Lampung
Utus Sejumlah Relawan dan Buka Rekening Donasi, Pemprov Lampung Ajak Masyarakat Peduli Korban Bencana Alam
Alteripost.co, Bandarlampung- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Lampung membuka penggalangan dana untuk membantu korban banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Keputusan itu diambil dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Selasa (02/12/2025).
Sekdaprov Marindo mengatakan Pemprov Lampung menyampaikan empati mendalam atas musibah banjir yang melanda tiga provinsi tersebut. Pemprov Lampung, ucap Sekda, ingin memastikan kontribusi nyata dan terkoordinasi baik dari jajaran ASN maupun masyarakat umum.
Menurut Sekdaprov Marindo, Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur telah meminta dibentuknya skema resmi untuk memfasilitasi kepedulian masyarakat Lampung.
Adapun sumbangan dapat disalurkan melalui rekening Bank Lampung dengan Nama Bumbung Kemanusiaan DP Korpri Lampung, dengan Nomor Rekening : 380-000-500-9487 sebagai pusat penyaluran bantuan dan diproyeksikan menjadi kanal utama donasi dari ASN dan masyarakat Lampung.
Menurut Sekdaprov Marindo, setiap bantuan uang yang masuk akan dipublikasikan setiap hari pukul 15.00 sebelum kemudian ditransfer langsung ke rekening pemerintah daerah tujuan.
“Setiap sore bantuan akan dikirim ke Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Jadi jika ASN mentransfer hari ini, pukul 14.00 kita rekap, pukul 15.00 dikirimkan,” ucap Sekda.
Sekdaprov Marindo mengatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi ASN untuk berdonasi. Pihaknya hanya mengimbau agar solidaritas sosial dapat tumbuh secara sukarela sebagai wujud kepedulian antarsesama.
Pemprov Lampung juga melibatkan seluruh unit Korpri, ASN, OPD, guru, nakes, dan pegawai P3K. Partisipasi juga dibuka untuk perguruan tinggi, instansi vertikal, dan masyarakat luas yang ingin menyampaikan donasi melalui rekening resmi tersebut.
Selain bantuan uang, lanjut Sekdaprov Marindo, Pemprov Lampung juga akan mengirimkan 50 relawan terlatih ke tiga provinsi terdampak. Relawan tersebut dibagi berdasarkan kualifikasi untuk mendukung operasi tanggap darurat di lapangan.
Marindo juga berharap penggalangan dana dan pengiriman relawan dapat membantu meringankan beban keluarga korban banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar. “Mudah-mudahan upaya ini bisa memberi manfaat nyata dan menjadi wujud solidaritas masyarakat Lampung,” ujarnya.
Marindo kembali menegaskan bahwa rekening Bumbung Kemanusiaan akan dibuka selama masa tanggap darurat hingga proses pemulihan di daerah terdampak dinyatakan selesai. Pihaknya akan menilai perkembangan situasi sebelum menentukan batas akhir penggalangan dana.
Sementara itu, Kepala BPBD Lampung, Rudy Sjawal Sugiarto menambahkan pihaknya saat ini mengaktifkan Posko Pusdalops 24 jam untuk memantau perkembangan cuaca dan potensi bencana di Lampung sendiri. Pemantauan dilakukan melalui satelit cuaca dan pembaruan real time BMKG.
Menurut Rudy, masyarakat diimbau rutin memperbarui informasi cuaca melalui kanal resmi BPBD dan BMKG. Kesiapsiagaan berbasis informasi aktual dinilai sangat penting mengingat musim hujan telah memasuki fase intensif.
BPBD juga meningkatkan koordinasi dengan TNI-Polri, Forum Relawan, serta Forum Pengurangan Risiko Bencana untuk menghadapi puncak musim hidrometeorologi pada awal 2026. Berbagai rapat koordinasi telah digelar untuk menyelaraskan respons lintas instansi.
Rudy menyebut Lampung telah memiliki rencana kontingensi banjir sejak 2022 yang menjadi pedoman evakuasi dan penanganan ketika terjadi bencana. Simulasi evakuasi juga sudah dilakukan di sejumlah daerah yang masuk zona merah hidrometeorologi.
Kata Rudy, Zona rawan hidrometeorologi kini hampir mencakup seluruh kabupaten/kota di Lampung seiring meningkatnya curah hujan sejak Oktober. BPBD meminta masyarakat tetap waspada dan tidak mengabaikan potensi bencana.
Lampung juga mengajukan dukungan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca jika terjadi hujan ekstrem merata. Selain itu, Lampung akan menerima bantuan delapan unit kendaraan operasional untuk memperkuat respons bencana. (Gus)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mempercepat pengembangan sejumlah kawasan industri strategis sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas penyerapan tenaga kerja, meningkatkan ekspor, serta memperkuat daya saing daerah. Salah satu fokusnya adalah pengembangan Kawasan Industri Katibung yang diproyeksikan mendukung penguatan industri hilir dan kemandirian energi nasional.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Kawasan Industri bertempat di Ruang Pepadun Kantor Gubernur, Jumat (16/10/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan, menegaskan bahwa percepatan pengembangan kawasan industri membutuhkan sinergi seluruh pihak yang tergabung dalam tim percepatan, sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Ia meminta seluruh anggota tim mengawal proses pengembangan secara terpadu, mulai dari pemenuhan persyaratan, koordinasi dengan pemerintah pusat, hingga penjajakan kerja sama dengan calon investor.
“Pada saatnya nanti, ini tidak bisa berjalan secara parsial. Kita harus bersama-sama mengawal proses ini sesuai dengan tugas masing-masing dan terus melaporkan perkembangannya kepada Pak Gubernur,” ujar Marindo.
Marindo juga mendorong agar peluang pengembangan kawasan industri dipromosikan melalui Lampung Forum Investment (FOILA), yang diharapkan menjadi ruang pertemuan antara pemilik potensi investasi dan calon investor.
Melalui forum tersebut, Pemprov Lampung berharap dapat menarik minat investor yang bersedia menjadi anchor investor atau investor utama untuk mendukung pengembangan kawasan industri. Persiapan promosi, termasuk penyediaan materi informasi dan publikasi, akan dilakukan menjelang pelaksanaan FOILA mendatang.
Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung Mulyadi Irsan menjelaskan bahwa investasi menjadi salah satu strategi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, melengkapi upaya peningkatan produktivitas sektor pertanian, pengembangan industri hilir, dan penguatan sektor jasa, termasuk pariwisata.
Menurutnya, investasi diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai ekspor, serta memperkuat struktur ekonomi Lampung yang lebih produktif.
Dalam rapat tersebut, Mulyadi menyampaikan perkembangan sejumlah rencana pengembangan kawasan industri, termasuk kawasan industri Mayapada dan PISEL, yang ditargetkan memasuki tahap peletakan batu pertama/ groundbreaking pada Desember 2026.
Ia juga menyoroti pengembangan Kawasan Industri Katibung yang telah ditindaklanjuti melalui nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov Lampung dan PT Minamas. Kawasan ini diharapkan menjadi salah satu penggerak pengembangan industri hilir sekaligus mendukung agenda kemandirian energi nasional.
Mulyadi menjelaskan bahwa penyelesaian studi kelayakan feasibility study/FS menjadi tahapan penting untuk memastikan kesiapan rencana pengembangan kawasan tersebut. Kajian itu diharapkan mencakup aspek teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga dapat menjadi dasar pembahasan lebih lanjut dengan pemerintah pusat.
“Kita berharap finalisasi feasibility study ini bisa diselesaikan sebelum Desember, sehingga menjadi bahan bagi Pemprov Lampung untuk melaporkan kesiapan daerah dalam mendukung cita-cita kemandirian energi nasional,” ujarnya.
Dalam rencana pengembangannya, Kawasan Industri Katibung diarahkan untuk mendukung pembangunan fasilitas pengolahan minyak mentah refinery, industri hilir oleokimia, serta industri kimia lainnya. Kawasan ini juga direncanakan memiliki terminal khusus guna mendukung kegiatan logistik dan distribusi.
Pengembangan Katibung juga ditempatkan dalam konteks kebutuhan energi nasional dan dinamika geopolitik global yang memengaruhi pasokan serta distribusi bahan bakar. Karena itu, kajian pengembangan kawasan diharapkan dapat memperkuat kesiapan Lampung dalam mendukung pembangunan infrastruktur energi dan pengembangan industri hilir.
Selain pengembangan kawasan industri, rapat tersebut membahas perkembangan Kawasan Industri Lampung (KAIL) dan rencana pengembangan tahap berikutnya. Pemprov Lampung juga menekankan pentingnya penyelarasan kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar pengembangan kawasan industri sesuai dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP).
Melalui koordinasi lintas perangkat daerah dan mitra usaha, Pemprov Lampung mendorong agar setiap tahapan pengembangan kawasan industri dapat berjalan terarah, mulai dari penyelesaian kajian, kesiapan lahan dan infrastruktur, hingga promosi kepada calon investor.
Upaya ini diharapkan dapat mempercepat realisasi investasi, memperkuat hilirisasi sumber daya alam, serta menjadikan Lampung sebagai salah satu daerah yang berkontribusi dalam penguatan industri dan ketahanan energi nasional. (Red)
Pemprov Lampung Terus Memperkuat Pengembangan Kawasan Industri
Kepemimpinan Berganti, Polda Lampung Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas
Pemkab Lamteng Terima Audensi PWI Lampung, Nyatakan Dukungannya Sukseskan Pelaksanaan HPN dan Porwanas
