara faktual, seperti kendala subjek yang telah meninggal dunia atau ketidakjelasan objek, Pemprov Lampung bekerja sama dengan BPK dan Asisten Datun akan menempuh mekanisme Sidang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) untuk penghapusan administrasi keuangan sesuai jalur hukum yang berlaku.
Langkah tegas juga diupayakan dalam perluasan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Setelah kesuksesan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Daerah Provinsi Lampung meraih predikat ZI, Pemprov Lampung kini tengah mempersiapkan sejumlah OPD pelayanan publik lainnya, termasuk jajaran Dinas Pendidikan yang sosialisasinya akan mulai diakselerasi pada awal Juni mendatang.
Melalui penguatan kapasitas asesor dan komitmen kepemimpinan di setiap instansi, Pemprov Lampung optimistis seluruh target capaian akuntabilitas, penurunan risiko program, hingga pembersihan aspek administrasi pihak ketiga dapat diselesaikan secara tuntas pada tahun anggaran 2026 untuk menjaga marwah dan wibawa pembangunan daerah. (Red)
Pemprov Lampung Perkuat Pengawasan Internal, Optimis Tata Kelola Pemerintahan Lebih Efektif dan Bersih
Zita Anjani Hadiri Awarding IDS Sumatra 2026, Atlet Wanita Jadi Sorotan
IDS Sumatra 2026 Sukses Besar, Lampung Selatan Panen Efek Ekonomi dan Prestise
