Lampung
Safari Ramadhan di Lampung Timur, Wagub Jihan Tegaskan Komitmen Pembangunan
Grahapost Lampung Timur – Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Safari Ramadhan 1447 Hijriah/2026 Masehi bersama santri dan masyarakat, di Pondok Pesantren As Sya’roniah, Desa Teluk Dalem, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, Selasa (3/3/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, didampingi Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, Wakil Bupati Lampung Timur Azwarhadi, Jajaran Pondok Pesantren As Sya’roniah, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Safari Ramadhan menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat sekaligus menghadirkan berbagai program yang memberikan manfaat langsung.
Dalam sambutannya, Wagub Jihan menyampaikan bahwa Safari Ramadhan tahun ini juga bertepatan dengan satu tahun perjalanan kepemimpinan Kepala Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung.
“Perjalanan satu tahun bukanlah waktu yang singkat untuk dilewati begitu saja, tetapi harus dimanfaatkan untuk belajar, melakukan evaluasi, dan bermuhasabah sebagai bagian dari pemerintah, apakah sudah berada pada jalur visi dan misi yang dicanangkan sejak awal,” ujar Wagub Jihan.
Ia menambahkan, pembangunan di berbagai sektor seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan tetap berjalan meski dihadapkan pada tantangan fiskal, termasuk efisiensi dan defisit anggaran.
“Alhamdulillah, hingga hari ini kami masih membersamai masyarakat serta cita-cita dan mimpi pembangunan di Lampung, khususnya di Kabupaten Lampung Timur,” ujarnya.
Sebelum menghadiri kegiatan Safari Ramadhan, Wagub Jihan meninjau pembangunan infrastruktur yang dialokasikan Pemerintah Provinsi Lampung untuk Kabupaten Lampung Timur, yakni ruas jalan Jabung–Simpang Labuhan Maringgai. Pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran sebesar Rp40 miliar untuk rekonstruksi jalan tersebut.
Ia juga menyampaikan bahwa pembangunan Jembatan Way Bungur telah mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan dijadwalkan dibangun pada 2026.
“Keberhasilan ini merupakan hasil koordinasi dan kerja keras bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat,” ujarnya.
Lebih dari itu, berbagai pembangunan, baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi desa, akan terus diupayakan secara maksimal meski terdapat keterbatasan anggaran. Pemerintah, jelasnya, tetap berkomitmen menjalankan program-program prioritas.
“Mohon doa agar kami diberikan kesehatan dan kekuatan dalam memimpin daerah, serta dapat terus melanjutkan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung juga menyalurkan sejumlah bantuan, antara lain dana hibah sebesar Rp30 juta untuk masjid serta santunan kepada anak yatim piatu yang diserahkan secara simbolis.
Rangkaian Safari Ramadhan diawali dengan pembukaan bazar pasar murah dan penyaluran bantuan kepada masyarakat. Program ini merupakan upaya pemerintah membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga selama Ramadhan.
Melalui bazar yang dilaksanakan bekerja sama dengan Bulog, masyarakat dapat memperoleh berbagai kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasaran, antara lain beras, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, dan telur ayam.
Komoditas yang disediakan meliputi telur ayam Rp25.000 per kilogram, minyak goreng Rp15.000 per liter, gula pasir Rp17.000 per kilogram, tepung terigu Rp9.000 per kilogram, serta beras SPHP Rp57.500 per 5 kilogram. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Jembatan Perintis Garuda Diresmikan, Mobilitas dan Ekonomi Warga Lampung Selatan Kian Lancar
Perkuat Sinergi, Bupati Qudrotul Ikhwan Tandatangani Hibah Tanah Untuk Kejaksaan Negeri Tuba
Bupati Qudrotul Ikhwan Hadiri Rapat Paripurna DPRD Tuba
