Lampung
Tinjau Jalan Gunung Batin–Daya Murni, Gubernur Mirza Tegaskan Tak Tolerir Pekerjaan Asal-asalan
Alteeipost Lampung Tengah – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, melakukan peninjauan langsung terhadap progres penanganan reaksi cepat di ruas jalan Gunung Batin–Daya Murni, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, Selasa (3/3/2026).
Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur, terutama pada titik-titik krusial yang menjadi akses penghubung pintu tol. Ruas jalan sepanjang 12 kilometer tersebut diketahui telah mengalami kerusakan selama bertahun-tahun akibat tingginya volume kendaraan berat yang melintas.
“Ini jalan provinsi di ruas Gunung Batin–Daya Murni. Ini juga sudah bertahun-tahun rusak. Tahun kemarin ada penanganan sedikit, tahun ini ditambahkan penangannya sampai ke perlintasan jalan tol,” ujar
Gubernur di sela-sela peninjauan.
Menurutnya, kerusakan jalan dipicu oleh maraknya kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL), khususnya angkutan komoditas singkong. Ia menyoroti ketimpangan antara kapasitas jalan provinsi dengan beban kendaraan yang melintas.
“Jalan provinsi itu maksimal 8 ton, dan dilewati 40 ton. Ya rusak! Tapi di satu sisi, sektor swasta juga harus pahami, jalan provinsi ini hanya untuk 8 ton, jangan dilewati 40 ton,” tegasnya.
Terkait teknis pengerjaan, Gubernur menjelaskan bahwa saat ini tim di lapangan melakukan penanganan sementara guna menjaga kelancaran arus lalu lintas menjelang Hari Raya Idul Fitri. Setelah itu, perbaikan akan dilanjutkan ke tahap permanen dengan spesifikasi aspal dua lapis yang diperkuat.
Ia juga menyoroti temuan teknis terkait pengerjaan sebelumnya yang dinilai tidak memenuhi standar. Dalam peninjauan tersebut, ditemukan ketebalan lapis bawah (base) yang tidak sesuai spesifikasi.
“Kualitas harus terjaga, tidak boleh dibayar kalau tidak sesuai spek, karena kita yang kasihan warganya. Lapis bawahnya batunya base-nya 35 cm, tadi (temuan lama) kurang dari 35 cm,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen menuntaskan perbaikan ruas ini secara bertahap. Saat ini, penanganan difokuskan pada titik terparah sepanjang 3 kilometer dan akan terus dilanjutkan hingga seluruh ruas dapat berfungsi optimal dalam mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.(*)
Ekonomi dan Bisnis
Marindo Kurniawan dan Direksi Bank Lampung Ikuti Rapat Strategis KUB Bank Jatim
Alteripost Jakarta – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan bersama jajaran Direksi Bank Lampung menghadiri Rapat Kerja Tahunan 2026 Kelompok Usaha Bank (KUB) Bank Jatim di JS Luwansa Hotel & Convention Center, Jakarta Selatan, Rabu (20/5/2026).
Rapat kerja bertema “Penyelarasan Strategi KUB Bank Jatim” itu diikuti jajaran komisaris dan direksi bank anggota KUB Bank Jatim sebagai forum koordinasi dalam memperkuat kolaborasi antar Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, para gubernur anggota KUB, Kepala OJK Jawa Timur, kepala OJK wilayah anggota KUB, serta pimpinan bank anggota KUB Bank Jatim.
Dalam forum tersebut, para peserta membahas sejumlah agenda strategis, di antaranya penguatan manajemen risiko, tata kelola perusahaan, audit internal, laporan konsolidasi keuangan, pengembangan teknologi informasi, hingga penyelarasan perencanaan strategis dan sinergi bisnis antarbank anggota KUB.
Rapat kerja tahunan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kesamaan visi dan arah kebijakan antaranggota KUB guna meningkatkan efektivitas kerja sama dan pengembangan bisnis perbankan daerah yang lebih terintegrasi.
Bank Lampung sendiri sebelumnya telah menjalin kerja sama melalui skema KUB bersama bankjatim.co.id� sebagai bagian dari penguatan kelembagaan, tata kelola, serta pengembangan kapasitas bisnis perbankan daerah.
Kehadiran Pemerintah Provinsi Lampung dalam forum tersebut mencerminkan komitmen mendukung penguatan sektor perbankan daerah melalui sinergi dan kolaborasi antar Bank Pembangunan Daerah.
Melalui sinergi tersebut, diharapkan perbankan daerah semakin adaptif menghadapi tantangan industri keuangan serta mampu mendukung pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Lampung.(*)

