DPRD
DPRD Lampung Soroti Pentingnya Keberlanjutan Penerbangan Internasional
Alteripost Bandar Lampung – Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Yusnadi, menanggapi dibukanya penerbangan internasional perdana rute Lampung–Kuala Lumpur, Malaysia, melalui Bandara Raden Inten II pada Kamis, 12 Februari 2026.
Ia berharap rute tersebut tidak berhenti sebagai agenda seremonial, melainkan berjalan berkelanjutan dan memberi dampak nyata bagi perekonomian daerah.
Penerbangan inaugural ini dilayani maskapai TransNusa dengan jadwal keberangkatan pukul 11.00 WIB dari Bandara Raden Inten II menuju Kuala Lumpur.
Yusnadi mengapresiasi langkah Dinas Perhubungan Provinsi Lampung yang dinilainya berhasil menghidupkan kembali penerbangan internasional dari Bumi Ruwa Jurai. Namun ia mengingatkan, pengalaman sebelumnya menunjukkan rute serupa pernah dibuka lalu terhenti.
“Selamat kepada Dinas Perhubungan yang sudah melakukan terobosan. Tapi jangan sampai ini hanya sekali terbang. Dulu pernah ada penerbangan serupa yang akhirnya berhenti,” kata Yusnadi, Rabu, 11 Februari 2026.
Menurutnya, rute Lampung–Malaysia merupakan pintu strategis yang harus dijaga kesinambungannya. Lampung dinilai memiliki potensi besar di sektor pariwisata alam, religi, budaya, kuliner, hingga komoditas hasil bumi yang dapat dipromosikan ke mancanegara.
“Kalau ini rutin, penerbangan Lampung–Malaysia bisa menjadi kunci mendatangkan wisatawan, pelaku usaha, hingga investor. Ini bukan tujuan akhir, tapi sarana konektivitas ke negara lain di Asia Tenggara,” ujarnya.
Ia menambahkan, penerbangan reguler tidak hanya melayani penumpang, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Karena itu, Yusnadi menekankan perlunya sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung, DPRD, Angkasa Pura sebagai pengelola bandara, serta Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk memastikan keberlanjutan rute tersebut.
“Tugas pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan memastikan penerbangan ini tidak berhenti di tengah jalan. Harus ada kesinambungan kebijakan, promosi wisata, perbaikan destinasi, dan dukungan agar maskapai tetap sehat secara ekonomi,” katanya.
Selain itu, Yusnadi juga mendorong dukungan terhadap rencana penerbangan umrah melalui Bandara Raden Inten II. Menurutnya, jumlah jemaah umrah asal Lampung cukup besar dan selama ini harus berangkat melalui Jakarta.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Bambang Sumbogo, menyatakan kesiapan operasional penerbangan internasional tersebut. Hampir seluruh persyaratan telah terpenuhi dan tinggal menunggu satu persetujuan dari Kementerian Pertahanan.
“Persyaratan sudah keluar, tinggal satu dari Kementerian Pertahanan. Insyaallah 12–13 Februari ini penerbangan perdana Lampung–Kuala Lumpur bisa dilaksanakan,” kata Bambang, Senin, 9 Februari 2026.
Pada tahap awal, pola rotasi pesawat direncanakan Jakarta–Lampung–Kuala Lumpur–Lampung–Jakarta.(*)
DPRD
Naniek Pimpin BGN, DPRD Lampung Siap Perkuat Kolaborasi Program Gizi Nasional
Alteripost Bandar Lampung– Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, SE. MBA menyatakan dukungan penuh atas pengangkatan Naniek S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru menggantikan Dadan Hindayana.
Langkah taktis Presiden dalam melakukan penyegaran kepemimpinan ini diyakini sebagai upaya optimalisasi program ketahanan pangan dan pemenuhan gizi nasional ke depan. ungkap Giri, Selasa (2/6/2026).
Giri menegaskan bahwa penunjukan ini dipastikan telah melalui proses evaluasi yang sangat matang oleh Presiden.
“Semua komponen bangsa siap merapatkan barisan dan memberikan dukungan total untuk langkah-langkah strategis BGN di bawah komando Ibu Naniek S. Deyang,” ujar Giri.
Sebagai pimpinan legislatif di daerah, Giri menegaskan kesiapan total Provinsi Lampung dalam menyukseskan program nasional ini.
Lampung dinilai memiliki fondasi yang kuat untuk menjadi penyokong utama keberlanjutan program gizi.
Infrastruktur Siap: Fasilitas dan jalur distribusi daerah siap dioptimalkan.
Komitmen Daerah: Penuh mendukung agar program MBG berjalan lebih baik.
Sinergi Pusat-Daerah: Menyelaraskan kebijakan lokal dengan target BGN. (*)

